
BAB IV PERUBAHAN STRATEGIS
DARI ERA KE PASCA
PERANG DINGIN: PERAN
PERKAITAN FAKTORFAKTOR
INTERNASIONAL
DAN DOMESTIK
Pembelian rutin dan peningkatan pembelian senjata oleh satu atau sekelompok
negara dapat disebabkan oleh salah satu atau kombinasi dari banyak faktor. Khusus yang
dialami oleh negara-negara berkembang, faktor-faktor penyebabnya relatif lebih beragam
dibanding negara-negara yang sudah maju. Identifikasi yang dilakukan Jacques
Huntzinger,155 Desmond Ball bersama Andrew Mack,156 dan Desmond Ball157
memunculkan faktor-faktor sebagai berikut: prestise, pengaruh, persepsi ancaman,
sengketa teritorial, proteksi keamanan wilayah, ekspansi regional, keseimbangan kekuatan
regional, perdagangan senjata internasional (eksternal), tertib domestik (ancaman
subversi; separatisme), korupsi/komisi pembelian, birokratik militer dan industri militer
(internal).
Masing-masing faktor mempunyai tingkat dan signifikansi pengaruh yang
berbeda satu sama lain terhadap proses pengambilan keputusan atas peningkatan dan
pembangunan persenjataan. Perbedaan ini antara lain disebabkan oleh sejauhmana
motivasi dan lingkungan strategis yang melatarbelakangi terjadinya akuisisi senjata.
Faktor-faktor tersebut dilihat dari perspektif sebab-akibat dapat dibedakan dalam
kategori interaktif dan non-interaktif. Sedangkan dilihat dari setting-nya dapat dibedakan
dari lingkungan strategis/internasional (eksternal) dan lingkungan domestik (internal).
Berdasarkan identifikasi masalah sebagaimana dibahas dalam bab pendahuluan,
sejumlah faktor yang dianggap paling dipertimbangkan dan mempengaruhi proses
pengambilan keputusan mengenai peningkatan dinamika persenjataan di negara-negara
Asia Tenggara adalah: (1) adanya ancaman keamanan yang disebabkan persepsi saling
curiga dan konflik intra-ekstra regional; (2) adanya pergeseran dalam aliansi pertahanan
regional; (3) adanya proyeksi militer kekuatan-kekuatan regional; (4) adanya kemudahan
dalam pasaran senjata; (5) adanya kemampuan ekonomi; dan (6) perkembangan industri
pertahanan lokal. Kalau dikategorikan berdasarkan alasan penyebabnya, yang termasuk
faktor interaktif adalah adanya kecurigaan dan konflik intra-ekstra regional, sementara
155 Lihat Jacques Huntzinger, “Emphasis on Demand”, dalam Controlling the Future Arms Trade,
editor oleh Anne Hessing Cahn et al. (New York: Mc Graw Hill, 1977), hal. 166.
156 Desmond Ball and Andrew Mack, The Military Build-up in the Asia Pacific Region: Scope,
Cases and Implications for Security”, Working Paper No. 264 (Canberra: Strategic and Defence Studies
Center, The Australian National University, Oktober 1992), hal. 9-14.
157 Desmond Ball, “Trends in Military Acquisition in the Asia-Pacific Region: Implications for
Security and Prospects for Constraints and Controls”, Working Paper No. 273 (Canberra: Strategic and
Defence Studies Center, The Australian National University, Juli 1993), hal. 3-13.
73
faktor pergeseran dalam aliansi pertahanan dan proyeksi militer kekuatan regional
digolongkan sebagai faktor semi-interaktif, dan determinan-determinan lainnya
digolongkan sebagai faktor non-interaktif. Sedangkan berdasarkan setting-nya, faktor
ancaman keamanan yang disebabkan konflik intra dan ekstra-regional, pergeseran aliansi
pertahanan, proyeksi keseimbangan kekuatan regional, dan tekanan dari sistem
perdagangan senjata internasional digolongkan sebagai faktor-faktor dari lingkungan
internasional, selebihnya dianggap sebagai faktor dari lingkungan domestik (dalam negeri
masing-masing negara).
Masing-masing faktor yang akan dianalisis ini tidaklah berdiri sendiri, beberapa
diantaranya saling terkait (linkage). Kemampuan membeli persenjataan dan
perkembangan industri hankam lokal terkait erat dengan adanya kemampuan ekonomi.
Demikian pula adanya proyeksi kekuatan regional dan munculnya konflik intra-ekstra
regional terkait erat dengan adanya pergeseran postur pertahanan. Ketiga faktor terakhir
ini pun sama-sama dipandang dalam perspektif ancaman, baik ancaman langsung
maupun ancaman karena dilema keamanan.
Analisis faktor-faktor ini merupakan penyidikan terhadap fenomena yang terjadi
sebagai akibat perubahan strategis dari masa ke pasca Perang Dingin, tetapi karena dalam
pemamparan fakta dinamika persenjataan merupakan perbandingan antara kondisi era
dan pasca Perang Dingin, maka substansi faktor-faktor yang terjadi pada era Perang
Dingin pun akan disidik sebagai tinjauan pembanding.
Faktor-faktor Internasional: Perubahan Strategis dari Era ke Pasca Perang
Dingin
Mengingat tiga faktor berikut yang dianalisis terkait dengan persepsi ancaman
keamanan sebagai konsekuensi perubahan dari masa Perang Dingin, penjelasan
mengenai persepsi ancaman masa Perang Dingin sepatutnya dibahas terlebih dahulu.
Setelah pasukan AS meninggalkan Asia daratan (Vietnam Selatan) pada 30 April
1975, Vietnam (hasil unifikasi Vietnam Utara dan Selatan) muncul sebagai negara militer
terkuat di Asia Tenggara. Gabungan pasukan seluruh negara ASEAN, yang pada tahun
1975/1976 berjumlah 631.000 orang, tidak dapat menandingi angkatan bersenjata
Vietnam berkekuatan 700.000 orang.158 Di samping jumlah personel militer yang begitu
besar, Vietnam juga memiliki persenjataan yang canggih dan lengkap, baik yang mereka
dapatkan dari US maupun yang ditinggalkan oleh pasukan AS akibat kekalahan dalam
Perang Vietnam tahun 1975.
Munculnya Vietnam sebagai negara militer kuat, yang secara ideologi/politik
berada pada kubu yang bertentangan dengan negara-negara ASEAN, jelas merupakan
ancaman bagi keamanan dan stabilitas ASEAN. Ancaman Vietnam ini paling dirasakan
oleh Thailand, yang merupakan musuh tradisional Vietnam dan secara geografis berada
di garis terdepan. Tidak saja Thailand, tetapi negara-negara ASEAN lainnya juga merasa
khawatir akan dampak kemenangan komunis di Indocina, baik terhadap gerakan
komunis dalam negeri masing-masing maupun terhadap keseimbangan kekuatan dalam
kawasan Asia Tenggara.
Kekhawatiran negara-negara ASEAN secara keseluruhan terhadap ancaman
Vietnam meningkat setelah Kamboja diserang dan diduduki oleh kekuatan militer
158 Diolah dari The Military Balance,1975/76 (London, IISS, 2000).
74
Vietnam pada bulan Desember 1978.159 Dengan pendudukan tersebut, Thailand,
sekarang langsung berhadapan dengan Vietnam, karena Kamboja tidak lagi berfungsi
sebagai “buffer” (penyangga).
Dalam waktu yang bersamaan, juga muncul ancaman keamanan baru, yaitu
meningkatnya kehadiran militer US di Asia Tenggara. US menempati pangkalan laut yang
dinggalkan AS di Cam Rahn Bay, dan pada tahun 1978 Vietnam menandatangani traktat
persahabatan dengan US. Traktat ini semakin mendekatkan hubungan pertahanan antara
Vietnam dan US.
Sebagai respons atas kondisi keamanan diatas, pada periode ini sebenarnya terjadi
peningkatan pembelanjaan senjata negara-negara ASEAN yang mempunyai korelasi
langsung dengan persepsi meningkatnya ancaman keamanan regional. Bukanlah suatu
kebetulan bahwa Thailand dan Singapura, dua negara ASEAN yang paling gigih dan
vokal menentang kehadiran Vietnam di Kamboja dan kehadiran militer US di Asia
Tenggara, mengalami peningkatan pembelian senjata paling tinggi dalam ASEAN.160
Secara umum, Angkatan Bersenjata ASEAN pun telah berubah dalam penekanan, dari
hampir sepenuhnya untuk kemampuan pertahanan keamanan dalam negeri dan Coin
(counter-insurgency) ke kemampuan konvensional yang difokuskan untuk menghadapi
ancaman eksternal.161
Berakhirnya Perang Dingin, yang ditandai dengan penarikan pasukan US dari
Vietnam, pasukan Vietnam dari Kamboja, dan dapat ditanganinya masalah Kamboja
melalui Persetujuan Paris 23 Oktober 1991, mengakibatkan relevansi ancaman diatas
semakin berkurang, dan memunculkan harapan akan suatu perdamaian. Tetapi era
kehendak baik (era of goodwill) ini tidak berlansung lama, ketika berakhirnya tatanan global
yang bercirikan dua kutub membuka jalan bagi suatu struktur banyak kutub yang
kommpleks bercirikan ketidakpastian. Bagi negara-negara Asia Tenggara, ketidakpastian
ini berkisar pada tiga masalah penting: (1) perselisihan-perselisihan teritorial yang tidak
terpecahkan; (2) pengurangan kehadiran militer AS di kawasan; dan (3) munculnya
peranan kekuatan-kekuatan regional.
Kecurigaan dan Konflik Intra dan Ekstra-Regional
Salah satu konsekuensi berakhirnya persaingan Timur-Barat adalah muculnya
kecurigaan dan konflik-konflik regional diseluruh belahan dunia, tidak terkecuali di Asia-
Pasifik dan khususnya Asia Tenggara. Konflik-konflik ini memiliki otonomi yang lebih
besar untuk berkembang menjadi konflik yang lebih serius dan mengancam stabilitas
kawasan.162 Potensi konflik ini mengandung aspek persepsi historis, aspek sengketa
teritorial intra-kawasan dan aspek teritorial intra dan ekstra-kawasan.
Selama masa Perang Dingin, selain karena terbatasi oleh isu-isu global AS-US,
potensi-potensi konflik ini seakan-akan mengendap di bawah permukaan sebagai akibat
159 Keberanian Vietnam menyerang Kamboja pada hari Natal bulan Desember 1978 tampaknya
disebabkan adanya “jaminan” dari US, setelah Vietnam menandatangani Perjanjian Kerjasama dan
Persahabatan dengan US pada Nopember 1978, tepat satu bulan sebelum melakukan invasi ke Kamboja.
160 Dewi Fortuna Anwar, “Peningkatan Pembelian Senjata dalam ASEAN dan Implikasinya”,
Teknologi Startegi Militer No. 74 Tahun VII (Agustus 1993), hal. 43-44.
161 Ninok Leksono Dermawan, Akuisisi Senjata RI dan Negara ASEAN Lain: Suatu Kajian atas
Riwayat, Pola, Konteks dan Logika (Jakarta: Disertasi Doktor Program Pascasarjana UI, Jakarta, 1990), hal.
190.
162 Richard Rosecrance, “Regionalism and the Post War Era”, International Journal XL, No. 3
(Summer 1991).
75
menguatnya hubungan-hubungan antar negara ASEAN dalam Konferensi Puncak di
Bali tahun 1976 dan adanya persatuan yang disebabkan oleh pendirian bersama ASEAN
menghadapi konflik Kamboja. Akan tetapi setelah era Perang Dingin, masalah-masalah
ini tak terhindarkan muncul kembali ketika isu-isu geostrategis berkurang arti pentingnya
dan berakhirnya konflik Kamboja sebagai suatu ancaman bersama bagi negara-negara
Asia Tenggara, baik blok ASEAN maupun blok Indocina.163
a) Persepsi Historis: Warisan Pola Politik
Di Asia Tenggara, pada periode awal pasca Perang Dingin sikap saling curiga
sesama negara di kawasan mencuat sebagai akibat warisan pola dan sikap politik lama.
Persepsi ancaman di antara mereka sangat kompleks, tidak seperti dikotomi Perang
Dingin. Pertama, Vietnam dan negara-negara Asia Tenggara lain --terutama dengan
Thailand, juga masih memandang satu sama lain sebagai ancaman potensial di kawasan
Asia Tenggara. Kedua, sesama negara saling memandang ancaman terhadap satu sama
lain, terutama negara-negara kecil yang sangat khawatir terhadap tetangganya. Singapura
dan Brunei masih khawatir terhadap Malaysia dan Indonesia, demikian juga Laos dan
Kamboja masih memandang kecurigaan terhadap kemungkinan dominasi Vietnam.
Ketiga, bahkan di lingkungan ASEAN yang sudah berdiri lebih dari seperempat abad,
sampai saat ini masih ada kekhawatiran tentang Indonesia pada masa yang akan datang.
Ini merupakan warisan sejarah ketika pemerintahan Orde Lama Indonesia (pemerintahan
Soekarno) pernah menjalankan kebijaksanaan agresif terhadap negara-negara
tetangganya. Kekhawatiran ini terbukti dengan belum dibubarkannya kerjasama
pertahanan FPDA (Five Power Defence Arrangement), sebagai upaya pihak barat untuk
mengamankan keberadaan Malaysia dan Singapura dari kemungkinan ancaman
tetangganya, Vietnam sebagai ancaman utama dan “Indonesia” di lain pihak.
Potensi persepsi historis ini kemudian semakin berkurang setelah tahun 1993
ASEAN memprakarsai berdirinya ASEAN Regional Forum (ARF) yang mengutamakan
pendekatan untuk menumbuhkan saling percaya dan mengutamakan transparasi untuk
mengatasi masalah-masalah keamanan. Bahkan tahun 1995 Vietnam secara resmi
bergabung dengan ASEAN, disusul kemudian negara-negara Asia Tenggara lain,
Myanmar dan Laos (tahun 1997) dan Kamboja (tahun 1998).
b) Sengketa Teritorial Intra-Kawasan: Solusi Bilateral, ASEAN atau ICJ?
Persepsi ancaman dan saling curiga di atas diperumit oleh masalah konflikkonflik
teritorial. Seluruh negara di kawasan memiliki konflik teritorial atau perbatasan
dengan salah satu atau beberapa negara. Masalah konflik teritorial intra-kawasan yang
dapat diidentifikasi adalah:
• Indonesia dan Malaysia mengenai pulau Sipadan, Sebatik dan Ligitan di Laut
Sulawesi sekitar 35 km dari Semporna, Indonesia (pulau Kalimantan). Konflik ini
sekarang telah selesai setelah diputuskan oleh ICJ dan dimenangkan oleh Malaysia;
• Indonesia dan Vietnam mengenai penentuan batas landas kontinen di Laut Cina
Selatan dekat Pulau Natuna;164
163 Herman Joseph S. Kraft, “Pengkajian Keamanan di ASEAN: Kecenderungan dan Arah”,
Analisis CSIS, Tahun XXIII No. 2 (Maret-April 1994), hal. 92.
164 Ball, Op.Cit., hal. 27. Lihat juga “Indonesia Invites Vietnam to Resolve Boundary Dispute”,
Jakarta Post (27 Juli 1992), hal. 1.
76
• Singapura dan Malaysia atas Pulau Batu Putih (Pedra Branca) sekitar 55 km sebelah
Timur Singapura di Selat Johor;
• Filipina dan Malaysia atas Sabah di pulau Kalimantan (Borneo);
• Vietnam dan Kamboja mengenai sengketa perbatasan;
• Vietnam, Thailand, Kamboja dan Malaysia mengenai garis batas laut luar;
• Malaysia dan Brunei mengenai Teritori Limbang di Sarawak;
• Malaysia dan Thailand mengenai sengketa perbatasan; dan
• Thailand dan Myanmar mengenai konflik perbatasan.
Dari keseluruhan konflik diatas, tiga diantaranya menunjukkan tingkat eskalasi
yang tinggi, yaitu Indonesia-Malaysia soal Pulau Sipadan dan Ligitan, Malaysia-Singapura
soal Pulau Batu Putih, dan Filipina-Malaysia soal Wilayah Sabah.
Kecuali dalam kasus Sipadan-Ligitan, model solusi atas sengketa ini belum ada
kata sepakat diantara sesama negara yang bertikai. Apakah menggunakan format
kerangka bilateral, penyelesaian cara ASEAN, dan atau penyelesaian melalui forum
Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ). Karenanya semua sengketa
bersifat sementara (status quo), sebagaimana juga terlihat dalam sengketa Sipadan dan
Ligitan antara Indonesia dan Malaysia sebelum ditangani Mahkamah Internasional
(ICJ)165 sebelumnya antara Malaysia-Indonesia terjadi silang pendapat soal penyelesaian
konflik, setelah secara bilateral menemui jalan buntu, Malaysia menginginkan
penyelesaian konflik melalui forum ICJ, tetapi Indonesia lebih menginginkan diselesaikan
melalui forum Mahkamah ASEAN (ASEAN Hight Council).
Walaupun pertemuan melalui ICJ ini telah mencapai hasil yang telah dityerima
kedua belah pihak, tetapi kemudian persoalan lain akan muncul, terutama dari Filipina,
mengingat pulau-pulau yang disengketakan ini berada di wilayah (dekat) Sabah yang juga
disengketakan Malaysia dan Filipina. Sejak persoalan ini dibawa ke ICJ, Filipina mencoba
melakukan upaya-upaya intervensi untuk turut serta dalam perundingan, mengingat
kekhawatiran Filipina bahwa hasil keputusan ICJ akan mempengaruhi klaimnya atas
Sabah.166
c) Sengketa Teritorial Intra dan Ekstra-Kawasan: Potensi Konflik Militer
Selain konflik intra-kawasan, Asia Tenggara memiliki konflik dengan negara di
luar kawasan, yaitu antara Vietnam dan Cina mengenai masalah perbatasan; Vietnam,
Cina dan Taiwan mengenai klaim atas Kepulauan Paracel (Quan Doa Hoang Sa atau Xisha
Quandao); dan Myanmar dan Bangladesh mengenai perbatasan. Tetapi yang paling
mengkhawatirkan banyak pihak adalah sengketa Kepulaluan Spratly di Laut Cina Selatan
yang melibatkan dua negara luar kawasan yaitu Cina dan Taiwan, selain negara-negara
Asia Tenggara sendiri yaitu Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Brunei. Sejauh ini masalahmasalah
teritorial di atas belum dapat diselesaikan, kecuali untuk beberapa kasus pihakpihak
yang terlibat sepakat untuk mempertahankan status quo wilayah-wilayah yang
disengketakan tersebut. Namun, status quo itu sendiri pada dasarnya menunjukkan
belum adanya mekanisme pemecahan masalah, jadi akan memperkuat persepsi
ketidakpastian perilaku negara-negara lain yang terlibat dalam sengketa-sengketa teritorial
tersebut.
165 “Kasus Pulau Sipadan-Ligitan: Filipina tak Boleh Ikut Campur”, Kompas 30 Maret 2001, hal. 2.
166 Ibid., dan Pikiran Rakyat, 27 Juni 2001.
77
Kekhawatiran akan eskalasi konflik Spratly ini dapat dilihat dari beberapa
aspek. Pertama, banyaknya jumlah negara yang terlibat dalam klaim-klaim tumpang tindih
atas kepulauan Spratly jelas merupakan aspek yang paling rumit bagi penyelesaian
damai.167 Setelah didalam kawasan sendiri mendapati banyak masalah-masalah soal
konflik teritorial dan perbatasan, dimana satu pun belum mencapai solusi terbaik, negaranegara
Asia Tenggara (dan ASEAN sebagai organisasi) dihadapkan pada potensi konflik
dengan negara-negara di luar kawasan. Sampai sejauh ini, upaya-upaya untuk
menyelesaikan masalah ini baru sebatas upaya dialog dan bersifat status quo.168 Upaya
mempertahankan status quo ini terakhir dibicarakan dalam KTT Informal ASEAN ke-2
di Kuala Lumpur tanggal 15-16 Desember 1997 antara Cina, Vietnam dan Filipina.169
Dalam lingkungan ASEAN sendiri, konflik ini merupakan tantangan tersendiri yang
memungkinkan sesama negara anggota terlibat ketegangan seperti terjadi antara Malaysia
dan Filipina.170
167 Rizal Sukma, “Pengaturan Keamanan di Asia Tenggara: Agenda Rumit KTT ASEAN IV”,
Analisis CSIS, Tahun XX No. 6 (November-Desember 1991), hal. 503.
168 Upaya-upaya penyelesaian dan penurunan tingkat potensi konflik Laut Cina Selatan dilakukan
melalui serangkaian forum Lokakarya (Workshop) antara lain: (1) The Workshop on Managing Potential Conflicts
in the South Cina Sea, pada tanggal 22-24 Januari 1990 di Bali yang diikuti oleh negara-negara ASEAN dan
para ahli dari Kanada; (2) Diselenggarakan di Bandung pada tanggal 15-18 Juli 1991 yang dihadiri oleh
peserta-peserta ASEAN, Cina, Vietnam, Taiwan dan Laos; (3) Diselenggarakan di Yogyakarta pada tanggal
38 Juni-2Juli 1992 oleh peserta yang sama; (4) Diselenggarakan di Surabaya pada tanggal 23-25 Agustus
1993 oleh peserta yang sama; (5) Diselenggarakan di Bukittinggi pada tanggal 26-28 Oktober 1994 oleh
peserta yang sama ditambah peserta baru Kamboja; (6) Diselenggarakan di Balikpapan pada tanggal 10-13
Oktober 1995; (8) Diselenggarakan di Pacet, Bogor pada tanggal 3-4 Desember 1997; dan (9)
Diselenggarakan di Jakarta 1-3 Desember 1998. Akan tetapi serangkaian lokakarya ini belum menyentuh
pembicaraan mengenai masalah kedaulatan pulau-pulau Spratly dan baru sebatas perundingan mengenai
kemungkinan dan pelaksanaan kerjasama mengenai berbagai kegiatan yang bisa dilaksanakan bersama
melalui Kelompok Kerja Teknis (Technical Working Group/TWG) seperti: (1) Penilaian kekayaan laut dan
cara-cara pengembangannya (Resources Assesment and Ways of Development/RAWD); (2) Penelitian Ilmiah
Kelautan (Marine Scientific Research/MSR); (3) Proteksi Lingkungan Laut (Marine Environment
Protection/MEP); dan (4) Legal Matters/LM; dan (5) Safety of Navigation, Shipping and
Communication/SNSC.Satu hal yang menjadi titik lemah lokakarya ini adalah sifatnya yang informal.
Pertemuan informal memang mempunyai arti positif karena peserta lokakarya dapat membicarakan isu
secara lebih terbuka dan dapat diperdebatkan secara bebas. Tetapi pertemuan informal mempunyai sisi
negatif karena pemerintah dapat mengabaikan hasil-hasil yang dicapai dan kebijakan yang diambilnya
mungkin akan bertentangan dengan rekomendasi yang disarankan oleh lokakarya. Disamping itu
kemungkinan mundurnya salah satu atau beberapa diantara negara-negara yang bersengketa dari lokakarya
akan meneyebabkan upaya untuk mengadakan kerjasama mengalami hambatan. Lebih lengkapnya baca
dalam Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Luar Negeri RI (Balitbang Deplu RI), Report of
the Workshop on Managing Potential Conflict in the South China Sea, Bali, 22-24 Januari 1990; Balitbang Deplu
RI, The Second Workshop on Managing Potential Conflict in the South China Sea, Bandung, 15-18 Juli 1991;
Balitbang Deplu RI, The Third Workshop on Managing Potential Conflict in the South China Sea, Yogyakarta, 28
Juni-2 Juli 1992; Balitbang Deplu RI, The Fourth Workshop on Managing Potential Conflict in the South China Sea,
Surabaya, 23-25 Agustus 1993; Balitbang Deplu RI, The Fifth Workshop on Managing Potential Conflict in the
South China Sea, Bukittinggi, 26-28 Oktober 1994; Balitbang Deplu RI, The Sixth Workshop on Managing
Potential Conflict in the South China Sea, Balikpapan, 10-13 Oktober 1995; Balitbang Deplu RI, The Sixth
Workshop on Managing Potential Conflict in the South China Sea, Balitbang Deplu RI, The Sixth Workshop on
Managing Potential Conflict in the South China Sea, Balikpapan, 10-13 Oktober 1995 Pacet, Bogor, 3-5
Desember 1997; dan Balitbang Deplu RI, The Sixth Workshop on Managing Potential Conflict in the South China
Sea, Balikpapan, 1-3 Desember 1998; serta F. Andrea, “Kegiatan-kegiatan Diplomatik ASEAN di Asia
Pasifik 1999”, Analisis CSIS Tahun XXVIII No. 4 (1999), hal. 423.
169 Republika, 17 Desember 1997.
170 “Filipina-Malaysia Rebutan Spratly”, Kompas 24 Agustus 1999.
78
Kedua, keengganan Cina untuk melakukan perundingan multilateral dalam
menyelesaikan sengketa secara keseluruhan. Cina menganggap seluruh pulau-pulau di
kawasan Laut Cina Selatan merupakan wilayahnya dan setiap negara yang menuntut dan
menduduki pulau-pulau Spratly harus mengadakan perundingan bilateral dengannya, dan
bagi Cina persetujuan yang mungkin akan dicapai oleh negara-negara bersengketa lainnya
tidak akan menyelesaikan sengketa Spratly secara keseluruhan, kecuali kedua negara itu
sendiri. Di lain pihak negara-negara lainnya yang bersengketa seperti Malaysia, Vietnam
dan Filipina lebih mendukung perundingan multilateral, karena secara bersama-sama
mereka akan mempunyai posisi yang lebih kuat untuk mempertahankan pulau-pulau
Spratly yang telah diduduki terutama menghadapi tuntutan Cina. Sebaliknya Cina lebih
memilih perundingan bilateral dengan masing-masing negara yang bersengketa, karena
dengan cara ini Cina akan dapat menekan masing-masing negara daripada menghadapi
mereka secara bersama.171
Ketiga, keterlibatan Cina dipandang sebagai potensi yang dapat memicu konflik
militer di wilayah ini.172 Peningkatan militerisasi dan tuntutan Cina yang tanpa kompromi
atas kedaulatan di Laut Cina Selatan menciptakan suatu situasi yang mengkhawatirkan
sebagai berpotensi menjadi konflik bersenjata. Kasus pertempuran laut terbatas antara
Cina dan Vietnam pada tahun 1988 merupakan peringatan bagi semuanya atas sikap nonkompromi
Cina. Terakhir yang masih hangat adalah kasus tabrakan pesawat intai rahasia
AS (EP-3E) dengan pesawat tempur Cina di wilayah udara Laut Cina Selatan pada April
2001.173
171 Lihat Asnani Usman dan Rizal Sukma, Konflik Laut Cina Selatan: Tantangan Bagi ASEAN,
(Jakarta: CSIS, 1997), hal. 50.
172 Lihat Lee Lai Tao, “Managing Potensial Konflik in the South Cina Sea: Political and Security
Issues”, Indonesian Quarterly XVIII No. 2 (Kuartal Kedua, 1990), hal. 157.
173 Kompas, 15 April 2001.
79
GAMBAR 4
TUMPANG TINDIH KLAIM DALAM KONFLIK LAUT CINA SELATAN
SUMBER: Richard Sokolsky (ed), The Role of Southeast Asia in U.S. Strategy Toward China. Santa Monica: RAND, 2000, hal. 20.
Keempat, pada bulan Mei 1996 Cina mengeluarkan UU baru mengenai Laut Cina
Selatan, dimana Cina menentukan garis wilayah perairannya (base line) dengan
koordinat-koordinat baru di wilayah utara Laut Cina Selatan. UU ini menjadi
kontroversial karena dengan demikian Cina menambah kawasannya menjadi dua juta
kilometer persegi dari sekitar 1,6 juta kilometer persegi. Jika Cina menentukan base line di
wilayah Laut Cina Selatan, maka Cina akan mengklaim sebagian dari wilayah perairan
beberapa negara ASEAN. Hal ini akan mengakibatkan tumpang tindih atas perairan
ZEE (200 mil dari pantai). Kendati Filipina dan Vietnam mengecam keputusan tersebut,
dan bahkan Menlu Ali Alatas mengirim aide-memoire kepada Cina, tidak dijawab oleh
pihak Cina.174
Kelima, belum adanya kode etik regional untuk membangun saling percaya
diantara para negara peng-klaim, hal inilah yang menyebabkan munculnya berbagai
insiden antara lain pembangunan gedung dan instalasi permanen oleh satu negara dan
mendapat reaksi dari negara lainnya untuk berbuat hal yang sama.175 Kode etik ini
selayaknya harus lengkap dan memasukkan prinsip-prinsip umum yang telah disetujui
ASEAN tahun 1992, yaitu Deklarasi Manila tentang penyelesaian damai atas klaim
174 Kompas, 22, 23, 24 Juli 1996.
175 Media Indonesia, 26 Juli 1999.
80
tumpang tindih di Laut Cina Selatan; dan Konvensi PBB tahun 1982 tentang Hukum
Laut.
Secara umum sengketa teritorial di atas memicu pembangunan militer negaranegara
Asia Tenggara terutama dengan penekanan pada kemampuan patroli udara dan
laut, operasi militer jarak jauh baik defensif maupun ofensif, dan perangkat perang
elektronik. Kekuatan ini tidak hanya sebagai persiapan jika terjadi skenario terburuk,
tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kehadiran militer mereka di sekitar daerah yang
disengketakan adalah simbol kedaulatan mereka di kawasan tersebut. Modernisasi
angkatan laut dan udara Cina dengan kemampuan melakukan operasi militer di Laut Cina
Selatan adalah contoh paling jelas mengenai perkembangan di atas. Hal serupa juga
dilakukan oleh Malaysia ketika negara ini membeli pesawat-pesawat tempur baru MiG-29
dari Rusia dan F-18 dari AS yang mampu beroperasi sampai ke Kepulauan Spratly yang
disengketakan itu.
Memang dalam jangka pendek kekhawatiran atas munculnya konflik militer
sedikit dapat dihindari mengingat keterbatasan kemampuan militer masing-masing. Cina
walaupun melakukan modernisasi angkatan bersenjatanya, tetapi dihambat oleh jarak
dalam mengangkut pasukannya ke pulau-pulau Spratly sehingga posisi Cina kurang
menguntungkan. Vietnam dan Malaysia, walaupun memiliki pesawat-pesat SU-22 dan
MiG-21 yang mempunyai daya jangkau ke wilayah sengketa, masih diragukan
kemampuannya untuk mengontrol keseluruhan wilayah Spratly. Terlebih negara-negara
lain seperti Taiwan, Filipina, dan Brunei dapat dikatakan hampir tidak mempunyai
kemampuan militer untuk bertempur di kawasan Spratly.
Tetapi dalam jangka panjang, konflik militer adalah sesuatu yang mungkin terjadi.
Kemungkinan ini tergantung kepada beberapa faktor,176 antara lain: (1) gagalnya usahausaha
kerjasama dan perundingan untuk mencapai persetujuan bersama di masa-masa
mendatang; (2) meningkatnya penggunaan militer oleh negara-negara yang bersengketa
dalam merealisir dan mempertahankan tuntutan mereka; (3) meningkatnya kemampuan
militer salah satu negara yang dapat mendorong negara tersebut menggunakan kekuatan
militernya untuk menguasai pulau-pulau Spratly; (4) ditemukannya kekayaan minyak dan
mineral yang potensial yang akan dapat memperkuat tekad negara-negara yang
bersengketa untuk mempertahankan tuntutannya dengan penggunaan kekuatan militer;
(5) tekad Cina untuk mengorbankan hubungan baik dengan negara-negara Asia
Tenggara; (6) tidak adanya negara-negara besar lain yang mempunyai kepentingan di
kawasan ini yang mampu mencegah penggunaan kekuatan militer oleh salah satu negara
yang bersengketa, terutama Cina; dan (7) tetapi terganggunya jalur pelayaran
internasional oleh konflik-konflik militer dan terancamnya kepentingan negara-negara
besar mungkin mendorong keterlibatan AS dalam konflik.177
Dilihat dari kemungkinan ini jelas sengketa kepulauan Spratly merupakan potensi
ancaman terhadap ketidakstabilan kawasan. Bahkan eskalasinya bisa melebihi apa yang
pernah terjadi dalam konflik Kamboja. Wajar bila peningkatan suhu konflik dikawasan
176 Lihat Usman dan Sukma, Op.Cit., hal. 48.
177 Walaupun sejauh ini AS berulangkali mengemukakan bahwa negaranya tidak ingin terlibat
dalam sengketa teritorial di Laut Cina Selatan, tetapi AS senantiasa mewaspadai atas kemungkinan
ancaman Cina di kawasan ini, dan bersama-sama negara ASEAN memikirkan strategi bersama untuk
menghadapi Cina. Lihat Richard Sokolsky, Angel Rabasa dan C.R.Neu, The Role of the Southeast Asia in US
Strategy Toward China, (Santa Monica: Rand Corporation, 2000). hal. 15-25.
81
ini dapat mempengaruhi peningkatan pembelian senjata negara-negara yang
bersengketa dan negara-negara tetangga yang mungkin terbawa arus konflik.
Sebagai gambaran, dalam sepuluh tahun terakhir sudah beberapa kali terjadi
bentrokan senjata, masing-masing antara Cina-Filipina dan Cina-Vietnam, Vietnam-
Filipina serta puluhan provokasi antara mereka yang bertikai --salah satunya antara
Filipina-Malaysia.178
Pergeseran Aliansi Pertahanan: Model Payung Keamanan menjadi Pertahanan Mandiri
a) Postur Pertahanan Era Perang Dingin
Pada tahun 1970-an, kecuali Singapura yang sejak semula telah melihat ancaman
keamanannya datang dari luar, pada umumnya negara-negara ASEAN (dengan
keanggotaan saat itu, ASEAN 5) dan Myanmar lebih memusatkan perhatian ancaman
dari dalam negeri masing-masing. Dengan kata lain, struktur pertahanan negara-negara
ASEAN pada umumnya lebih “inward looking”. Untuk mengatasi subversi dan insurgency
dan berbagai pemberontakan diperlukan sistem persenjataan ringan, yang sesuai dengan
misi “Counter-insurgency”.179 Hal ini jelas berbeda dengan negara-negara Indocina, yang
lebih memandang kemungkinan ancaman datang dari luar.
Tetapi sejak pertengahan tahun 1980-an negara-negara ASEAN mulai membeli
pesawat-pesawat tempur canggih, seperti F-16 yang jelas tidak ditujukan untuk misi-misi
“counter-insurgency”. Pembelian pesawat tempur, kapal selam dan frigat menunjukkan
kesiagaan pertahanan secara lebih konvensional, yaitu untuk menghadapi musuh negara
yang datang dari luar.
Dengan demikian, telah terjadi perubahan misi dalam struktur pertahanan
sebagian besar negara ASEAN, dari “counter-insurgency” menuju sistem pertahanan yang
lebih konvensional.180 Persepsi adanya ancaman keamanan regional --konflik Kamboja,
mendukung pandangan bahwa struktur pertahanan negara-negara ASEAN telah
mengalami perubahan.
Kemenangan komunisme di Indocina merupakan tantangan “counter-insurgency”,
bukan ancaman konvensional. Kemenangan komunisme tersebut ditakutkan dapat
mempengaruhi gerakan-gerakan komunis di negara-negara ASEAN. Akan tetapi
pendudukan militer Vietnam terhadap Kamboja pada Desember 1978, kehadiran
Angkatan Laut US di perairan Asia Tenggara, serta ancaman konflik bersenjata di Laut
Cina Selatan, merupakan tantangan keamanan yang sifatnya lebih konvensional.
Konsekuensinya, negara-negara ASEAN yang sebelumnya lebih memusatkan
perhatian pada masalah keamanan dalam negeri dan tidak begitu khawatir akan ancaman
yang datang dari luar, dalam dekade terakhir ini mulai mengubah pandangannya. Hal ini
kemudian terlihat jelas saat mereka mulai mengakuisisi persenjataan yang berteknologi
tinggi, daya jelajah lebih jauh, daya penghancur lebih besar dan akurasi menembak
sasaran lebih tinggi yang dilihat dari sifat persenjataannya tidak ada relevansinya dengan
178 “Spratly Agenda KTT ASEAN”, Kompas 20 November 1999, hal. 23; Kompas 1 November
1999, hal. 28; dan Kompas 2 November 1999, hal. 24.
179 Kecuali Singapura, hampir semua negara ASEAN dan Myanmar pada era Perang dingin
disibukkan oleh berbagai ancaman internal. Ada dua ancaman besar yang menjadi perhatian pada saat itu:
(1) gerakan bawah tanah (gerilya) dari Partai Komunis di Thailand, Malaysia, Filipina dan Myanmar; dan
(2) gerakan separatis di Indonesia, Malaysia, Brunei, Thailand, Filipina dan Myanmar.
180 Lihat Dewi Fortuna Anwar, Op.Cit., hal. 46.
82
kepentingan pertahanan untuk menangkal ancaman dalam negeri, seperti bahaya laten
komunis atau gerakan separatisme.
Akan tetapi, walaupun terjadi pergeseran perspektif dalam sikap pertahanannya,
selama era Perang Dingin berjalan, sebagian besar negara-negara ASEAN tetap
menggantungkan pertahanan dan keamanannya secara konvensional pada kehadiran
kekuatan militer asing (AS), yang biasa disebut dengan model payung keamanan.
Demikian pula negara-negara Indocina, menggantungkan pertahanan atas kehadiran US.
b) Postur Pertahanan Pasca Perang Dingin: Power Vacuum?
Intensifnya pendekatan-pendekatan antara AS-US sejak tampilnya Mikhail
Gorbachev di Kremlin tahun 1987, dan mengendurnya kemampuan ekonomi US pada
paruh akhir dasawarsa 1980-an, menyebabkan negara ini meninjau ulang kembali
kebijakan luar negerinya di berbagai kawasan, termasuk di kawasan Asia-Pasifik --Asia
Timur dan Asia Tenggara.181 Keputusan drastis berikutnya adalah penarikan seluruh
kekuatan militernya dari berbagai kawasan, termasuk Asia Tenggara pada awal tahun
1990.182 Sebelumnya di Asia Tenggara, sejak tahun 1978 (sejak penandatangan perjanjian
Kerjasama dan Persahabatan dengan Vietnam), US menempatkan tentara sejumlah lebih
kurang 4.500 personel (termasuk di Korea Utara), dan menggelar operasi Angkatan Laut
di Cam Ranh Bay serta menggelar operasi Angkatan Udara di Danang.183 Kehadiran US
inilah yang kemudian menyebabkan AS meningkatkan penggelaran kekuatan militernya
di Asia-Pasifik, dan terutama di Asia Tenggara dengan menggelar kekuatan di Filipina --
Subic Bay dan Clark Field. Di mata AS, kehadiran US di kawasan ini merupakan
ancaman terhadap kepentingan-kepentingan global AS dan negara-negara sekutunya di
kawasan ini.
Tetapi, seiring menurunnya faktor ancaman US (Rusia), AS cenderung mengubah
pendekatannya terhadap kawasan Asia. Walaupun masih memberikan payung penangkal
yang diperluas (extended deterrence) kepada Jepang, Korea Selatan, Filipina, Australia dan
Thailand (melalui kesepakatan Rusk-Thanat tahun 1962), AS tampaknya menginginkan
negara-negara Asia mampu membangun kekuatan penangkal secara mandiri.184 AS
berharap negara-negara Asia Tenggara mampu menangkal ancaman militer lokal dengan
kemampuan sendiri, sementara AS hanya akan mengatasi ancaman-ancaman yang
sifatnya lebih besar dan mengamankan jalur laut dan udara.
TABEL 4.1.
JADWAL PENGURANGAN PASUKAN DAN PERSENJATAAN
AMERIKA SERIKAT DARI ASIA PASIFIK
TAHAPAN PENGURANGAN PASUKAN AS
NEGARA PASUKAN 1990 awal kekuatan Tahap I
pengurangan
1990-1992
Pengunduran di
Filipina
1993
kekuatan
Tahap II
Pengurangan
1992-1995
1995
kekuatan (perkiraan)
JEPANG 50,000 4,773 45,227 700 44,527
AD
AL
Marinir
AU
Gabungan
2,000
7,000
25,000
16,000
22
502
3,489
560
200
1,978
6,498
21,511
15,440
700
1,978
6,498
21,511
14,740
181 Kirdi Dipoyudo, “Garis Baru Politik Luar Negeri Uni Soviet Menuju Ko-Eksistensi Damai
dan Kerjasama”, Analisis CSIS, Tahun XVIII No. 1 (Januari-Pebruari 1989), hal. 30-38.
182 Kompas, 20 Januari 1990.
183 “Soviet Global Power Projection” dalam Soviet Military Power: Prospects for Change 1989, hal. 20.
184 Sheldon W. Simon, “The United States and Conflict Reduction in Southeast Asia”,
Contemporary Southeast Asia 12, No. 2 (September 1990), hal. 84.
83
KOREA 44,400 6,987 37,413 6500* 30,913*
AD
AL
Marinir
AU
32,000
400
500
11,500
5,000
1,987
27,000
400
500
9,153
27,000
400
500
0,513
FILIPINA 14,800 3,490 11,310
AD
AL
Marinir
AU
200
5,000
900
8,700
672
2,818
200
4,328
900
5,882
dipindahkan
ke wilayahwilayah
lain.
1,000
1,000**
TOTAL 109,200 15,250 11,310 83,640 7,200 76,440
25,800***
135,000
25,800***
109,440
25,800***
102,240
SUMBER : US Department of Defense, A Strategic Franework for the Asian Pacifik Rim (Washington DC: USGPO, 1992).
KETERANGAN: *
**
***
Pengurangan pasukan Korea ini tergantung pada tingkat ancaman Korea Utara
Perkiraan pemindahan ke Jepang, Korea, Singapura. Tidak termasuk Guam
Pasukan yang disiapkan dalam keadaan darurat
Pendekatan ini menjadi kenyataan ketika pada tanggal 30 September
1992, Duta Besar AS untuk Filipina Richard Solomon atas nama Pemerintah AS
menyerahkan Pangkalan Angkatan Laut (AL) AS Teluk Subic (Subic Bay) kepada
Pemerintah Filipina. Dengan diturunkannya bendera AS dalam upacara serah terima di
Pangkalan AL AS Subic itu, maka secara resmi berakhirlah kehadiran AS selama hampir
100 tahun di Filipina. Tahun lalu, 26 November 1992, Angkatan Udara (AU) AS
meninggalkan Pangkalan AU AS Clark di Angeles City yang rusak akibat letusan Gunung
Pinatubo.185
Seiring dengan penutupan pangkalan diatas, AS pun melakukan pengurangan
pasukan di kawasan Asia-Pasifik seperti yang diusulkan oleh pemerintahan Presiden
George Bush pada Kongres AS awal tahun 1990 lalu. Tahap pertama (1990-92) jumlah
pengurangan pasukan AS mencapai 23 persen, yaitu dari 109.200 personil menjadi
83.640 personil. Tahap kedua (1992-95) pengurangan berkisar antara 9 persen, yaitu
83.640 personil menjadi 76.440 personil (lihat tabel 4.1.).
Persepsi bahwa AS akan terus mengurangi kehadiran militernya di kawasan ini,
mencemaskan banyak negara. Ini berarti negara-negara Asia-Pasifik harus
mengembangkan kemampuan mereka sendiri untuk mempertahankan keamanan
nasional dan regional.186 Persepsi seperti itu semakin kuat ketika pemerintah AS sendiri
menghadapi tekanan-tekanan dalam negeri untuk mengurangi anggaran pertahanan dan
pembatasan operasi-operasi militer di luar wilayah AS.187 AS juga terus memberi tekanan
kepada negara-negara sahabatnya tentang perlunya berbagi beban dalam menanggung
biaya keamanan regional dan global. Oleh karena itu sangat beralasan jika banyak negara
di kawasan ini mulai meragukan komitmen AS terhadap keamanan Asia Pasifik.
Rasa cemas yang menghinggapi negara-negara di kawasan ini terkait dengan
pengurangan kehadiran militer AS di Asia Pasifik didasarkan atas beberapa
pertimbangan.188 Pertama, AS selama ini dipandang sebagai pilar stabilitas dan keamanan
kawasan. Tidak ada negara lain yang dapat menggantikan posisi AS tanpa menimbulkan
185 “Kerjasama Bilateral, Dasar Kehadiran Militer AS di Asteng”, Kompas, 9 Januari 1993.
186 Andrew Mack, “Reassurance Versus Deterrence Strategis for the Asia-Pasific Region”,
Working Paper No. 103, (Canberra: Peace Research Centre, The Australian National University, Februari
1993), hal. 8.
187 John R. Faust, “The Emerging Security System ini East Asia”, Journal of East Asia Affairs 8,
No. 1 (Winter/Spring 1994), hal. 85.
188 Lihat Edy Prasetiono, “Peningkatan Kekuatan Militer Negara-negara Asia-Pasifik dan
Implikasinya Terhadap Keamanan Regional”, Analisis CSIS Tahun XXIII No. 6 (November-Desember
1994), hal. 504.
84
kecurigaan, ketegangan, atau mungkin konflik. Seorang pengamat menyatakan:
“Adalah paradoks bahwa Amerika Serikat, kalah di Vietnam, mundur dari Filipina,
ditentang oleh Korea Utara, ... kini menjadi satu-satunya pengikat yang dapat
menyatukan sebagian besar, jika tidak seuruhnya, negara-negara Asia-Pasifik, dalam suatu
kerangka keamanan.”189 Masalahnya posisi pilar kehadiran militer AS --setelah Perang
Dingin usai, menjadi kurang relevan lagi dengan mundurnya US dari Asia Tenggara.
Sementara itu, di lain pihak kehadiran AS masih dianggap penting, karena ketidakpastian
hubungan-hubungan strategis, terutama berkenaan dengan masalah Korea, Cina-Taiwan,
dan sengketa-sengketa teritorial di Asia Timur dan Asia Tenggara.
Dalam konstelasi seperti ini muncullah esensi kekhawatiran tentang kekosongan
kekuatan (power vacuum) yang pada dasarnya menggarisbawahi kekhawatiran mengenai
kemungkinan negara-negara tertentu menggunakan kekuatan militer mereka untuk
melindungi kepentingan-kepentingan mereka di kawasan Asia-Pasifik. Meskipun
kemungkinan petualangan militer oleh suatu negara masih kecil, prospek dan implikasi
kekhawatiran tentang power vacuum telah mempengaruhi secara kuat pemikiran-pemikiran
tentang masalah keamanan kawasan Asia-Pasifik bahwa stabilitas dan keamanan kawasan
tidak dapat lagi tergantung pada kehadiran militer AS. Dengan hilangnya ancaman militer
yang pasti bagi kepentingan AS, maka aturan-aturan yang mempersyaratkan dapat
digunakannya kekuatan militer AS menjadi tidak jelas.190 Ini berarti negara-negara Asia-
Pasifik harus lebih mandiri dalam mengembangkan kekuatan militer mereka.
Alasan kedua mengapa kehadiran militer AS penting adalah karena hal ini
berkaitan dengan tatanan regional. Benar bahwa selama Perang Dingin, Asia-Pasifik
berada dalam situasi berbahaya karena dihadapkan pada kemungkinan pecahnya
konfrontasi militer antara AS dan bekas US. Dalam situasi seperti itu AS, di samping
melindungi kepentingan strategisnya sendiri, juga berperan sebagai pelindung para
sekutunya dengan membentuk beberapa kerja sama keamanan bilateral dengan Jepang,
Korea Selatan, Filipina, dan Thailand. Ini berarti Perang Dingin menciptakan hubunganhubungan
strategis yang jelas dan pasti, meskipun berbahaya, antara dua blok, AS vs
bekas US serta para sekutunya.
Yang menjadi masalah --sampai kira-kira tahun 1993, dengan tatanan regional
seperti di atas AS selalu menekankan pentingnya pendekatan hubungan militer bilateral,
tanpa disertai upaya-upaya yang memadai untuk mengembangkan kerangka kerja sama
keamanan secara multilateral di mana negara-negara di kawasan ini dapat
mengembangkan persepsi dan kepentingan keamanan bersama. Bahkan ketika
menghadapi kesulitan ekonomi, AS selalu menekankan pentingnya berbagi beban (burden
sharing) di mana Washington akan memberikan perlindungan keamanan, sementara para
sekutunya diminta untuk memberi andil secara finansial. Memang benar bahwa sejak
tahun-tahun pertama dasawarsa 1990-an AS mengubah peranannya sebagai kekuatan
pembendung ancaman US menjadi kekuatan penyangga stabilitas keamanan regional,
sebagai kekuatan penyeimbang yang akan mampu mencegah munculnya persaingan
antara kekuatan-kekuatan regional di Asia Pasifik. Sejalan dengan perubahan peran ini,
189 Lihat Lau Teik Soon, “Prospect of Security Framework ini the Asia Pasific Re-gion”,
makalah disampaikan pada The Sixth International Security Forum, (Japan: The Ministry of Foreign Affairs,
24-25 Februari 1993), hal. 5-6 sebagaimana dikutip dalam Ibid.
190 Zakaria Haji Ahmad, “Images of American Power: Perspectives from Southeast Asia”,
makalah Unit Pengajian Strategi dan Keselamatan (Kuala Lumpur: Strategic and Security Studies Programme
Universiti Kebangsaan Malaysia, 1991), hal. 23.
85
AS juga telah mulai mengembangkan pendekatan multilateral dalam masalah-masalah
keamanan Asia Pasifik. Namun yang menjadi masalah di sini adalah bahwa AS telah
mewariskan tatanan regional yang untuk sementara tergantung pada kehadiran kekuatan
AS, terutama untuk kawasan Asia Timur.
Dengan keadaan seperti di atas, penarikan kekuatan militer AS akan membuat
Asia-Pasifik dalam situasi yang tidak menentu, di mana bentuk-bentuk baru hubungan
strategis pada pasca Perang Dingin masih belum jelas.191 Sehingga dapat dimengerti
mengapa, dibandingkan dengan negara-negara Eropa, Asia-Pasifik lebih khawatir
terhadap penarikan pasukan AS. Contohnya hubungan keamanan AS-Jepang.
Kebijaksanaan pertahanan Jepang selama ini didasarkan atas aliansi bilateral dengan AS.
Dengan demikian dampak penarikan kekuatan AS dari Jepang akan lebih signifikan baik
terhadap Jepang maupun kawasan, karena memang aliansi AS-Jepang bersifat bilateral,
tidak terkait dalam kerangka kerja sama keamanan regional multilateral sebagaimana
dilakukan oleh AS para sekutunya di Eropa.
Sebenarnya kepergian AS dari Fililpina dan pengurangan kekuatannya di Asia,
tidak berarti AS mengakhiri kehadiran militernya di Asia Tenggara. Hal itu berulang kali
ditegaskan AS dalam berbagai kesempatan. Duta Besar AS untuk Indonesia, John C.
Monjo, dalam ceramahnya pada Konferensi Perdamaian, Stablilitas, dan Ketahanan
Regional di Unjungpandang awal tahun 1992 menyebutkan AS tetap berniat melanjutkan
perannya sebagai stabilisator di kawasan ini, yaitu peran yang diyakini AS dipahami dan
disambut baik oleh sebagian besar negara Asia Tenggara.192
Untuk melaksanakan misi tersebut, kendati AS akan terus mengandalkan forward
deployment force dan tatanan keamanan bilateral, tetapi AS tidak lagi mencari pangkalan
militer baru di Asia Tenggara. John C. Monjo saat itu menyebutkan, memorandum of
understanding (MOU) AS dengan Singapura yang ditandatangani November 1990 adalah
contoh dari kerja sama tersebut. Melalui MOU November 1990 itu, Singapura
menawarkan keleluasaan lebih besar kepada AS dalam menggunakan fasilitas militer
Singapura untuk pemeliharaan, reparasi, dan memasok perlengkapan lainnya utnuk kapalkapal
AS. Salah satu bentuk perwurjudan MOU itu adalah Singapura bersedia menerima
relokasi Satuan Tugas (Task Force) 73, salah satu gugus logistik AL AS dari Subic, untuk
memperluas elemen-elemen logistik AS yang sudah ditempatkan di Singapura.
Penggunaan fasilitas Singapura untuk keperluan militer AS bukan hal baru. Singapore
Aerospace bahkan merupakan kontraktor utama untuk depot pemeliharaan seluruh
pesawat C-130 Hercules milik AL dan Korps Marinir AS yang ditempatkan di Pasifik.
Disamping itu AS tetap akan mempertahankan kehadiran Armada VII yang
beroperasi di kawasan Pasifik Barat dan Samudera Hindia. Nilai strategis kehadiran AS di
Asia Tenggara sesungguhnya bukan ditentukan kehadiran pasukannya di Pangkalan AL
Subic, melainkan kehadiran Armada VII di kawasan ini. Tanpa Armada VII, Pangkalan
AL Subic tidak memiliki arti strategis militer, karena yang memiliki kemampuan sebagai
satuan pemukul adalah Armada VII dan bukan Pangkalan AL Subic. Bahkan, Armada
VII disebut sebagai pangkalan militer terapung, ditopang dua kapal induk yang berfungsi
sebagai hanggar dan landasan pesawat tempur AS.
191 Paul M. Evans, “Managing Security Relations After the Cold War: Prospect for the Council
for Security Cooperation in Asia Pacific”, Indonesian Quarterly 22, No. 1 (First Quarter 1994), hal. 63.
192 Kompas, 9 Januari 1993.
86
Dilihat dari strategi militer, Armada VII diproyeksikan untuk menjaga
keseimbangan militer di Asia,193 dari segala kemungkinan yang dapat terjadi. Armada
yang bermarkas di Yokosuka, Jepang, biasanya terdiri dari dua kapal induk, delapan kapal
selam, 20 kapal perang, 9 kapal pendarat, 6 kapal logistik, dan dilengkapi 475 pesawat
terbang. Itu merupakan kekuatan pemukul yang cukup besar. Bukan itu saja, dilihat dari
jumlah personel Armada VII merupakan armada laut AS terbesar di dunia. Jumlah
personel militer yang tegabung dalalm Armada VII lebih dari 40.000 orang, atau hampir
separuh dari jumlah seluruh personel AS yang bertugas ke luar negeri. Dilihat dari segi
anggaran, pada tahun 1999 pembiayaan Armada VII mencapai 271 milyar dolar. Jumlah
ini jauh lebih besar dibanding gabungan anggaran pertahanan India, Rusia, Jepang, Cina,
Taiwan dan Australia yang hanya mencapai 113 milyar dolar AS.194
Melalui Armada VII, strategi AS difokuskan pada pengawasan terhadap rantaian
pulau dan pantai di Asia Timur sampai ke selatan, yang dimulai dari perairan Jepang,
Taiwan, Filipina, Indonesia, dengan Singapura sebagai persinggahan utama.195 Paling
tidak ada tiga sasaran pokok AS dengan pengawasan ini: (1) Kemampuan komprehensif
untuk mencegah kekuatan laut Cina dan Rusia masuk ke kawasan ini jika perang meletus
dikawasan ini. Jalur ini akan menjadi wilayah blokade laut untuk menahan laju angkatan
laut Cina dan Rusia; (2) Mencapai posisi strategis bagi AS untuk melancarkan serbuan
laut dan udara ke wilayah Asia daratan; dan (3) Pengawasan jalur laut dari Jepang, Laut
Cina Selatan, Singapura dan Indonesia, dimana kekuatan laut AS dirancang untuk bersiap
melancarkan perang terhadap siapapun yang bermaksud mengganggu, atau bahkan
menutup jalur tersebut.
Secara umum pengunduran diri AS dari Filipina, dilihat dari sifat regional serta
kolektif strategi pengamanan Asia-Pasifik seperti dijelaskan diatas, sesungguhnya
melahirkan keuntungan, baik bagi AS maupun bagi negara-negara Asia Tenggara.
Pertama, bagi AS biayanya lebih sedikit tapi efektivitasnya tinggi. Pengurangan anggaran
pertahanan dapat dipakai untuk menggerakkan perekonomian dalam negeri. Apa yang
dinamakan dengan dividen perdamaian --yaitu pengalihan biaya persiapan perang untuk
kepentingan damai-- lalu dianggap sebagai suatu yang nyata. Kedua, adalah bahwa dampak
jangka panjang bagi stabilitas regional dianggap lebih baik, sebab negara-negara Asia-
Pasifik tersebut terpaksa melakukan kerja sama yang lebih erat. Munculnya ASEAN
Regional Forum pada 1994 diyakini sebagai wujud adanya kerjasama dimaksud.
c) Jawaban Asia Tenggara: Pertahanan Mandiri
Kendati AS tetap menjamin stabilitas keamanan Asia Tenggara dan Asia-Pasifik
umumnya, seperti yang selalu disampaikan dalam berbagai forum,196 dan dipraktekkan
dengan melakukan kerjasama militer bilateral dengan negara-negara di Asia Tenggara, --
193 “Asia Tenggara di Ketiak Armada Pasifik”, Koran Tempo, 20 April 2001.
194 Far Eastern Economic Review, 12 April 2001.
195 Kompas, 12 September 1999, hal. 3.
196 Kompas, 30 April 1992, Menteri Pertahanan AS Dick Cheney, dalam rangkaian kunjungannya
ke Singapura, Indonesi dan Australia akhir April 1992, menolak pendapat yang mengatakan bahwa
penarikan mundur kekuatan bekas US dan AS telah mengakibatkan kekosongan militer di wilayah ini;
Kompas, 4 Agustus 1995, dalam pertemuan ASEAN PMC di Bandar Seri Begawan Agustus 1995, Menlu
AS Warren Crishopher, mengatakan: (1) AS akan terus menempatkan 100.000 tentaranya di Asia, setingkat
dengan kekuatan AS di Eropa; (2) mekipun tentara AS telah mnudur dari Filipina, namun prajurit AS
masih ada di Jepang dan Korea Selatan, disamping itu AS masih menjalin aliansi pertahanan dengan
Filipina dan Thailand.
87
antara lain melalui program latihan bersama CARAT (Combined Afloat Readiness and
Training)197 dan terakhir ditunjukkan dengan menggelar latihan perang bersama Tempest di
kawasan Asia-Pasifik dibawah koordinasi Armada VII AS,198 negara-negara Asia
Tenggara tetap merespons kondisi struktur pertahanan dengan pilihan kebijakan
mengenai pentingnya keharusan melakukan pertahanan mandiri. Pertahanan mandiri ini
ditafsirkan sebagai keharusan bagi negara-negara Asia Tenggara untuk meningkatkan
kemampuan pertahanannya. Bagi mereka sikap ini pun sebagai rasa keterpanggilan untuk
berbagi beban keamanan (burden sharing) yang selalu ditekankan AS kepada para
sekutunya dikawasan ini.
Peningkatan kemampuan pertahanan ini tentu saja diperlukan adanya kapabilitas
militer yang memadai, dan ini yang dilakukan oleh negara-negara Asia Tenggara pasca
Perang Dingin. Peningkatan kemampuan pertahanan darat, laut dan udara dilakukan
serentak seperti yang digambarkan dalam Bab III di depan, dan setiap tahunnya
mengalami kecenderungan yang terus meningkat. Walaupun secara konvensional
kemampuan negara-negara Asia Tenggara bersifat evolutif, tetapi secara kuantitas dan
kualitas terjadi peningkatan yang signifikan.
Dilihat dari kepentingannya, pembangunan persenjataan pasca Perang Dingin,
umumnya ditujukan untuk kepentingan sebagai berikut:199
• Brunei: perlindungan atas aset dan sumberdaya laut pantai; penguatan atas klaim
teritorial (?).
• Indonesia: keamanan internal; pengawasan kepulauan; perlindungan atas sumberdaya
laut pantai; penguatan klaim teritorial; keamanan jalur laut.
• Malaysia: perlindungan atas aset dan sumberdaya laut pantai; penguatan klaim
teritorial; keamanan internal; kapabilitas persenjataan perang konvensional.
• Filipina: perlindungan atas aset laut pantai dan sumberdaya maritim; pengawasan
kepulauan; keamanan internal; penguatan klaim teritorial.
• Singapore: keamanan jalur laut; keseriusan strategi ke depan menghadapi ancaman
eksternal.
• Thailand: kapabilitas persenjataan perang konvensional; perlindungan atas
sumberdaya maritim; kapabilitas proyeksi kekuatan laut terbatas.
• Vietnam: perlindungan atas sumberdaya maritim; kapabilitas proyeksi kekuatan laut
terbatas; penguatan klaim teritorial.
• Laos: keamanan internal (?)
• Kamboja: perlindungan atas sumberdaya laut pantai dan keamanan internal.
• Myanmar: keamanan internal; perlindungan atas aset laut pantai dan sumberdaya
maritim.
197 CARAT adalah latihan bersama yang telah dilakukan sejak tahun 1995, yang dilakukan AL AS
bersama AL negara-negara Asia Tenggara secara bilateral. Pada tahun 2001 CARAT telah melibatkan
1.400 personel US Navy dalam rangkaian latihan dengan Indonesia, Brunei, Thailand, Malaysia, Singapura
dan Filipina. Lihat “TNI AL dan AS Latihan Bersama”, Media Indonesia, 18 Mei 2001, hal. 20.
198 “Mengendus Strategi Besar di Balik Operasi Tempest”, Koran Tempo, 20 April 2001.
199 Diolah dari Amitav Acharya, “An Arms Race in Post-Cold War Southeast Asia? Prospects for
Control”, Pacific Strategic Papers (Singapore: ISEAS, 1994), hal. 17. Kemudian untuk Vietnam, Laos,
Kamboja dan Myanmar didasarkan atas pengamatan penulis dari berbagai sumber.
88
Perimbangan dan Proyeksi Kekuatan Militer Regional
Perubahan postur pertahanan dari era ke pasca Perang Dingin akibat
berkurangnya kehadiran pasukan AS sebagaimana di uraikan diatas, melahirkan persepsi
power vacuum tidak saja dari negara-negara Asia Tenggara, tetapi juga dikalangan negaranegara
yang dianggap sebagai kekuatan regional di Asia-Pasifik, yaitu Cina, Jepang, India
dan dalam beberapa hal Australia.
Upaya-upaya yang dilakukan keempat negara ini, terutama Cina dan Jepang
adalah peningkatan proyeksi kekuatan militer yang dapat dilihat dari beberapa indikator
berikut: anggaran belanja militer yang terus meningkat; impor senjata konvensional yang
meningkat; dan modernisasi Angkatan Bersenjata.
Negara-negara Asia Tenggara kemudian memandang kekhawatiran terhadap
kekuatan regional ini disebabkan kemungkinan munculnya potensi konflik akibat
benturan kepentingan diantara mereka untuk melindungi berbagai kepentingannya, dan
adanya rivalitas kekuatan di wilayah Asia Tenggara.200
Sedari awal persepsi ancaman negara-negara Asia Tenggara di kawasan Asia-
Pasifik adalah adanya interaksi empat negara besar, yaitu AS, US, Cina dan Jepang.
Menurut Ali Alatas dalam pertemuan para menteri luar negeri ASEAN di Kuala Lumpur
tahun 1991, secara substantif dinamika keempat negara ini merupakan inti persoalan
yang dihadapi, dan negara-negara Asia Tenggara mau tidak mau harus menghadapi
limpahan interaksi diantara negara besar tersebut.201
Ketika peran negara US (Rusia) menyurut --bahkan dikatakan hilang untuk
sementara--202 dan peran AS dikatakan menjauh dari kawasan ini, peran Cina dan Jepang
dikhawatirkan akan semakin menonjol dan bahkan dikhawatirkan untuk mengambil-alih
peran-peran yang selama ini dimainkan US dan AS. Mengingat kepentingan-kepentingan
mereka di Asia Tenggara, maka ketika Cina dan Jepang meningkatkan proyeksi kekuatan
militernya, hal ini ditanggapi sebagai ancaman yang dapat menggangu stabilitas Asia
Tenggara. Tanggapan ini kemudian melahirkan pembangunan militer di negara-negara
Asia Tenggara dan Asia Pasifik mengikuti penalaran dilema keamanan, yang kemudian
dilihat seolah-olah menunjukkan lahirnya perlombaan persenjataan di Asia Tenggara.203
Masalahnya dalam hal ini memang menjadi rumit bukan sekedar persoalan peningkatan
kekuatan militer, tetapi mengingat selama ini interaksi negara-negara di Asia-Pasifik
senantiasa diwarnai oleh derajat kepekaan yang tinggi. Upaya Jepang meningkatkan
kapabilitas militernya untuk mewaspadai Rusia, telah mengundang reaksi keras dari Cina
dan Korea. Demikian pula halnya dengan upaya Cina meningkatkan kemampuannya
200 Lihat Chandran Jeshurun (ed), China, India, Japan and the Security of Southeast Asia (Singapore:
ISEAS, 1993); Sukhumband Paribatra, “Asia-Pacific Regional Security Issues”, dalam Rohana Mahmood
dan Rustam A. Sani (ed), Confidence Building anf Conflict Reduction in the Pacific (Kuala Lumpur: ISIS, 1993),
hal. 36 dan 40; dan Juliaus C. Parennas, China and Japan in ASEAN’s Staretgic Perceptions”, Contemporary
Southeast Asia 12, No. 3 (Desember 1990), hal. 198-224.
201 Kompas, 24 September 1991.
202 Rusia malahan tidak lagi dianggap sebagai kekuatan besar dalam masalah-masalah Asia-Pasifik,
hal ini disebabkan masalah ekonomi merupakan titik perhatian utama dalam hubungan internasional
global, maka Rusia di kawasan Asia-Pasifik tidak mempunyai alasan lagi untuk melakukan manuver politik
atau pun militer. Lihat Paul Dibb, “The Trend Towards Military Build-Up and Arms Proliferation in the
Asia-Pacific Region”, Makalah yang disampaikan pada The Sixth International Security Forum, Tokyo 24-25
Februari 1993.
203 Bilver Singh, “ASEAN’s Arms Procurement: Challenge of the Security Dillema in the Post-
Cold War Era”, Comparative Strategy 12 (1993), hal. 199-223.
89
untuk menghadapi Rusia dan efek dilema keamanan dari Jepang, telah mendapat
reaksi negatif dari negara-negara Asia Tenggara, terutama Vietnam.
Selain melalui respons penyesuaian kuantitas dan kualitas mesin perang, juga
ditanggapi oleh negara-negara Asia Tenggara melalui kerjasama pengorganisasian
pertahanan militer bersama. Kerjasama pertahanan rutin melalui latihan perang bilateral
yang selama ini biasa dilakukan terus dilakukan, baik sesama negara ASEAN maupun
antar negara anggota ASEAN dengan negara luar.204 Bahkan untuk pertama kalinya sejak
Perang Dunia II, kelima negara yang tergabung dalam FPDA (dua dari Asia Tenggara,
Malaysia dan Singapura) melakukan latihan bersama di Laut Cina Selatan (Pantai Timur
Malaysia) pada tanggal 14-24 April 1997, yang menurut Menlu Malaysia Syed Hamid
Albar dimaksudkan sebagai antisipasi terhadap berbagai kemungkinan munculnya
ancaman. Latihan yang diberi sandi “Flying Fish 97” ini melibatkan 12.000 personel dan
merupakan yang terbesar yang digelar disekitar kawasan Asia Tenggara.205
TABEL 4.2.
PENJUALAN SENJATA KE NEGARA-NEGARA KEKUATAN REGIONAL ASIA PASIFIK TAHUN 1987-1998
(Harga Konstan dalam juta US$ 1995)
TAHUN CINA INDIA JEPANG AUSTRALIA
1987 841 3.883 1.553 ....
1988 537 3.870 1.465 ....
1989 599 3.595 1.037 ....
1990 345 2.069 1.714 ....
1991 332 1,022 1.524 253
1992 1.398 699 1.291 354
1993 603 283 2.738 487
1994 267 320 2.242 435
1995 725 450 2.300 60
1996 1.565 500 2.451 554
1997 417 500 2.242 ....
1998 469 469 2.086 ....
SUMBER : Diolah dari The Military Balance 1999-00, IISS, London.
KETERANGAN: .... Informasi tidak diperoleh atau tidak dapat digunakan
Dari perspektif ASEAN, realitas kekuatan regional tidaklah harus dihindari,
tetapi bagaimana ASEAN menjadi penyeimbang terhadap berbagai kemungkinan
munculnya konflik dan rivalitas kepentingan kekuatan regional di kawasan Asia Tenggara
khususnya. Oleh karenanya terkait dengan keamanan, garis politik ASEAN selama ini
tidaklah bergeser dari dua hal pokok berikut:
(1) Mendesak negara-negara pemilik senjata nuklir, dan terutama kesediaan Cina dan
India menyepakati perjanjian kawasan bebas nuklir di Asia Tenggara.
(2) Menjaga hubungan positif keempat negara pemain utama Asia-Pasifik, AS, Rusia,
Cina dan Jepang dimana ASEAN menjadi kekuatan pendorong utama (primary driving
force). 206
204 Antara lain latihan rutin “SEA Garuda X” yang dilakukan oleh AL Thailand dan Indonesia
pada tanggal 9-14 Juli 1997 di sekitar Laut Jawa (Indonesia). Kerjasama latihan militer bilateral “Sea
Garuda” sudah dimulai sejak tahun 1975.
205 Kompas, 15 dan 16 April 1997.
206 Kesepakatan pertemuan ARF ke-4 27 Juli 1997 di Kuala Lumpur; dan Kese-pakatan ASEAN
PMC di Singapura, 27-28 Juli 1999.
90
(3) Memajukan dan mendorong akomodasi persoalan-persoalan keamanan dalam
Forum Regional ASEAN, dengan melibatkan negara intra dan luar kawasan secara
seimbang.
Perimbangan kekuatan regional di kawasan Asia-Pasifik memang dilihat sebagai
isu yang sangat sensitif oleh pihak manapun yang berkepentingan di kawasan ini.
Munculnya dominasi dari salah satu kekuatan regional akan dipandang sebagai ancaman
oleh kekuatan regional lainnya. Cina dan Rusia misalnya sangat berkepentingan agar
dominasi AS yang sangat kuat setelah berakhirnya Perang Dingin dikawasan ini tidak
menjadi sentral kekuatan unipolar, dan sebagai alternatifnya kedua negara ini --bersamasama
India-- mengetengahkan tentang perlunya membangun dunia multi-polar.207
Karenanya bisa dimaklumi, ketika AS berencana membangun sistem pertahanan antirudal,
mendapat reaksi keras dari Cina dan Rusia. Wujud penentangan Rusia bahkan
ditunjukkan dengan menegaskan kembali kehadirannya di kawasan ini melalui “kemitraan
strategis” dengan Vietnam yang ditandatangani pada 1 Maret 2001 oleh Presiden
Vladimir Putin dan Presiden Tran Duc Luong di Hanoi.208
TABEL 4.3.
PERINGKAT NEGARA-NEGARA KEKUATAN REGIONAL ASIA-PASIFIK
DALAM 50 BESAR NEGARA PENERIMA/PEMBELI SENJATA KONVENSIONAL UTAMA
PADA PASCA PERANG DINGIN
PENERIMA 1989-93 1990-94 1991-95 1992-96
CINA 10 13 7 7
INDIA 1 5 6 5
JEPANG 2 2 4 9
AUSTRALIA 16 22 22 21
SUMBER: Diolah dari SIPRI Yearbook: World Armamaent and Disarmament 1994, 1995, 1996, dan 1997, SIPRI, Stockholm.
a) Cina
Anggaran belanja militer dan persenjataan. Setelah berakhirnya Perang Dingin,
pengeluaran belanja militer Cina terus mengalami penaikan, walaupun dari aspek
persentase GDP mengalami penurunan. Pada tahun 1991 Cina membelanjakan 21.21
milyar $AS (atau 5.71% dari GDP), kemudian menaikan anggarannya menjadi 23.99
milyar $AS (3.44% dari GDP) pada tahun 1995, dan menjadi 39.8 milyar $AS (4.05%
dari GDP) pada tahun 1998.
TABEL 4.4.
KAPABILITAS ANGGARAN BELANJA MILITER DAN PERSONEL ANGKATAN BERSENJATA CINA
TAHUN
Angaran Militer
dalam Milyar
Yuan
(Milyar $AS)
GNP
dalam Milyar
Yuan
(Milyar $AS)
Jumlah
Personel
Tentara
(ribu)
Penduduk
(Juta)
Anggaran
Militer sebagai
%
dari GDP
Anggaran
Militer per
kapita
($AS)
Jumlah Tentara
per 1000
penduduk
1988 72.03
(19.36)
1401.50
(376.53)
3,700.0 1,072.00 5.14 18.06 3.45
1989 83.26
(19.36)
1,590.70
(422.49)
3,900.0 1,104.90 4.58 17.52 3.53
1990 95.91
(20.02)
1,768.60
(363.77)
3,500.0 1,115.55 5.50 17.95 3.13
1991 109.12
(21.21)
1,975.90
(371.20)
3,200.0 1,132.07 5.71 18.74 2.82
207 “Menuju Aliansi RI, Cina dan India”, Kompas 31 Oktober 1999, hal. 3. Kesepakatan ini dicapai
setelah Presiden Rusia Boris Yeltsin bertemu dengan Presiden Cina Jiang Zemin pada Agustus 1999.
208 “Rusia-Vietnam Sepakat Beraliansi”, Kompas 2 Maret 2001, hal. 2.
91
1992 124.81
(24.30)
2,404.00
(436.30)
3,200.0 1,148.59
5.56 21.15 2.79
1993 142.88
(24.81)
3,000.00
(507.50)
3,200.0 1,171.71 4.89 21.19 2.73
1994 179.55
(20.64)
4,380.00
(509.00)
3,200.0 1,190.00 4.05 17.34 2.69
1995 208.75
(23.99)
5,800.00
(696.28)
2,900.0 1,201.00 3.44 18.99 2.41
1996 242.15
(30.27)
6,800.00
(850.00)
2,935.00 1,210.47 3.56 24.99 2.42
1997 291.73
(34.73)
7,477.00
(890.15)
2,935.00 1,211.21 3.90 28.67 2.42
1998 334.32
(39.8)
8,262.08
(983.58)
2,840.00 1,221.62 4.05 32.85 2.32
SUMBER : Jasjit Sing, “Trends in Defence Expenditure”, dalam Asian Strategic Review 1998-1999 (New Delhi: IDSA, 1999), hal. 90.
CATATAN: Berdasarkan estimasi anggaran pertahanan Cina dalam Yuan dan nilai tukar dengan dolar AS.
Demikian juga halnya dalam pengeluaran anggaran untuk pembelanjaan
persenjataan, secara umum mengalami kenaikan dibanding periode Perang Dingin, dan
mengalami puncaknya pada tahun 1992 dengan membelanjakan 1.398 juta $AS dan
tahun 1996 sebesar 1.565 $AS. Kemudian dilihat dari ranking negara-negara penerima
senjata konvesional utama Cina menempati ranking 7 (dari 50 besar negara penerima
senjata) pada periode tahun 1992-96, lebih tinggi dibanding ranking 13 pada tahun 1990-
94. Disamping mengakuisisi melalui impor, Cina juga memiliki kapabilitas industri
pertahanan untuk memasok kebutuhan dalam negeri dan ekspor. Ekspor senjata Cina
pada tahun 1992-1998 berada dalam kelompok 34-45% dari pangsa pasar perdagangan
senjata dunia.
Modernisasi dan pembangunan kekuatan militer. Dalam hal pembangunan kekuatan
militer, Cina mendapat banyak sorotan dan sekaligus menimbulkan kekhawatiran di
pihak lain. Walaupun kapabilitas kekuatan militer terus menurun secara kuantitas,209
tetapi dari segi kualitas Cina terus meningkatkan kemampuan mesin perangnya.
Kekuatan udara Cina kini telah diperkuat dengan pesawat jenis SU-27SJ, SU-30MKK
dan kelas J-7/8, 120 pembom menengah H-6E/F. Kekuatan Laut Cina, terus
ditingkatkan terutama penambahan Kapal Selam, Kapal Penghancur dan Frigat, serta
sedang memesan satu kapal induk, sebagai bagian dari program mengembangkan
kemampuan operasi laut biru (blue navy capability) atau operasi samudera. Dengan
modernisasi ini kini Cina memiliki kemampuan proyeksi militer di luar batas-batas
nasionalnya.210 Kapabilitas militer (penggelaran dan akuisisi persenjataan) lengkap Cina
lihat lampiran D.
Kepentingan Cina di Asia Tenggara. Ada dua kepentingan utama Cina di kawasan ini,
yang menjadi kehawatiran banyak pihak mengingat setiap keputusan dan kebijakan Cina
atas dua masalah ini selalu menimbulkan potensi instabilitas.
(1) Masalah Taiwan yang letaknya berdekatan dengan Asia Tenggara. Bagi Cina klaim
atas Taiwan merupakan harga mati bagi. Dalam pertemuan ARF ke-6 di Singapura
Menlu Cina Tang Jiaxuan memperingatkan seluruh anggota ARF untuk tidak ikut
campur tangan dalam masalah Taiwan yang dianggapnya sebagai wilayah dan
209 Lihat Katsuhiko Mayama, “Chinese People’s Liberation Army: Reduction in Force bya
500,000 and Trend of Modernization”, National Institute for Defence Studies Security Reports No. 1 (March
2000), hal. 116-134.
210 Lihat Larry M. Wortzel, “China Pursues Great-Power Status”, Orbis 38, No. 2 (Spring, 1994),
hal. 157-175; dan Bin Yu, “Sino-Russian Military Relations: Implication for Asian-Pacific Region”, Asian
Survey 33, No. 3 (Maret 1993), hal. 307-308.
92
kedaulatan Cina,211 dan semata-mata persoalan dalam negeri Cina. Keengganan
Cina untuk mem-formal-kan ARF antara lain kekhawatiran Cina atas kemungkinan
ARF dimanfaatkan Taiwan untuk memaksa Cina duduk dalam perundingan
multilateral.
(2) Masalah Laut Cina Selatan. Banyak pihak khawatir bahwa modernisasi kemampuan
angkatan bersenjata akan digunakan untuk meningkatkan supremasi militer Cina atas
negara-negara tetangganya yang terlibat dalam sengketa teritorial di Laut Cina
Selatan. Ini sangat beralasan, karena Cina merupakan satu-satunya kekuatan yang
pernah menggunakan kekuatan militer dalam sengketa kepulauan di Laut Cina
Selatan, sebagaimana ditunjukkan dalam pertempuran laut denga Vietnam pada bulan
Maret 1988 yang lalu. Selain itu pada tahun1992 Cina juga merebut dua pulau di
wilayah yang kini jadi ajang perebutan tersebut.212 Untuk memperkuat klaimnya, pada
bulan Februari 1992, Cina mengeluarkan undang-undang tentang wilayah teritorial
yang antara lain mengklaim seluruh kepulauan di Laut Cina Selatan. Perilaku Cina ini
mendorong negara-negara tetangga untuk memperkuat kekuatan militer mereka.213
b. Jepang
Anggaran belanja militer dan persenjataan. Sama halnya dengan Cina, setelah
berakhirnya Perang Dingin, pengeluaran belanja militer Jepang pun mengalami kenaikan,
walaupun dari aspek persentase atas GDP relatif konstan. Pada tahun 1991 Jepang
membelanjakan 32,68 milyar $AS (atau 0.97% dari GDP), kemudian menaikan
anggarannya menjadi 51.00 milyar $AS (1.00% dari GDP) pada tahun 1995, dan terjadi
penurunan menjadi 40,90 milyar $AS (1.00% dari GDP) pada tahun 1997. Walaupun
terjadi penurunan pada tahun 1997, jumlah anggaran yang dikeluarkan Jepang masih
diatas anggaran militer Cina.
Dalam hal pengeluaran anggaran untuk pembelanjaan persenjataan, mengalami
kenaikan hampir dua kali lipat dibanding periode Perang Dingin, dan mengalami
puncaknya pada tahun 1993 dengan membelanjakan 2.738 juta $AS dan tahun 1996
sebesar 2,451 juta $AS. Dilihat dari ranking negara-negara penerima senjata konvesional
utama Jepang menempati ranking 7 (dari 50 besar negara penerima senjata) pada periode
tahun 1992-96, lebih rendah dibanding ranking 4 pada tahun 1991-95. Disamping
mengakuisisi melalui impor, Jepang juga memiliki kapabilitas industri pertahanan untuk
memasok kebutuhan dalam negeri dan ekspor. Tetapi ekspor senjata Jepang pada tahun
1992-1998 hanya berada dalam kelompok 0-1% dari pangsa pasar perdagangan senjata
dunia.
Modernisasi dan pembangunan kekuatan militer. Dalam hal pembangunan kekuatan
militer, kekuatan militer Jepang berorientasi defensif. Tetapi walaupun demikian, Jepang
merupakan kekuatan militer terkuat dan paling modern di Pasifik Barat. Selain itu,
menurut para pengamat, kekuatan ekonomi, teknologi, dan industri Jepang bilamana
perlu dapat diubah untuk tujuan-tujuan militer.214 Kapabilitas militer (penggelaran dan
akuisisi persenjataan) lengkap Jepang lihat lampiran).
211 Republika, 27 Juli 1999.
212 Lee Lai To, “ASEAN-PRC Political and Security Cooperation: Problems, Proposals, and
Prospects”, Asian Survey 33 No. 11 (November 1993), hal. 1098.
213 William T. Tow, “Reshaping Asian-Pacific Security”, Journal of East Asian Affairs 8, No. 1
(Winter/Spring 1994), hal. 94.
214 Prasetyono, Op.Cit, hal. 506.
93
Kepentingan Jepang di Asia Tenggara. Negara-negara Asia-Pasifik menaruh
perhatian dan kecemasan terhadap Jepang, karena pengalaman penjajahan Jepang semasa
Perang Dunia II. Oleh karena itu, meskipun hubungan ekonomi antara Jepang dan
negara-negara Asia Timur dan Asia Tenggara terjalin erat, peran Jepang dalam masalah
keamanan dan militer masih merupakan isu sensitif. Perhatian terhadap Jepang memang
beralasan karena besarnya kepentingan Jepang di Asia Timur dan Asia Tenggara. 40%
dari total perdagangan dunia dan sekitar 80% pasokan minyak untuk Jepang melalui
perairan di kawasan ini.215 Selain itu kawasan ini juga merupakan pemasok bahan-bahan
mentah untuk keperluan industri Jepang, pasar bagi barang-barang Jepang, dan yang
lebih penting lagi kini menjadi jaringan ekonomi Jepang. Ini berarti setiap perubahan di
Asia Timur dan Asia Tenggara akan berpengaruh besar terhadap Jepang.
TABEL 4.5.
KAPABILITAS ANGGARAN BELANJA MILITER DAN PERSONEL ANGKATAN BERSENJATA JEPANG
TAHUN
Angaran Militer
dalam Milyar Yen
(Milyar $AS)
GNP
dalam Milyar Yen
(Milyar $AS)
Jumlah Personel
Tentara
(ribu)
Penduduk
(Juta)
Anggaran Militer
sebagai %
dari GDP
Anggaran Militer
basis per kapita
($AS)
Jumlah Tentara
per 1000
penduduk
1988 3,918.9
(28.41)
367,388.00
(2,366.86)
245.0 122.090 0.97 194.09 2.01
1989 3,920.0
(30.09)
396,500.00
(2,874.02)
247.0 123.637 1.04 141.85 1.99
1990 41,59.3
(28.12)
430,202.50
(2,971.2)
250.0 123.599 0.99 137.92 2.02
1991 4,402.0
(32.68)
450,795.00
(3,346.5)
250.0 124.096 0.97 263.34 2.01
1992 7,418.8
(58.60)
463,850.00
(3,662.5)
250.0 124.593 1.60 470.33 2.02
1993 4,640.0
(39.71)
468,769.87
(4,216.0)
250.0 124.834 0.98 318.00 2.02
1994 4,684.5
(45.80)
469,240.00
(4591.0)
237.7 125.271 0,99 364.83 1.90
1995 4,800.0
(51.00)
481,000.00
(5,100.0)
239.5 125.213 1.00 407.30 1.91
1996 4,800.0
(44.50)
481,000.00
(4,400.0)
235.5 125.538 1.00 366.42 1.88
1997 4,900.0
(40.90)
507,000.0
(4,200.0)
242.6 126.189 1.00 316.98 1.92
1998 4,900.0
(35.20)
- - - - - -
SUMBER : Jasjit Sing, “Trends in Defence Expenditure”, dalam Asian Strategic Review 1998-1999 (New Delhi: IDSA, 1999), hal. 97.
CATATAN: Berdasarkan estimasi anggaran pertahanan Jepang dalam Yen dan nilai tukar dengan dolar AS.
Kebijaksanaan keamanan Jepang, sejauh ini tetap tidak berubah yang
dikoordinasi bersama-sama dengan AS dalam suatu aliansi militer. Walaupun terjadi
perdebatan dikalangan masyarakat dan parlemen Jepang mengenai peran Jepang di dunia
Internasional,216 aliansi ini tetap dipandang telah memberikan perlindungan keamanan
terhadap Jepang, juga membatasi kekuatan militer Jepang dan sekaligus memberikan
jaminan bahwa Jepang tidak akan bertindak secara independen untuk melindungi
kepentingannya di kawasan Asia-Pasifik. Akibatnya, peran regional Jepang sangat
terbatas dan sebagian besar dirumuskan dalam bentuk peran ekonomi dan politik.
Karena Jepang sangat sensitif terhadap perubahan internasional, maka yang menjadi
pertanyaan adalah apa yang akan dilakukan oleh Jepang jika perlindungan AS dipandang
tidak cukup memberi jaminan keamanan kepada Jepang.
215 Leszek Buszynski, “ASEAN’s Security Dilemmas”, Survival 34, No. 4 (Winter 1993), hal. 95.
216 Lihat Bantaro Bandoro, “Visi dan Pilihan Strategis Jepang Pasca Perang Dingin: Implikasinya
untuk Keamanan Asia-Pasifik dan Peran ASEAN”, Analisis CSIS, Tahun XXIII No. 6 (November-
Desember 1994), hal. 517-529.
94
Memang benar terdapat beberapa hambatan terhadap kekuatan militer dan
kemungkinan bangkitnya kembali militerisme Jepang. Batasan-batasan tersebut antara
lain: anggaran pertahanan harus berkisar 1% dari pendapatan nasional (GNP), prinsipprinsip
non-nuklir, tidak mengubah pasal 9 konstitusi Jepang, dan bahwa Jepang tidak
akan mengambil alih seluruh tanggung jawab masalah pertahanan dan keamanan
nasionalnya.217 Selain itu, masalah-masalah militer selalu menjadi isu sensitif dalam politik
dalam negeri dan luar negeri Jepang.
Namun, semua itu tidak berarti bahwa kewaspadaan dan kekhawatiran terhadap
Jepang telah hilang. Kemungkinan Jepang melakukan tindakan-tindakan seperti yang
pernah dilakukan pada Perang Dunia II memang hampir mustahil. Tetapi yang
dikhawatirkan adalah munculnya situasi218 dan evaluasi Jepang mengenai ancaman
regional219 yang dapat mendorong Jepang mengambil opsi militer. Situasi dan evaluasi ini
dapat dilihat dalam beberapa dimensi: jika aliansi pertahanan AS-Jepang dipandang tidak
lagi mampu memberi jaminan keamanan pada Jepang, hal ini terkait dengan sejauhmana
AS akan mempertahankan komitmen keamanannya di Asia-Pasifik; jika lingkungan
strategis di sekitar Jepang berubah secara drastis misalnya tidak selesainya masalah nuklir
di semenanjung Korea, hal ini terkait dengan sejauhmana tingkat perubahan di Korea
Utara ke arah yang kondusif atau sebaliknya; jika Cina makin keras mengklaim
kedaulatan atas Taiwan, Kepulauan Senkoku di Laut Cina Timur, dan pulau-pulau di
Laut Cina Selatan, hal ini terkait dengan sejauhmana penilaian Jepang atas arah kebijakan
luar negeri Cina; dan jika sengketa pulau-pulau di utara Jepang antara Rusia-Jepang
semakin eskalatif, hal ini terkait dengan sejauhmana Rusia menerapkan diplomasinya di
Asia Timur. Dalam kompleksitas masalah keamanan Jepang dan kaitannya dengan
keamanan regional itulah hubungan keamanan AS-Jepang, pengurangan kehadiran
pasukan AS, masalah berbagi beban menjadi isu sensitif bagi Asia-Pasifik.220
c) India
Anggaran belanja militer dan persenjataan. Walaupun nilainya lebih kecil dibanding
Jepang dan Cina, setelah berakhirnya Perang Dingin pengeluaran belanja militer India
terus mengalami penaikan, walaupun dari aspek persentase atas GDP mengalami
penurunan. Pada tahun 1991 India membelanjakan 6.68 milyar $AS (atau 2,65% dari
GDP), kemudian menaikan anggarannya menjadi 8,03 milyar $AS (2.21% dari GDP)
pada tahun 1995, dan menjadi 10.53 milyar $AS (2.31% dari GDP) pada tahun 1999.
Tetapi dalam pengeluaran anggaran untuk pembelanjaan persenjataan, jumlahnya
mengalami penurunan drastis dibanding periode Perang Dingin. Kalau pada tahun 1988
India membelanjakan 3.870 juta $AS, maka pada tahun 1991 menjadi sebesar 1.022 juta
217 Hikmahanto Juwana, “Japan’s Defense Conception and Its Implication for South-east Asia”,
Indonesian Quarterly XXI, no.4 (Fourth Quarter, 1993), hal. 486.
218 Jusuf Wanandi, “The Trend Toward Military Build-up and Arms Proliferation ini the Asia-
Pacific Region”, Occasional Paper, M 104/1993 (Jakarta: CSIS), hal 8 sebagaimana dikutip oleh Prasetyono,
Op.Cit., hal. 509.
219 Lihat Bantaro Bandoro, “Isu Keamanan di Asia-Pasifik: Rekomendasi untuk ASEAN dan
Indonesia”, Analisis CSIS, Tahun XXII No. 4 (Juli-Agustus 1993), hal. 309; Lihat juga Alexei V. Zagorsky,
“Confidence Building Measures: An Alternative for Asia-Pacific Security?,” Pacific Review 4, No. 4 (1991),
hal. 348; Peter Polomka, “East Asian Security in A Changing World: Japan’s Search for a ‘Third Way’”,
Korean Journal of Defence Analysis IV, No. 2 (Winter 1992), hal. 72-73.
220 Yusron Ihza Mahendra, “Fakta Pertahanan Jepang-Amerika”, Kompas 25 Februari 2001, hal. 3.
95
$AS, dan menjadi lebih kecil lagi pada tahun 1997 yang hanya membelanjakan sebesar
500 juta $AS saja. Sementara dilihat dari ranking negara-negara penerima senjata
konvesional utama India menempati ranking 5 (dari 50 besar negara penerima senjata)
pada periode tahun 1992-96, lebih rendah dibanding ranking 1 pada tahun 1989-93.
Disamping mengakuisisi melalui impor, India juga memiliki kapabilitas industri
pertahanan untuk memasok kebutuhan dalam negeri dan ekspor, tetapi ekspor senjata
India pada tahun 1992-1998 hanya berada dalam kelompok 0-1% dari pangsa pasar
perdagangan senjata dunia.
Modernisasi dan pembangunan kekuatan militer. Pembangunan angkatan udara dan
laut India, salah satu yang disorot oleh negara-negara Asia Tenggara. Hal ini dikarenakan
India mengembangkan pangkalan laut dan udara di Kepulauan Nicobar dan Andaman
yang sangat strategis dan dekat ke Asia Tenggara --dan diberi nama FORTAN (Fortress
Commander for Andaman and Nicobar).221 India merupakan kekuatan utama di Samudra
Hindia, dan saat ini India telah memiliki satu kapal induk. Kapabilitas militer
(penggelaran dan akuisisi persenjataan) lengkap India lihat lampiran.
TABEL 4.6.
KAPABILITAS ANGGARAN BELANJA MILITER DAN PERSONEL ANGKATAN BERSENJATA INDIA
TAHUN
Angaran Militer
dalam Milyar Rs.
(Milyar $AS)
GNP
dalam Milyar Rs.
(Milyar $AS)
Jumlah Personel
Tentara
(ribu)
Penduduk
(Juta)
Anggaran Militer
sebagai %
dari GDP
Anggaran Militer
per kapita
($AS)
Jumlah
Tentara per
1000
penduduk
1988 133.41
(9.21)
3,957.82
(273.33)
1,360.0 812.0 3.37 11.34 1.67
1989 144.16
(8.66)
4,568.21
(274.37)
1,260.0 825.0 3.17 10.15 1.53
1990 154.26
(8.60)
5,355.34
(298.51)
1,200.0 843.0 2.88 10.20 1.42
1991 163.47
(6.68)
6,167.99
(252,06)
1,200.0 858.0 2.65 7.79 1.40
1992 175.82
(6.12)
7,059.18
(245.54)
1,150.0 877.0 2.49 6.98 1.31
1993 218.45
(6.99)
8,769.52
(280.62)
1,150.0 892.0 2.49 7.84 1.29
1994 232.45
(7.40)
10,378.42
(330.52)
1,100.0 910.0 2.24 8.13 1.21
1995 268.56
(8.03)
12,179.63
(364.11)
1.100.0 934.2 2.21 8.60 1.18
1996 295.05
(8.31)
14.098.49
(397.14)
1,145.0 950.6 2.09 8.74 1.20
1997 352.78
(9.49)
15,635.52
(420.76)
1,145.0 973.9 2.26 9.74 1.18
1998 412.00RE
(9.81)
17,668.14E
(420.67)
1,100.0 981.0 2.33 10.00 1.12
1999 456.94BE
(10.53)
19,788.31E
(456.16)
1,100.0 989.0 2.31 10.65 1.11
SUMBER: Jasjit Sing, “Trends in Defence Expenditure”, dalam Asian Strategic Review 1998-1999 (New Delhi: IDSA, 1999), hal. 92.
CATATAN: Berdasarkan estimasi anggaran pertahanan India dalam Rs. dan nilai tukar dengan dolar AS.
Kepentingan India di Asia Tenggara. Sebenarnya India tidak memiliki kepentingan
keamanan langsung di Asia Tenggara, tetapi India memandang penting kawasan ini bagi
kepentingan strategis India.222 Dari sisi keamanan, kepentingan-kepentingan India yang
dapat diidentifikasi di Asia Tenggara adalah wilayah perbatasan langsung (darat) yang
221 Wisnu Dewanto, “India: Kekuatan Militer Asia yang Sedang Tumbuh”, Analisis CSIS, Tahun
XIX No, 6 (November-Desember 1990), hal. 585.
222 “Ministry of Defence, Goverment of India Annual Report 1999-2000: National Security
Environment”, Documentation AGNI Studies in International Strategic Issues, Vol. V No. 2 (May-August 2000),
hal. 75.
96
sangat panjang dengan Myanmar, perbatasan wilayah laut dengan Myanmar,
Indonesia, Thailand dan Malaysia. Sementara dari sisi historis, satu-satunya kepentingan
yang dapat menarik perhatian India di Asia Tenggara adalah keberadaan etnis keturunan
India di Malaysia, Singapura dan Indonesia. Persentase etnis keturunan India di Malaysia
adalah 9% dari keseluruhan jumlah penduduk, Singapura (6,4%) dan Indonesia (sebagian
kecil saja).223
Namun masalahnya adalah seberapa jauh dan bagaimana pembangunan kekuatan
militer India dipandang oleh kekuatan regional lain, terutama Cina dan Jepang, sebagai
pesaing yang akan mempertajam persepsi ancaman satu sama lain di Asia Tenggara.
Dengan masih adanya kecurigaan-kecurigaan dan konflik-konflik regional, menurunnya
kehadiran AS di Asia Pasifik, maka sangat beralasan bahwa peningkatan kekuatan militer
Cina, Jepang, dan India dapat mendorong negara-negara lain di kawasan ini untuk juga
memperkuat kemampuan militer mereka.
d) Australia
Kondisi obyektif saat ini, kecuali untuk kawasan Pasifik Barat dan Oceania,
kekuatan Australia di Asia-Pasifik bukanlah merupakan kekuatan regional. Yang menjadi
perhatian dari negara-negara lainnya, adalah karena Australia merupakan sekutu paling
setia AS di kawasan ini. Sejak keterlibatan dalam proses Jajak Pendapat di Timor Leste
Agustus 1999, Australia tampaknya mencoba mengambil peran sebagai “wakil” AS
sebagai “polisi regional” di kawasan ini. Dalam kunjungannya ke Australia 17 Juli 2000,
Menteri Pertahanan AS William Cohen mengatakan “(Washington) akan mengandalkan
kepemimpinan Australia untuk merumuskan kebijakan kami di kawasan ini”.224
Hal ini kemudian tampak dari revisi perencanaan pembangunan militernya untuk
jangka sepuluh tahun mendatang yang dirancang dalam Defense White Paper Australia awal
tahun 2001. Australia juga memperkenalkan perubahan doktrin pertahanannya, dari
“defence Australia” menjadi “forward deployment” dengan membentuk pasukan yang siap
dikirim ke wilayah konflik di sekitarnya. Australia menganggap kawasan disekitarnya
sebagai lingkungan yang tidak stabil (the arc of instability) yang membujur mulai dari
Indonesia hingga Pasifik Selatan.225 Melalui perubahan ini bukan tidak mungkin untuk
jangka panjang Australia berusaha menjadi kekuatan regional. Kapabilitas militer
(penggelaran dan akuisisi persenjataan) lengkap Jepang lihat lampiran D.
Dengan demikian kepentingan keamanan Australia di kawasan Asia Tenggara
adalah menjaga stabilitas kawasan yang dianggapnya selalu bergejolak. Pintu masuk
Australia adalah melalui organisasi FPDA, yang beranggotakan Inggris, Selandia Baru,
Australia, Malaysia dan Singapura. Pintu lainnya adalah Timor Leste yang dijadikannya
sebagai wilayah penyangga (buffer zone) kebijaksanaan keamanan nasional dan politik luar
negeri.226
Kemudahan Pasar Senjata: Dari Sellers Market ke Buyers Market
Sistem perdagangan senjata internasional pasca Perang Dingin telah memberikan
berbagai kemudahan dalam penjualan senjata. Faktor inilah yang ikut memacu pembelian
senjata negara-negara negara-negara Asia Tenggara. Faktor ini menjadi penting
223 Military Technology, Vol. XVII, No. 1, 1993
224 Majalah Suara Hidayatullah, Agustus 2000.
225 Antara, 14 April 2001.
226 Kompas, 19 September 1999.
97
mengingat kemampuan ekonomi saja belum cukup untuk mendapatkan senjata
canggih, apabila pihak produsen tidak mau menjual senjata tersebut pada pihak yang
ingin membeli.
Pada periode Perang Dingin, sistem penjualan senjata lebih berpola tradisional,
dimana penjualan senjata selain mempunyai implikasi politik juga bersifat selektif.
Negara-negara produsen senjata dalam Blok Barat, terutama AS dan sekutunya,
membatasi penjualan senjata pada negara-negara, yang secara ideologi, politik, dan
ekonomi, berhubungan dekat dengan mereka. Demikian juga US, hanya mensuplai
senjata pada negara-negara dalam Blok Komunis atau yang mempunyai hubungan politik
bersahabat dengannya. Sementara dalam hal prosedur, penjualan senjata dilakukan
bertahap sesuai standar yang diberikan oleh penjual dan dikontrol sangat ketat oleh
pemerintah.227 Tipe dan kapasitas senjata yang dijual pun mempunyai berbagai
persyaratan dan pembatasan. AS, misalnya, tidak akan menjual teknologi pertahanannya
yang paling mutakhir pada Thailand kendati negara ini merupakan sekutu AS. Sistem
perdagangan senjata model ini disebut dengan “sellers market (pasar penjual)”, yaitu
penjual yang menentukan senjata apa yang dapat diperoleh dan dengan kondisi dan
persyaratan apa saja.
Pada periode pasca Perang Dingin, pola diatas mengalami pergeseran pola.
Ninok Leksono Dermawan228 sebenarnya telah mendapati adanya pergeseran ini sejak
pertengahan tahun 1980-an, dimana walaupun pola lama sama sekali tidak lenyap tetapi
sistem perdagangan senjata internasional sudah bergerak ke arah pola baru dengan
berbagai kemudahan dalam persyaratan. Tetapi dengan berakhirnya Perang Dingin
pergeseran ini bersifat lebih drastis, kontrol ketat penjual kepada pembeli bahkan sudah
tidak lagi menjadi stempel dalam perdagangan senjata internasional. Sistem penjualan
senjata ini kemudian dikenal dengan istilah “buyers market (pasar pembeli)”. Artinya,
pembeli berada pada posisi penawaran yang lebih kuat dan bahkan dapat menuntut
berbagai macam (dan kemudahan) persyaratan dari para produsen, baik dari segi mutu
(dapat membeli senjata yang sebelumnya tidak bisa di jual kepadanya), kompensasi harga,
pengalihan teknologi, layanan purna jual, dan sebagainya.
Adanya pergeseran ini antara lain disebabkan beberapa hal berikut: Pertama, pasca
Perang Dingin dimana polaritas dan konstelasi hubungan antarnegara mengalami
perubahan-perubahan mendasar, banyak negara Barat maupun blok Timur mengalami
tekanan-tekanan tentang peace dividend. Terjadinya penurunan anggaran pertahanan
akibatnya berpengaruh besar terhadap industri militer. Sejumlah negara produsen
persenjataan kini mengalami surplus persenjataan.
Kedua, terjadinya penurunan permintaan persenjataan secara besar-besaran, pada
negara-negara militer tradisional, semakin meningkatkan kompetisi antara produsen
senjata untuk mendapatkan pangsa pasar baru. Meningkatnya jumlah produsen senjata
227 AS misalnya menerapkan prosedur program ekspor dalam tiga kategori: Program Bantuan
Militer (Military Assistance Program/MAP); Penjualan Pemerintah ke Pemerintah (Foreign Military
Sales/FMS); dan Perdagangan komersial dari Perusahaan ke Pemerintah pembeli (Commercial Sales/CS).
Dalam tahapan ini pun penjualan sangat selektif, dimana wewenang Kongres masih sangat dominan dalam
memutuskan setiap rencana penjualan senjata yang dimajukan oleh pemerintah. Lebih lanjut lihat dalam
M.T. Smith, “U.S. Foreign Military Sales: Its Legal Requirements, Procedurs, and Problems” dalam Uri
Ra’anan, Roberts L. Pfaltzgraff, Jr., dan Geoffrey Kemp (ed), Arms Transfers to the Third World: The Military
Buildup in Less Industrial Countries (Boulder, Colorado: Westview Press, 1978), hal. 345-390.
228 Dermawan, Op.Cit., hal. 251-276. Lihat juga M.Brzoska & T. Ohlson, “The Future of Arms
Transfers: The Chaning Pattern”, Bulletin of Peace Proposals, Vol. 16 No. 2 (1985), hal. 129-137.
98
pada saat menciutnya pasaran senjata telah meningkatkan tekanan pada pasar
(konsumen). Ketiga, Rusia (dulu Uni Soviet), dan negara-negara pecahan Uni Soviet
lainnya seperti Ukraina, muncul sebagai negara penjual senjata baru bagi negara-negara
yang selama ini mengandalkan suplai senjata dari AS dan sekutu-sekutunya. Akibat
desakan ebutuhan ekonomi, Rusia muncul sebagai pengobral senjata, karena senjata
adalah salah satu komoditinya yang paling kompetitif.229 Keempat, Cina juga tampil sebagai
negara produsen senjata dengan harga yang murah. Harga kompetitif Cina merupakan
akibat dari keunggulan kompetitif buruh industri yang dimilikinya.
TABEL 4.7.
SUMBER/PEMASOK PERSENJATAAN
NEGARA-NEGARA ASIA TENGGARA PADA ERA DAN PASCA PERANG DINGIN
(1975-1990 DAN 1991-2000)
NEGARA NEGARA SUMBER/PEMASOK
PENERIMA MASA PERANG DINGIN PASCA PERANG DINGIN
VIETNAM Uni Soviet Rusia, Ukraina, Israel*, dan Korea Utara
LAOS Uni Soviet dan Cina Rusia dan Cina
KAMBOJA Cina dan Uni Soviet Israel*, Ceko, Rusia, dan Jerman (Unifikasi Barat* dan Timur)
THAILAND Amerika Serikat, Perancis, Spanyol, Italia, Korea
Selatan, Jerman (Barat), Inggris, Indonesia, China,
Australia, dan Belanda
Amerika Serikat, Swedia, Indonesia, Ceko*, Jerman (Unifikasi
Barat dan Timur*), Perancis, Swiss, Spanyol, Cina, Italia, Israel,
Austria, Australia, Canada dan Ukraina*
MYANMAR Denmark, Italia, dan Swiss
Rusia*, Cina
Polandia*, Korea Utara, dan Yugoslavia
SINGAPURA Amerika Serikat, Israel, Italia, Perancis dan Inggris Amerika Serikat, Swedia, Israel, Rusia*, Perancis, Belanda dan
Indonesia
MALAYSIA Amerika Serikat, Perancis, Swedia, Indonesia, Italia,
Belgia, Jerman, Spanyol dan Swiss
Rusia*, Amerika Serikat, Ukraina*, Inggris, Korea Selatan,
Italia, Indonesia, Jerman (Unifikasi Barat dan Timur*), Perancis,
Belanda dan Swedia
FILIPINA Amerika Serikat dan Korea Selatan Korea Selatan, Amerika Serikat, Inggris, Rusia*, Perancis,
Spanyol dan Italia
INDONESIA Amerika Serikat, Australia, Belanda, Spanyol, Jerman
(Barat), Italia, Korea, Selatan, Perancis, Israel, Swiss
dan Inggris
Inggris, Rusia*, Australia, Jerman, (Unifikasi Barat dan Timur*),
Amerika Serikat, Perancis, Belanda dan Slowakia*
BRUNEI Inggris Inggris, Amerika Serikat, Swiss, Italia, Perancis, Indonesia dan
Jerman
SUMBER : Diolah dari SIPRI Yearbook: World Armament and Disarmament 1975-2000; SIPRI, Stockholm; dan The Military Balance 1975-76
sampai dengan 2000-01, IISS, London.
KETERANGAN: Tanda (*) dan dicetak tebal adalah negara yang secara politik berseberangan ideologi, terutama pada masa Perang Dingin
Negara-negara Asia Tenggara sebagai pihak yang dihadapkan pada keperluan
untuk memiliki sistem pertahanan yang lebih modern, dan di pihak lain memiliki uang
sebagai akibat pertumbuhan ekonomi yang baik, seolah-olah diberikan kemudahan untuk
memenuhi kebutuhan akuisisi senjata. Kemudahan tersebut dilihat dari dua hal: pertama,
sumber/negara pemasok yang semakin terbuka; dan kedua, nilai ekspor perdagangan
senjata ke negara-negara Asia Tenggara yang semakin meningkat dibanding masa Perang
Dingin.
TABEL 4.8.
PENJUALAN SENJATA KE NEGARA-NEGARA ASIA TENGGARA,1987-1999
(Harga konstan dalam juta US$ 1995)
TAHUN VIET LAOS KAM THA MYAN SING MAL FIL INDO BRU
1987 2,459 .... .... 557 26 401 91 91 337 ....
229 Ball, Op.Cit., hal. 11.
99
1988 1,873 .... .... 698 25 474 50 112 350 ....
1989 1,558 .... .... 360 24 216 84 120 252 ....
1990 1,264 .... .... 333 126 287 34 126 345 ....
1991 221 .... .... 635 431 420 122 155 33 ....
1992 20 .... .... 398 161 237 140 151 54 ....
1993 20 .... .... 147 136 136 283 63 102 ....
1994 82 .... .... 400 103 236 871 92 55 ....
1995 200 .... .... 1,100 140 217 750 94 184 ....
1996 200 .... .... 700 272 543 488 104 868 ....
1997 162 .... .... 515 326 488 326 156 434 ....
1998 184 .... .... 326 314 923 347 115 380 ....
1999 174 .... .... 410 325 619 1,200 .... 767 ....
SUMBER : Diolah dari The Military Balance 2000-01, IISS, London.
KETERANGAN: .... Informasi tidak diperoleh atau tidak dapat digunakan
Negara-negara sumber/pemasok sistem persenjataan negara-negara Asia
Tenggara pasca Perang Dingin bersifat terbuka, sekarang tidak ada lagi keharusan
pengaturan perdagangan senjata antar blok atau aliansi baik politis maupun ideologis.
Negara yang pada masa Perang Dingin berseberangan, sekarang tidak ada hambatan
untuk melakukan perdagangan senjata diantara mereka (lihat tabel 4.7.). Negara-negara
Asia Tenggara (ASEAN 6) yang pada masa lalu melakukan aliansi dengan blok AS
sekarang tidak sungkan untuk membeli persenjataan dari negara-negara yang pada masa
lalu tergabung dalam blok komunis seperti Rusia (dulu US), Eks Jerman Timur, Ceko,
Ukraina, Polandia, dan Slowakia. Demikian pula negara-negara Indocina (Vietnam,
Laos dan Kamboja) yang pada masa Perang Dingin beraliansi dengan blok Komunis
sekarang dapat membeli persenjataan dari negara-negara yang dulu tergabung dengan
blok AS seperti Israel dan Jerman (Barat).
Sementara, kemudahan perdagangan pada pasca Perang Dingin dapat dilihat dari volume
dan nilai penjualan senjata internasional ke negara-negara Asia Tenggara yang mengalami
peningkatan pada pasca Perang Dingin dibanding pada masa Perang Dingin. Kecuali
Vietnam, hampir seluruh negara-negara Asia Tenggara mengalami peningkatan volume
(lihat tabel 4.8).
Peningkatan ini bervariasi dan fluktuatif dari tahun-tahun ke tahun, dan masingmasing
negara mengalami puncak tahun peningkatan yang berbeda satu dengan yang
lain. Thailand tahun 1995 dengan nilai impor sebesar 1.100 juta dolar AS, Myanmar
(1991, 431 juta dolar AS), Singapura (1998, 923 juta dolar AS), Malaysia (1994, 871 juta
dolar AS), Filipina (1998, 156 juta dolar AS), Indonesia (1996, 868 juta dolar AS) dan
Vietnam walaupun nilai impor senjata setiap tahun pasca Perang Dingin mengalami
penurunan dibanding masa Perang Dingin, tetapi mengalami tahun puncak pembelian
pada tahun 1991 dengan nilai 221 juta dolar AS, masih lebih tinggi dibanding tahun
anggaran puncak Filipina.
Peningkatan pembelian senjata diatas, menjadikan negara-negara Asia Tenggara
termasuk dalam 50 besar negara penerima/pembeli senjata konvensional utama pada
tahun 1992-1996, kecuali Laos, Brunei dan Kamboja (lihat tabel 4.9.). Peringkat tertinggi
adalah Thailand (rangking 13), selanjutnya Indonesia (17), Malaysia (22), Myanmar (31),
Singapura (36), Filipina (43) dan Vietnam (54).
100 TABEL 4.9.
50 BESAR NEGARA PENERIMA/PEMBELI SENJATA KONVENSIONAL UTAMA, 1992-1996
Ranking
1992-96 1991-95 Penerima 1992 1993 1994 1995 1996 1992-96
1. 1 Arab Saudi 1.105 2.889 1.577 1.401 1.611 8.583
2. 4 Turki 1.590 2.171 1.591 1.015 1.066 7.433
3. 3 Mesir 1.255 1.339 1.773 2.150 803 7.320
4. 11 Taiwan 211 1.058 835 1.305 3.234 6.643
5. 2 Jepang 2.016 1.992 621 925 679 6.233
6. 9 Cina 1.172 1.277 529 935 1.957 5.870
7. 6 Yunani 2.467 893 1.055 737 274 5.426
8. 10 Korea Selatan 387 483 611 1.909 1.727 5.117
9. 7 India 1.417 604 429 1.092 1.317 4.859
10. 5 Jerman 1.677 1.636 797 178 96 4.384
11. 12 Kuwait 998 657 44 1.048 1.363 4.110
12. 8 Israel 1.343 613 905 246 48 3.155
13. 14 Thailand 866 152 807 785 355 2.965
14. 15 Amerika Serikat 489 626 689 552 130 2.486
15. 18 Spanyol 190 602 768 465 458 2.483
16. 16 Iran 239 1.151 327 235 437 2.389
17. 22 Indonesia 69 367 792 483 537 2.248
18. 19 Finlandia 698 785 385 155 192 2.215
19. 13 Canada 876 350 673 155 137 2.191
20. 20 Uni Emirat Arab 163 618 591 368 271 2.011
21. 25 Australia 354 487 435 60 554 1.890
22. 23 Malaysia 36 21 294 1.289 143 1.783
23. 17 Inggris 1.141 45 37 122 230 1.575
24. 26 Hungaria 0 1.190 4 67 311 1.572
25. 27 Cili 260 122 158 540 124 1.204
26. 36 Brazil 48 55 258 248 490 1.099
27. 46 Oman 14 60 144 141 478 837
28. 35 Italia 67 243 149 210 166 835
29. 21 Portugal 3 379 431 17 0 830
30. 31 Swiss 293 81 116 106 212 808
31. 33 Myanmar 36 366 0 255 123 780
32. 30 Belanda 173 113 263 68 162 779
33. 24 Perancis 385 137 49 82 49 702
34. 37 Peru 143 92 160 89 204 688
35. 34 Norwegia 193 150 77 151 106 677
36. 32 Singapura 80 106 167 215 104 672
37. 29 Suriah 342 188 55 43 21 649
38. 38 Slovakia 0 211 36 260 71 578
39. 28 Aljajair 46 28 175 323 0 572
40. 62 Qatar 76 16 16 16 393 517
41. 40 Swedia 5 36 324 92 59 516
42. 42 Maroko 24 118 181 50 109 482
43. 43 Filipina 52 96 192 69 31 440
44. 52 Kazakstan 0 0 0 272 138 410
45. 54 Vietnam 0 0 0 265 118 383
46. 41 Denmark 53 42 56 164 24 339
47. 56 Siprus 46 0 61 28 195 330
48. 47 Meksiko 13 124 140 32 18 327
49. 50 Afrika Selatan 240 0 16 31 39 326
50. 53 Argentina 15 3 66 186 45 315
Lain-lain 1.474 1.672 1.961 1.559 1.571 8.237
Total 24.840 26.444 21.820 23.189 22.980 119.273
SUMBER: Diolah dari SIPRI Yearbook: World Armamaent and Disarmament 1997, SIPRI, Stockholm.
Peringkat pada periode tahun 1992-1996 mengalami peningkatan yang berarti
dibanding periode tahun-tahun sebelumnya (tahun 1989-1993 misalnya). Kecuali
Thailand (tetap pada peringkat 13), dan Laos, Brunei dan Kamboja (tetap di luar 50
besar), Indonesia mengalami peningkatan dari sebelumnya berada di peringkat 29,
Malaysia (sebelumnya berada di peringkat diluar 50 besar/>50), Myanmar (50),
Singapura (39), Filipina (>50), dan Vietnam (>50). Hal ini menunjukkan bahwa pada
pasca Perang Dingin penjualan senjata ke negara-negara Asia Tenggara terus mengalami
peningkatan (lihat tabel 4.10.).
TABEL 4.10.
PERINGKAT NEGARA-NEGARA ASIA TENGGARA
DALAM 50 BESAR NEGARA PENERIMA/PEMBELI SENJATA KONVENSIONAL UTAMA
101 PADA PASCA PERANG DINGIN
PENERIMA 1989-93 1990-94 1991-95 1992-96
THAILAND 13 16 13 13
INDONESIA 29 19 18 17
MALAYSIA >50 >50 26 22
MYANMAR 50 32 32 31
SINGAPURA 39 34 36 36
FILIPINA >50 >50 >50 43
VIETNAM >50 >50 >50 45
LAOS >50 >50 >50 >50
KAMBOJA >50 >50 >50 >50
BRUNEI >50 >50 >50 >50
SUMBER: Diolah dari SIPRI Yearbook: World Armamaent and Disarmament 1994, 1995, 1996, dan 1997, SIPRI, Stockholm.
Disamping kemudahan perdagangan sistem terbuka diatas, pembelian senjata
dalam jumlah besar oleh negara-negara Asia Tenggara, terutama disebabkan oleh
murahnya teknologi tersebut.230 Pada saat pasaran senjata masih dikontrol oleh para
produsen, produk suatu negara harus menghabiskan jumlah uang yang besar untuk
komoditi yang lebih sedikit. Sebaliknya sekarang dengan jumlah uang yang relatif sedikit,
negara pembeli, bisa mendapatkan alat-alat perang dalam jumlah yang besar. Harga
murah ini merupakan konsekuensi dari adanya kompetisi di antara para produsen senjata
yang makin intensif dan terbuka, dan mereka menawarkan harga dan insentif yang
menarik. Hal ini menyebabkan negara-negara Asia Tenggara sangat mudah memperoleh
akses pasar senjata internasional, terutama senjata-senjata buatan Rusia. Kecuali Thailand
dan Brunei, seluruh negara Asia Tenggara membeli senjata dari pasar Rusia.
Faktor-faktor Domestik
Kapabilitas Ekonomi
Peningkatan pembelian senjata negara-negara Asia Tenggara sebagaimana
digambarkan dalam Anggaran Belanja Militer/Pertahanan melalui indikator-indikator
anggaran belanja dalam harga konstan, dalam tingkat harga berjalan, sebagai persentase
dari GDP, dan proporsinya pada basis perkapita (lihat Bab III), selain karena adanya
faktor ancaman eksternal, juga dimungkinkan oleh adanya kapabilitas ekonomi negaranegara
itu sendiri. Sebagai indikator dari kapabilitas ekonomi ialah tingkat pertumbuhan
ekonomi suatu negara dalam setiap tahunnya.
Kecuali untuk rejim dengan inklinasi militeristik yang kuat, atau negara-negara
dengan tingkat ancaman tinggi (seperti Korea Utara, Irak dan Suriah misalnya),
umumnya negara membelanjakan sumberdayanya untuk keperluan hankam secara
rasional. Program pengadaan prasarana dan sarana hankam dilakukan manakala ada
cadangan keuangan yang cukup dan dilakukan seimbang dalam konteks pembiayaan
pembangunan bidang-bidang lainnya.231
Dalam konteks Asia Tenggara (khususnya ASEAN 6), tingkat pertumbuhan yang
dialaminya, tidaklah dapat dikatakan terjadi peningkatan dan atau juga penurunan karena
perspektif perubahan dari masa ke pasca Perang Dingin, mengingat sejak awal tahun
230 Lihat Edy Prasetyono, Op.Cit., hal. 509; dan Anwar, Op.Cit., hal. 46.
231 Dermawan, Op.Cit., hal. 223.
102
1980-an, negara-negara Asia Tenggara (khususnya yang tergabung dalam ASEAN)
telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang meningkat. ASEAN merupakan kawasan
dunia yang tumbuh paling cepat di dunia. Postur ekonominya pun menghasilkan predikat
yang membanggakan, Singapura disebut sebagai negara industri baru (Newly Industrial
Countries/NICs), sementara Indonesia dan Thailand adalah negara berpendapatan
menengah bawah, dan Malaysia masuk dalam kategori berpendapatan menengah atas.
Malaysia dan Thailand pun pada masa itu dapat dikatakan tengah dalam proses
memasuki kategori negara industri baru.232
Kecuali pada masa krisis ekonomi pada tahun 1997-1998,233 memasuki periode
pasca Perang Dingin semua negara mengalami pertumbuhan ekonomi yang stabil --
antara 5-10 persen (%) per tahun, dan hanya Filipina yang mengalami pertumbuhan
ekonomi terendah hingga -0,6% pada tahun 1991 (lihat tabel 4.11.). Ketika krisis
ekonomi regional datang,234 kecuali Singapura yang mengalami penurunan tingkat
pertumbuhan hingga 1,3% pada tahun 1998-- negara lainnya mengalami penurunan ke
titik negatif dibawah nol%, Thailand (-8,0%, bahkan sejak tahun 1997 sudah 0,4%),
Malaysia (-6,4%), Filipina (-0,6%), dan Indonesia (-13,0%). Ketika upaya-upaya
perbaikan (recovery) ekonomi dilakukan, walaupun tidak semua negara kembali pada
tingkat pertumbuhan semula, pada tahun 1999 dan 2000 terjadi kenaikan untuk semua
negara --Thailand (7,1 dan 5,9%), Singapura (6,9 dan 9,17%), Malaysia (9,35 dan 9,4%),
Filipina (3,85 dan 4,23%) dan Indonesia (3,35 dan 4,13%).
Bila dihitung rata-rata per tahun sampai sebelum masa krisis, tingkat
pertumbuhan periode tahun 1991-1996 mengalami kenaikan dibanding periode tahun
1981-1990. Thailand dari 7,9% menjadi 7,93%, Singapura (6,5% menjadi 8,22%),
Malaysia (5,2% menjadi 8,72%), Indonesia (6,0% menjadi 7,8%), dan Filipina (1,0%
menjadi 2,98%). Adanya kenaikan ini secara umum kiranya dapat menjelaskan korelasi
kapabilitas ekonomi dengan kenaikan dinamika persenjataan pasca Perang Dingin.
TABEL 4.11.
PERTUMBUHAN EKONOMI NEGARA-NEGARA ASIA TENGGARA
(Persen per tahun)
NEGARA 70-80 81-90 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
VIETNAM 0,5 5,0 6,0 8,6 8,1 8,8 9,5 9,3 8,8
LAOS
KAMBOJA
THAILAND 7,1 7,9 8,4 7,8 8,3 8,8 8,8 5,5 -0,4 -8,0 7,1 5,9
MYANMAR
SINGAPURA 8,3 6,5 6,7 6,3 10,4 10,3 8,7 6,9 7,8 1,3 6,9 9,17
MALAYSIA 7,9 5,2 8,6 7,8 8,4 9,4 9,5 8,6 7,8 -6,4 9,35 9,4
FILIPINA 5,9 1,0 -0,6 0,3 2,1 4,4 4,8 5,7 5,1 -0,6 3,85 4,23
INDONESIA 7,2 6,0 8,9 7,2 7,2 7,5 8,2 7,8 4,7 -13,0 3,35 4,13
BRUNEI
SUMBER : Diolah dari Caroline L. Gates, “The ASEAN Economic Model and Vietnam’s Economic Transformation: Adjusment, Adaptation, and Convergence”, dalam Mya
Than and Carolyn L. Gates (ed), ASEAN Enlargement: Impacts and Implications, (Singapore: ISEAS, 2001), hal. 327; dan Statistik Ekonomi-Keuangan Indonesia,
Vol. III No. 1, Bank Indonesia, Januari 2001;
232 Ibid, hal. 229.
233 Negara-negara Asia dan khususnya negara-negara Asia Tenggara disapu badai krisis ekonomi
(melemahnya nilai tukar uang lokal terhadap dollar AS) pada pertengahan tahun 1997 sampai tahun 1988.
Thailand yang paling pertama mengalami krisis (akhir 1996), disusul kemudian Indonesia, Singapura, dan
Filipina.
234 “Asia Memasuki Masa Gawat”, Kompas, 13 Juni 1998.
103
KETERANGAN: Untuk tahun 1970-1980 dan 1981-1990 merupakan rata-rata dari persentase per tahun.
Untuk tahun 1999 dan 2000 merupakan rata-rata dari pertumbuhan ekonomi per kuartal yang dilaporkan dalam buku tersebut Bank Indonesia.
Korelasi kapabilitas ekonomi dengan tingkat (naik atau turun) pembelanjaan
militer menjadi jelas dilihat dari pemeriksaan data berikut:235
• Thailand mengalami pertumbuhan ekonomi paling tinggi pada tahun 1995 dan 1996
sebesar 8,8%, hal ini kemudian diikuti oleh kenaikan tertinggi anggaran belanja
militer sebesar 4,006 juta $AS (1995) dan 4,212 juta $ AS. Pada saat pertumbuhan
ekonomi menurun pada tahun 1998 sebesar (-) 8,0%, anggaran belanja militer pun
menurun menjadi 2,041 juta $AS.
• Singapura mengalami pertumbuhan ekonomi paling tinggi pada tahun 1993 sebesar
10,4%, hal ini kemudian diikuti oleh kenaikan anggaran belanja militer sebesar 2,442
juta $AS. Pada saat pertumbuhan ekonomi lebih rendah pada tahun 1991 sebesar
6,7%, anggaran belanja militer pun lebih rendah sebesar 1,518 juta $AS.
• Malaysia mengalami pertumbuhan ekonomi paling tinggi pada tahun 1995 sebesar
9,5%, hal ini kemudian diikuti oleh kenaikan anggaran belanja militer sebesar 3,514
juta $AS. Pada saat pertumbuhan ekonomi menurun pada tahun 1998 sebesar (-)
6,0%, anggaran belanja militer pun menurun menjadi 3,222 juta $AS.
• Filipina mengalami pertumbuhan ekonomi paling tinggi pada tahun 1996 sebesar
5,7%, hal ini kemudian diikuti oleh kenaikan anggaran belanja militer sebesar 1,457
juta $AS. Pada saat pertumbuhan ekonomi lebih rendah pada tahun 1992 sebesar
0,3%, anggaran belanja militer pun lebih rendah sebesar 831 juta $AS.
• Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 8,2% pada tahun 1995, hal ini
kemudian diikuti oleh kenaikan anggaran belanja militer sebesar 4,403 juta $AS. Pada
saat pertumbuhan ekonomi lebih rendah pada tahun 1999 sebesar 3,35%, anggaran
belanja militer pun menurun menjadi 1,520 juta $AS.
Dengan demikian dapat ditarik benang merah, bahwa saat pertumbuhan
ekonomi suatu negara meningkat, maka anggaran militernya juga turut meningkat. Tetapi
apabila terjadi penurunan pendapatan negara, maka anggaran militer juga akan ikut turun.
Hal ini juga terjadi dalam peningkatan pembelanjaan militer negara-negara Asia Tenggara
masa Perang Dingin. Tingkat kenaikan yang tajam tampak dalam anggaran militer
Indonesia dan Malaysia antara tahun 1975 dan 1983 yang disebabkan oleh kenaikan
harga minyak dunia. Setelah tahun 1983, dengan merosotnya harga komoditi primer
tersebut juga menyebabkan menyusutnya pengeluaran anggaran militer kedua negara
tersebut dari puncak yang pernah dicapai pada tahun 1983.236
Akan tetapi terlepas dari hasil pemeriksaan fakta diatas, beberapa hal sebenarnya
hal ini masih dapat diperdebatkan, khususnya kasus yang dialami Singapura. Meskipun
pada tahun 1998 tingkat pertumbuhan ekonomi menurun hingga 1,3%, Singapura tetap
dapat membelanjakan anggaran militer sebesar 4,744 juta $AS. Hal ini masih lebih tinggi
dibanding anggaran belanja militer tahun 1997 sebesar 4,122 juta $AS justeru pada saat
tingkat pertumbuhan ekonomi mencapai sebesar 7,8%. Satu-satunya alasan yang dapat
menjelaskan ini adalah kemampuan ekonomi Singapura yang stabil dan mempunyai
fundamental ekonomi yang sangat baik membuatnya bisa mempertahankan kondisi
ekonomi --walaupun pada saat krisis-- lebih baik dibanding negara-negara tetangganya.
235 Data mengenai Anggaran Belanja Militer negara-negara Asia Tenggara diambil dari SIPRI
Yearbook tahun 2000.
236 Anwar, Op.Cit, hal. 45.
104
Karenanya pengeluaran anggaran belanja militer relatif konstan dan stabil. Artinya
pengeluaran anggaran belanja militer Singapura tidak pernah mengalami peningkatan dan
penurunan yang drastis.237
Perkembangan Industri Hankam Lokal
Perkembangan industri pertahanan lokal telah mendorong negara-negara Asia
Tenggara untuk meningkatkan pembelanjaan senjatanya. Kecuali Brunei, Laos dan
Kamboja, setiap negara Asia Tenggara lain sekarang sedang mengembangkan
kemampuan teknologi untuk memproduksi senjata. Kehendak untuk mengurangi
ketergantungan negara terhadap impor senjata dan keinginan untuk mendapatkan
keuntungan ekonomi dari penjualan senjata-senjata tersebut, telah memotivasi negaranegara
Asia Tenggara untuk meningkatkan kemampuan sistem teknologi persenjataan
dan perangkat pendukungnya, baik atas kemampuan teknologi asli (hasil rancangan
sendiri) maupun atas lisensi dari negara lain.
Berkembangnya industri pertahanan lokal di negara-negara Asia Tenggara
(ASEAN) --selain atas pertimbangan diatas, juga ditopang oleh kemajuan-kemajuan
ekonomi yang mereka capai yang berjalan bersama-sama dengan perkembangan dan
kemajuan teknologi yang mempunyai implikasi terhadap industri militer.238
Secara teknologi, produksi persenjatan di negara-negara Asia Tenggara, sampai
sejauh ini masih cukup besar ketergantungannya terhadap lisensi dari negara asing
sebagaimana dapat dilihat dari negara-negara pemberi lisensi dalam tabel 4.12.
TABEL 4.12.
NEGARA-NEGARA PEMBERI LISENSI PRODUKSI
BAGI INDUSTRI PERTAHANAN LOKAL NEGARA-NEGARA ASIA TENGGARA
NEGARA NEGARA PEMBERI LISENSI
PENERIMA MASA PERANG DINGIN PASCA PERANG DINGIN
VIETNAM, KAMBOJA, LAOS,
MYANMAR DAN BRUNEI
Tidak ada Tidak ada
THAILAND Tidak ada Inggris, Jerman
SINGAPURA Jerman Amerika Serikat, Jerman
MALAYSIA Tidak ada Swiss
FILIPINA Jerman, Inggris, Australia Inggris
INDONESIA Belgia, Perancis, Jerman (Barat), Spanyol dan Amerika
Serikat
Perancis, Jerman, Spanyol, Inggris dan Amerika
Serikat
SUMBER : Diolah dari SIPRI Yearbook: World Armament and Disarmament 1975-2000; SIPRI, Stockholm; dan The Military Balance 1975-76
sampai dengan 2000-01, IISS, London.
KETERANGAN: Vietnam walaupun tidak memiliki lisensi bukan berarti tidak memiliki industri hankam lokal, karena memiliki jenis produksi dengan
hasil desain sendiri
Negara Brunei --karena sumber daya manusianya terbatas, dan negara-negara
Indocina (Vietnam, Laos dan Kamboja) serta Myanmar --karena masih berkutat dengan
persoalan-persoalan perbaikan ekonomi akibat perang berkepanjangan tampaknya belum
mau mencari sumber lisensi untuk produksi senjata, disamping belum adanya
kepercayaan dari pihak industri negara asing. Tetapi walaupun tidak memiliki lisensi
produksi dari negara lain, bukan berarti negara-negara tersebut tidak berusaha untuk
237 Sebagaimana dapat dilihat dalam pengeluaran anggaran belanja militer dalam harga konstan
maupun dalam tingkat harga berjalan seperti tercermin dalam tabel 3.1 dan 3.2 (Bab III).
238 Michael T. Klare, “The Next Great Arms Race”, Foreign Affairs 72, No. 3 (Summer 1993), hal.
140.
105
memiliki dan memproduksi persenjataan, hanya saja baru negara Vietnam yang
berhasil memiliki kapabilitas industri angkatan laut melalui hasil desain sendiri (orisinil).
Adapun tipe/jenis dan klasifikasi yang dapat dihasilkan dan sedang diproduksi
oleh industri pertahanan lokal, baik produksi asli (original) maupun produksi atas lisensi
adalah sebagai sebagaimana apat dilihat dalam table 4.13.
TABEL 4.13.
JENIS/TIPE DAN KLASIFIKASI PRODUKSI UTAMA INDUSTRI PERTAHANAN LOKAL
NEGARA-NEGARA ASIA TENGGARA (1975-1990 DAN 1991-2000)
JENIS PRODUKSI
NEGARA MASA PERANG DINGIN
Type/Jenis (Klasifikasi)
PASCA PERANG DINGIN
Type/Jenis (Klasifikasi)
VIETNAM • Tarantul (PFM)
THAILAND • L: Fantrainer (Trainer)
• L: Province Class (Patrol Craft/FAC)
• Corvettes
• Man Nox (LCU)
• L: Khamrosin Class (FAC)
• L: Province Class (Patrol Craft/FAC)
MYANMAR • Houxin (PFC)
• L: SF-260M (Trg Ac)
SINGAPORE • L: Bell-212 Jetranger (Tpt Hel)
• L: PC-57 Type (PC/FAC)
• Grajau Class (Patrol Craft)
• IFV (AIFV)
• Fearless (OPV)
• Endurance (LST)
• PG-94 (PCO)
• M113 (AIFV)
• PN94 (PCI)
• Al Tahaddy Class (Landing Craft)
• L: LPD Type (Landing Ship)
• L: Type 62-001 (Corvette)
• Naval Base (construction)
MALAYSIA • L: MD3-160 Aerokriss (Trg Ac)
PHILIPPINES • L: Bo 105C (Hel)
• L: BN-2A Defender (Tpt Ac)
• L: Drl-9209 (CPB)
• L: FS-100 Simba (APC)
INDONESIA • L: C-212 Aviocar (Tpt Ac)
• L: BO-105CB (Hel)
• L: FPB
• L: FAC
• L: SA-330L Puma (Hel)
• L: Bk-117 (Hel)
• L: Model 412 (Hel)
• L: AS-332 Super Puma (Hel)
• L: BO-105CB (Hel)
• L: CN-212-200 Aviocar (Tpt Ac)
• CN-235 (MPA)
• CN-235 M Phoenix (Tpt Ac)
• L: PB-57 Type (Patrol Craft)
• L: NBo-105 (Hel)
• L: Hawk-100 (Jet Trainer Aircraft)
• L: Hawk-200 (Fighter/Ground Attack-FGA)
• L: Bell-412 (Hel)
SUMBER : Diolah dari SIPRI Yearbook: World Armament and Disarmament 1975-2000; SIPRI, Stockholm; dan The Military Balance 1975-76
sampai dengan 2000-01, IISS, London.
KETERANGAN: Tanda (L) adalah produksi dengan lisensi. Kepanjangan jenis/tipe senjata lihat dalam “Singkatan Senjata, Militer dan Hankam”
dalam bagian akhir penelitian.
Selain produksi jenis senjata yang tergolong Sistem Persenjataan Utama
(alutsista), kapabilitas industri pertahanan negara-negara Asia Tenggara juga
memproduksi suku-suku cadang dan sistem pendukung persenjataan lainnya, baik untuk
kepentingan lokal maupun atas kerjasama dengan industri pertahanan di luar negeri (lihat
tabel 4.14.).
TABEL 4.14.
KAPABILITAS INDUSTRI PERTAHANAN NEGARA-NEGARA ASIA TENGGARA
NEGARA KAPABILITAS
VIETNAM - Kemampuan desain dan konstruksi kapal laut tidak canggih untuk penggunaan lokal seperti kapal laut cepat kelas
Tarantul
- Produksi senjata kecil, seperti senjata serang laras panjang.
106
- Produksi amunisi dasar, termasuk amunisi artileri.
THAILAND - Kemampuan penelitian dan pengembangan (litbang) kerangka pesawat terbatas, seperti pesawat udara ringan
RTAF-5.
- Litbang dasar dan kemampuan produksi sistem roket taktis.
- Perakitan sistem artileri, seperti howitzer M101 105mm.
- Produksi senjata kecil, seperti senjata serang laras panjang.
- Produksi amunisi dasar, termasuk amunisi artileri.
- Kemampuan litbang beberapa jenis elektronik, termasuk perlengkapan cryptographic.
- Konstruksi kapal perang hingga dan meliputi kapal Korvet, kapal landing ships kelas Sichang, kapal landing craft kelas
Man Nox dan kapal laut serang cepat kelas Sattahip dan Khamrosin.
- Kemampuan litbang kapal laut terbatas, terlibat dalam desain pada kapal Frigat kelas Jianghu yang dipesan dari
Cina.
MYANMAR - Produksi pesawat udara tak canggih, meliputi pesawat transpor SF-260M.
- Produksi amunisi dasar
- Produksi senjata kecil
- Konstruksi kapal perang tidak canggih kelas Houxin.
SINGAPURA - Perakitan pesawat tidak canggih, seperti helikopter AS.332.
- Kapasitas canggih untuk pemeliharaan pesawat, turun mesin, pembaruan dan konversi, yang tercermin dalam
konversi pesawat tempur F-5E Tiger II menjadi standar pesawat intai mata-mata RF-5E Tiger dan upgrade pesawat
tempur A-4 Skyhawk menjadi standar A-4SI.
- Program untuk mengembangkan kapabilitas produksi pesawat, seperti misalnya keterlibatannya dalam program
pengembangan helikopter multi-nasional P-120L.
- Beberapa kapasitas untuk litbang kedirgantaraan.
- Kapasitas produksi, pemeliharaan, turun mesin dan upgrade kendaraan tempur (infanteri) lapis baja seperti
program upgrade AMX-13SM1.
- Litbang dan produksi artleri canggih, seperti howitzer FH-88 155mm dan penggantinya (pelengkap).
- Kapasitas pembaruan dan up-grade sistem artileri tua.
- Pengembangan dan produksi senjata kecil, meliputi senjata serang SAR-80, Ultimax 100 dan mesin peluncur
granat.
- Produksi peluncur roket.
- Produksi amunisi dasar.
- Produksi perlengkapan rekayasa seperti sistem jembatan mobil.
- Kapasitas pendukung elektronik lanjutan, seperti radar pertahanan udara.
- Pengembangan simulator lanjutan.
- Kemampuan litbang elektro-optik, yang terlihat dalam pengembangan pecitra termal dengan bantuan luar negeri.
- Program embrionik untuk mengembangkan industri rudal.
- Kemampuan konstruksi kapal laut canggih, seperti kapal Korvet kelas Victory dan Type 62-001, kapal landing ships
kelas Endurance, dan kapal laut anti ranjau.
- Kemampuan desain dan konstruksi kapal laut tak canggih untuk penggunaan lokal dan ekspor, seperti kapal laut
serang cepat kelas Waspada dan kapal landing craft kelas Al Tahaddy.
- Kemampuan canggih untuk pemeliharaan, turun mesin, pembaruan kapal laut, meliputi apa-apa yang dioperasikan
oleh negara lain.
MALAYSIA - Produksi pesawat udara tak canggih, meliputi pesawat transpor MD3-160 Aerokriss
- Produksi komponen pesawat udara untuk ekspor, meliputi komponen struktur dan avionik (kedirgantaraan)
- Kapabilitas pemeliharaan dan turun mesin pesawat, termasuk untuk pesawat militer yang dioperasikan oleh negara
lain.
- Produksi perlengkapan pendukung operasi darat berkaitan dengan pesawat udara
- Produksi senjata kecil, meliputi senjata serang AUG.
- Produksi amunisi dasar
- Produksi perlengkapan telekomunikasi
- Konstruksi kapal laut tak canggih, meliputi kapal laut pendukung Mutiara, kapal patroli dan kapal landing craft
- Kapabilitas untuk memperbaiki dan memelihara kapal laut, meliputi kapal-kapal yang dioperasikan oleh negara
lain
FILIPINA - Produksi pesawat udara tak canggih, meliputi pesawat transpor BN-2 Islander, BN-2A Defender dan helikopter
BO-105C.
- Perakitan pesawat setengah canggih dari komponen yang diimpor, seperti jet latih S.211.
- Kapabilitas litbang pesawat, seperti pesawat latih Cali T-610
- Kapabilitas pemeliharaan pesawat udara dasar
- Kapasitas produksi, pemeliharaan dan upgrade kendaraan lapis baja angkut pasukan (APC) seperti FS-100 Simba.
- Produksi senjata kecil, meliputi senjata serang M-16
- Produksi amunisi dasar
- Produksi perlengkapan telekomunikasi
- Pengembangan kendaraan tempur lapis baja, seperti program pengangkut personel bersenjata Hari-Digma.
- Konstruksi kapal laut tak canggih, meliputi kapal laut patroli kelas Kagitingan dan kapal landing craft.
- Turun mesin dan perbaikan kapal laut, hingga dan meliputi kapal Korvet
107
INDONESIA - Produksi pesawat untuk pasar lokal dan untuk ekspor, meliputi CN-235 baik untuk transpor maupun pengawasan
maritim dan pesawat transpor NC-212 Aviocar, helikopter NAS-332 Super Puma, NSA-330 Puma, NBO-105,
NBK-117 dan NB-412 SP.
- Produksi komponen pesawat udara untuk ekspor.
- Kapabilitas litbang pesawat udara, sebagaimana tercermin dalam program pengembangan pesawat udara transport
N-250 dan desain bersama CN-235 serta perencanaan pesawat tempur/latih Hawk-100/200.
- Industri embrio mesin pesawat, kini difokuskan atas pengembangan terkonsentrasi.
- Produksi senjata kecil
- Produksi amunisi dasar
- Konstruksi kapal laut kecil dan tak canggih, meliputi kapal laut patroli kelas Banai, kapal laut/landing craft kelas
Kruppang, dan kapal laut serang cepat PB-57
- Kapabilitas untuk memperbaiki dan memelihara kapal laut kecil
SUMBER: Diolah (dan diperkaya dengan data terbaru) dari Amitav Acharya, “An Arms Race in Post-Cold War Southeast Asia? Prospects for
Control”, Pacific Strategic Papers: (Singapore: ISEAS, 1994), hal. 63-65; David Boey, “A Firm Product Base”, Jane’s Defence Weekly 19,
No. 14 (1993) hal. 37-38; International Institute for Strategic Studies, The Military Balance 1992-1993 (London: IISS, 1992); Yoshinori
Nishizaki, “A Brief Survey of Arms Production in ASEAN”, Contemporary Southeast Asia 10, No. 3 (1988), hal. 269-93; Stockholm
International Peace Research Institute, SIPRI Yearbook 1992; 1993; 1994; 1995; 1996; 1997: World Armaments and Disarmament
(Oxford: Oxford University Press, 1992; 1993; 1994; 1995; 1996; 1997 ).
Hasil produksi senjata lokal ini, selain dengan sendirinya lebih banyak dijual di
dalam negeri --sebagai captive market-- sehingga turut meningkatkan pembelian senjata
negeri yang bersangkutan, juga untuk kepentingan ekspor. Mengenai senjata yang
diekspor, pasar ekspor biasanya adalah negara-negara tetangga sendiri. Hampir semua
negara Asia Tenggara, membeli pesawat transpor dan pesawat patroli maritim kelas CN-
235 hasil produksi Indonesia misalnya.
Dilihat dari perkembangan ekspor persenjataan internasional, Indonesia,
Singapura dan Malaysia termasuk dalam negara-negara pemasok/penyuplai bagi
perdagangan senjata internasional. Bahkan persentase pangsa pasar Singapura dan
Indonesia pada tahun 1992-1998 mengalami peningkatan dibanding periode tahun 1992-
1996 (lihat tabel 4.15 dan tabel 4.16.), dari 0-1% (antara 10-50 juta dolar AS) menjadi 1-2%
(50-100 juta dolar AS).
Dilihat dari kepentingannya, menurut Ninok Leksono Dermawan argumenargumen
yang sering dikemukakan dalam pendirian industri hankam di satu negara
tetaplah tidak berubah, yaitu sebagai berikut:239
a) Menunjang Pengadaan Persenjataan. Kemampuan menyediakan sendiri perlengkapan
militer merupakan salah satu obsesi militer di banyak negara. Berkembang anggapan
bahwa sistem persenjataan sampai tingkat teknologi tertentu sebaiknya di produksi
sendiri, karena negara yang membuat sendiri pelurunya dapat lebih terjamin
kesiapannya menghadapi perang, telah menjadi dasar kuat untuk pengembangan
industri hankam lokal.
b) Penguasaan Teknologi. Penguasaan teknologi adalah penting, mengingat banyak
pengalaman menunjukkan bahwa teknologi militer menginduki teknologi yang
banyak dipakai dalam kehidupan sipil. Strategi pembangunan untuk menuju
masyarakat industri banyak membutuhkan teknologi. Kalau yang dipakai oleh satu
negara adalah lompatan teknologi, maka jalur penguasaan teknologi melalui teknologi
militer menjadi salah satu pilihan.
c) Mencari Keuntungan Ekonomi. Selain untuk memasok keperluan angkatan bersenjata
dalam negeri, industri hankam dapat juga memasok angkatan bersenjata asing.
Kemudian karena sifat industri semacam ini pun ganda, militer dan sipil, maka
potensi penghasilan devisa karena ekspor juga bisa berasal dari produk militer dan
sipil.
239 Dermawan, Op.Cit., hal. 302-305.
108
d) Mendukung Aspirasi Kekuatan Regional. Industri pertahanan dilihat sebagai salah
satu cara untuk mendukung keinginan untuk menjadi kekuatan regional. Jadi tidak
mengherankan bila negara-negara utama produsen senjata dunia ketiga adalah
umumnya aktor berpengaruh di kawasannya. Kenyataan lain juga menunjukkan
bahwa diantara mereka merupakan rival tradisional, seperti Brasil dan Argentina,
India dan Pakistan, dan sebelumnya Mesir dan Israel.
Faktor-Faktor Domestik Lain
Diluar pertimbangan dua faktor domestik diatas, peningkatan kekuatan militer
negara-negara Asia Tenggara juga disebabkan karena semakin luasnya kepentingan
keamanan domestik mereka (internal security).240 Ada beberapa masalah keamanan
domestik yang, baik yang lama maupun baru, tetap menjadi prioritas perhatian keamanan
dalam negeri masing-masing negara, antara lain masalah gerakan separatis, perlindungan
jalur komunikasi laut (sea lanes of communication/ SLOC); dan perlindungan zona ekonomi
ekslusif/ZEE (exclusive economic zone/EEZ) dimana didalamnya terkandung potensi
kekayaan bahan-bahan mineral.
Perihal gerakan separatis, di beberapa negara Asia Tenggara, terutama di
Myanmar, Filipina dan Indonesia, tetap menjadi faktor ancaman keamanan domestik
yang serius. Terlebih wilayah (medan) perlawanan gerakan separatis sekarang sudah tidak
lagi terbatas di wilayah konfliknya sendiri, tetapi sudah melebar ke wilayah-wilayah
lainnya, bahkan telah melintasi batas-batas negara yang terlibat konflik. Kelompok
bersenjata Abu Sayaff di Filipina misalnya, sudah berani melakukan aksinya di wilayah
Sabah (Malaysia) dan Kalimantan Timur (Indonesia), ketika mereka melakukan
penculikan para turis di pulau sengketa, Sipadan dan Ligitan.241 Demikian pula kelompok
bersenjata GAM (Gerakan Aceh Merdeka, Indonesia) disinyalir sudah berani melakukan
teror bom di beberapa wilayah lainnya di Indonesia di luar Aceh.242 Sementara di
Myanmar, perlawanan gerakan separatis pasca Perang Dingin juga menunjukkan aktivitas
yang eskalatif, dan terkadang menyebabkan konflik perbatasan antara Myanmar dengan
Thailand dan India, karena kebanyakan gerakan separatis Myanmar berada di wilayahwilayah
perbatasannya dengan Thailand dan India.
Perlindungan jalur komunikasi laut (sea lanes of communications/SLOC) di Asia
Tenggara, bagaimanapun merupakan prioritas pengamanan. Jalu-jalur laut strategis yang
dimiliki negara-negara Asia Tenggara –antara lain Indonesia, Malaysia, Singapura dan
Filipina, tidak saja penting bagi negara-negara kawasan, tetapi juga sangat vital bagi
lalulitas laut negara-negara lainnya, terutama dilihat dari aspek ekonomis dan
perdagangan antar negara.
TABEL 4.17.
EKSPOR MARITIM MELALUI JALUR LAUT ASIA TENGGARA, 1993*
EKONOMI
Ton**
(juta)
Nilai
(milyar dollar)
Persentase
dari Nilai Ekspor
JEPANG 33,6 153 42,4
NEIB*** 24,7 78 25,7
AUSTRALIA 133,6 17 39,5
CINA 8,9 20 21,8
EROPA**** 40,8 107 6,8
240 Amitav Acharya, “An Arms Race in Post-Cold War Southeast Asia? Prospects for Control”,
Pacific Strategic Papers: (Singapore: ISEAS, 1994), hal. 11-26.
241 Harian Utusan Malaysia, 25 Februari 2000.
242 Pikiran Rakyat, 16 Januari 2001.
109
ASIA TENGGARA 171,2 114 55,4
AMERIKA SERIKAT 11,1 15 3,3
DUNIA 830,0 568 15,1
SUMBER : John H. Noer, Chokepoints: Maritime Economic Concerns in Southeast Asia, (Washington D.C.: National Defense University, 1996).
KETERANGAN: *
**
***
****
Kargo antar kawasan yang melintasi/melalui selat Malaka, Sunda atau Lombok, ataupun Kepulauan Spratly.
Semua ton dalam ton metrik, juga disebut “ton panjang”.
Negara Ekonomi Industri Baru: Korea Selatan, Taiwan, Hongkong.
Diluar/tidak termasuk kawasan Eropa Timur dan Mediterania.
Semenjak berakhirnya Perang Dingin fungsi strategis jalur ini memang lebih
kepada aspek kepentingan ekonomi. Jalur ini merupakan jalan utama bagi lalulintas
impor dan ekspor banyak negara. Selain negara-negara Asia Tenggara sendiri, negara
yang tergantung pada jalur ini adalah Jepang, Korea, Taiwan, Hongkong, Australia, Cina,
AS dan sebagian negara-negara Eropa. Dilihat dari persentasenya terhadap nilai eksporimpor,
keluar masuk barang melalui jalur ini sangat signifikan (lihat tabel 4.17. dan 4.18.).
Untuk negara-negara Asia Tenggara sendiri persentasenya mencapai 55,4% dari nilai
ekspor dan 52,5% dari nilai impor. Sedangkan untuk Jepang mencapai 42,4% dari nilai
ekspor dan 42,0% dari nilai impor, dan selanjutnya berturut-turut NEIB (Korea, Taiwan,
Hongkong) mencapai 25,7% dan 28,3%; Australia (39,5% dan 52,8%); Cina (21,8% dan
10,3%); Eropa (6,8% dan 10,5%); dan AS (3,3% dan 4,5%).
TABEL 4.18.
IMPOR MARITIM MELALUI JALUR LAUT ASIA TENGGARA, 1993*
EKONOMI
Ton**
(juta)
Nilai
(milyar dollar)
Persentase
dari Nilai Impor
JEPANG 385,0 102 42,0
NEIB*** 199,8 85 28,3
AUSTRALIA 10,2 24 52,8
CINA 23,0 11 10,3
EROPA**** 41,7 162 10,5
ASIA TENGGARA 139,4 118 52,5
AMERIKA SERIKAT 9,5 27 4,5
DUNIA 830,0 568 15,2
SUMBER : John H. Noer, Chokepoints: Maritime Economic Concerns in Southeast Asia, (Washington D.C.: National Defense University, 1996).
KETERANGAN: *
**
***
****
Kargo antar kawasan yang melintasi/melalui selat Malaka, Sunda atau Lombok, ataupun Kepulauan Spratly.
Semua ton dalam ton metrik, juga disebut “ton panjang”.
Negara Ekonomi Industri Baru: Korea Selatan, Taiwan, Hongkong.
Diluar/tidak termasuk kawasan Eropa Timur dan Mediterania.
Sedangkan perlindungan atas ZEE dan sumber-sumber kekayaan alam juga
menuntut kemampuan melakukan pengawasan dan proyeksi kekuatan militer ke
kawasan-kawasan tersebut. Hampir semua negara Asia Tenggara, --kecuali Laos—
memiliki wilayah ZEE. Dimana Indonesia, Filipina dan Myanmar merupakan negara
yang paling banyak memiliki wilayah ZEE. Prioritas perlindungan yang paling mendesak
dewasa ini adalah terhadap kasus-kasus pencurian ikan oleh kapal-kapal asing di wilayah
mereka, sebagaimana seringkali dialami Indonesia.243
Faktor Paling Determinan: Relevansi Faktor Ekonomi dengan Dinamika
Persenjataan?
243 "Satuan Udara Armada Barat: Terbang Demi 4 Milyar Dollar", Angkasa, No. 5 Tahun X
Februari 2000, hal. 36-38.
110
Dari semua faktor-faktor yang telah dianalisis sebagai variabel yang
mempengaruhi peningkatan pembelian senjata negara-negara Asia Tenggara, tampaknya
penting juga untuk diperiksa faktor manakah yang dianggap paling determinan.
Mengingat kemampuan kapabilitas ekonomi mempunyai korelasi positif dengan
pembelanjaan anggaran militer, wajar apabila kemudian upaya pemeriksaan diarahkan
terhadap faktor ini. Adanya krisis ekonomi (anjloknya nilai tukar mata uang lokal
terhadap dolar AS) pada tahun 1997-1998 (masa krisis paling tinggi) yang melanda
hampir semua negara Asia Tenggara membawa berkah pada studi ini. Apabila krisis
kemudian menurunkan kapabilitas ekonomi (tingkat pertumbuhan ekonomi), benarkah
hal ini mempunyai korelasi terhadap kemampuan penganggaran belanja militer dan
akuisisi senjata? Untuk itu diperlukan analisis melalui perbandingan pada masa sebelum
krisis dan pada saat krisis ekonomi.
Periode 1991-1996, hampir semua negara Asia Tenggara mengalami kenaikan
dalam mengalokasikan APBN-nya untuk pos anggaran belanja militer. Demikian pula
halnya dari alokasi anggaran militer yang ditetapkan, sebagian diantaranya dianggarkan
untuk pembelian (akuisisi) persenjataan dengan trend yang terus meningkat dibanding
periode Perang Dingin. Tetapi ketika krisis ekonomi melanda kawasan Asia Tenggara
(tahun 1997-1999) tingkat kenaikan ini justeru berbalik seiring dengan menurunnya
tingkat pertumbuhan ekonomi, terutama bagi negara-negara yang mengalami krisis paling
parah seperti Indonesia, Malaysia dan Thailand (lihat tabel 4.18.).
TABEL 4.19.
PENGARUH KRISIS EKONOMI TERHADAP DINAMIKA PERSENJATAAN
NEGARA-NEGARA ASIA TENGGARA
(Dalam juta dolar AS)
TAHUN 1996
(Belum Krisis)
TAHUN 1997
(Krisis Tahun Pertama)
TAHUN 1998
(Krisis Tahun Kedua)
TAHUN 1999
(Krisis Sedikit Membaik)
NEGARA Anggaran Belanja
Militer
Belanja
Persenja-taan
Anggaran Belanja
Militer
Belanja
Persenja-taan
Anggaran Belanja
Militer
Belanja
Persenja-taan
Anggaran Belanja
Militer
Belanja
Persenja-taan
VIETNAM 930 272 990 162 907 184 890 174
LAOS 76 ... 63 ... 68 ... 22 ...
KAMBOJA 177 ... 254 ... 149 ... 176 ...
MYANMAR 1.929 272 2.167 326 2.058 314 2,638 325
THAILAND 4.212 759 3.248 515 2.041 326 1,995 410
SINGAPURA 3.959 543 4.122 488 4.744 923 4,696 619
MALAYSIA 3.542 488 3.377 326 3.222 347 3,158 1,200
FILIPINA 1.457 104 1.422 156 1.462 115 1,627 ...
INDONESIA 4.599 868 4.812 434 4.894 380 1,520 767
BRUNEI 330 ... 353 ... 371 ... 402 ...
SUMBER : Diolah dari “Table of Arms Deliveries to East Asia, 1987, 1993-1999”, The Military Balance 2000-2001 (London: IISS, 2000), hal. 289; “International Comparisons
of Military Expenditure”, The Military Balance 1997-98, 1998-99 dan 1999-00 (London: IISS).
KETERANGAN: Konstan dalam dolar AS tahun 1999
Fenomena sedikit berbeda ditunjukkan Myanmar, Singapura, dan Filipina yang
menunjukan relativitas kenaikan dan penurunan anggaran yang konstan, walaupun
dengan margin yang tipis. Artinya walaupun terdapat kenaikan, tetapi pada tahun-tahun
tertentu mengalami penurunan baik dalam anggaran militer ataupun dalam anggaran
belanja persenjataan. Fenomena Singapura dapat dijelaskan melalui argumen bahwa
hanya Singapura lah, pada tahun 1998, yang tidak mengalami defisit (dibawah titik nol
persen) tingkat pertumbuhan ekonominya, dikarenakan relatif kuatnya fundamental
ekonomi sebelumnya. Sementara Filipina hanya mengalami minus 0,6 persen (-0,6%)
111
pertumbuhan ekonominya, masih lebih baik dibanding Malaysia (-6,4%), Thailand (-
8,0%), dan Indonesia (-13,0%). Sedangkan Myanmar relatif terhindar dari krisis karena
pola ekonomi Myanmar yang relatif tertutup interaksinya dengan dunia ekonomi luar.
Sementara Indonesia, walaupun dalam dua tahun pertama krisis memiliki anggaran yang
konstan tetapi pada tahun ketiga menurun drastis menjadi lebih kurang sepertiganya
dibanding tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena Indonesia merupakan negara
yang masih terus berkutat dengan krisis ekonomi, dan belum ada tanda-tanda akan
berakhir.
Dari sejumlah penjelasan diatas, tampak jelas krisis ekonomi telah mempengaruhi
kemampuan ekonomi suatu negara untuk mengalokasikan anggarannya. Dengan
demikian faktor kapabilitas ekonomi mempunyai korelasi yang paling signifikan dengan
pengeluaran anggaran belanja militer dan pengeluaran anggaran untuk akuisisi senjata.
Walaupun persepsi ancaman tetap menjadi perhatian utama, tetapi apabila kemampuan
ekonomi menurun maka persepsi ancaman --mengikuti pola akuisisi rasional-- berada
dibelakangnya. Tetapi walaupun berada di belakang, hal ini bukan berarti persepsi
ancaman menjadi tidak penting dan tidak berpengaruh terhadap kepentingan akuisisi
senjata, mengingat walaupun dalam keadaan krisis ekonomi, akuisisi tetap dilakukan
hanya dengan derajat yang menurun.
Menarik untuk diamati, dengan mengikuti pola dan trend sebelumnya, maka
apabila negara-negara Asia Tenggara mengalami tingkat pertumbuhan ekonomi yang
baik, kompetisi pembanguan persenjataan di kawasan ini besar kemungkinan akan
terulang kembali.
112
BAB V REALITAS DINAMIKA
PERSENJATAAN
ASIA TENGGARA
DAN IMPLIKASINYA
TERHADAP INDONESIA:
MENGEMBALIKAN
SUPREMASI KAWASAN?
Pemetaan postur militer negara-negara Asia Tenggara, sedikit banyak telah
memberikan gambaran bagaimana sesungguhnya negara-negara Asia Tenggara
mengakuisisi, meningkatkan akusisi dan menggelarkan kekuatan militernya.
Bagian ini hendak menguraikan beberapa hal sebagai berikut: kaitan dinamika
persenjataan dengan upaya-upaya pengawasan dan kontrol oleh forum/organisasi
regional; pemeriksaan fakta-fakta perbandingan dari kapabilitas dan postur kekuatan
militer negara-negara Asia Tenggara; dan melihat sejauhmana implikasinya bagi
Indonesia (dalam hal ini TNI), berkenaan dengan pentingnya pembangunan (penyesuaian
kuantitas dan kualitas) mesin perang Indonesia dari waktu ke waktu.
Hal-hal yang kemudian menjadi perlu untuk disidik adalah: (1) bagaimanakah
komposisi kekuatan militer dari segi kuantitas dan kualitas?; (2) sejauhmana mesin perang
disiapkan untuk menghadapi ancaman?; dan yang terpenting (3) dimanakah letak
penalaran sekaligus pembenaran perlunya peningkatan pembangunan persenjataan,
terkait dengan aspek kenyataan geografi, aspek demografi, prestise dan pengaruh, juga
kepentingan penangkalan?
Peningkatan Dinamika Persenjataan: Menggugat Peran dan Kontrol ARF
Dapat ditarik kesimpulan umum bahwa peningkatan pemilikan persenjataan
negara-negara Asia Tenggara pada awal-awal sesudah berakhirnya Perang Dingin
merupakan respons terhadap adanya persepsi ancaman yang mencuat sebagai akibat
belum adanya kepastian dalam tata hubungan antar bangsa secara regional di kawasan ini.
Ketidakpastian ini kemudian melahirkan faktor-faktor:244 (1) kecurigaan atas persepsi
historis dan munculnya konflik intra dan ekstra-regional; (2) upaya mencari keamanan
sendiri (pertahanan mandiri) sebagai akibat perubahan postur pertahanan dengan
berkurangnya kehadiran pasukan AS di kawasan ini; dan (3) kekhawatiran atas
meningkatnya proyeksi kekuatan militer regional yang berpotensi menjadikan kawasan
Asia Tenggara sebagai wilayah rivalitas pengaruh dan kepentingan.
Pada awal tahun 1990-an –yang dilansir sebagai titik awal gejala dinamika
persenjataan di negara-negara Asia Tenggara, khususnya ASEAN-- upaya-upaya untuk
244 Herman Joseph S. Kraft, “Pengkajian Keamanan di ASEAN: Kecenderungan dan Arah”,
Analisis CSIS, Tahun XXIII No. 2 (Maret-April 1994), hal. 92.
113
mengatasi pesoalan ini kemudian dilakukan serangkaian dialog melalui berbagai
forum, baik pemerintah maupun lembaga kajian dengan melibatkan banyak negara, baik
intra kawasan maupun negara-negara luar kawasan yang berkepentingan. Lahirlah
kemudian ASEAN Regional Forum (ARF) pada tahun 1993 di Singapura, dan melakukan
konsolidasi serta menggelar pembicaraan untuk pertama kalinya tahun 1994 di Bangkok.
ARF mencoba mengatasi masalah-masalah keamanan melalui peningkatan saling percaya
(CBM), pengembangan mekanisme diplomasi preventif, dan pengembangan mekanisme
penyelesaian konflik-konflik yang mungkin timbul.
Lahirnya ARF, disamping karena kebutuhan mendesak mengenai soal-soal diatas
juga seiring dengan pergeseran konstelasi politik dari era ke pasca Perang Dingin, dan
sebagai tindak lanjut kesepakatan selama KTT ASEAN IV pada tanggal 27-28 Januari
1992 di Singapura, dimana pembahasan masalah politik dan keamanan oleh ASEAN
semakin meningkat. Hal ini berpedoman pada arahan dalam Deklarasi Singapura 1992
yang antara lain menyatakan bahwa ASEAN dapat memanfaatkan fora yang sudah
terbentuk untuk memajukan dialog eksternal guna meningkatkan keamanan di kawasan,
sekaligus untuk meningkatkan dialog intra-ASEAN mengenai kerjasama keamanan.
ASEAN memandang perlu untuk meningkatkan dialog eksternal dengan memanfaatkan
ASEAN Post Ministerial Conferences (ASEAN-PMC). Dalam rangka mewujudkan
ZOPFAN dengan komponen pentingnya yaitu SEA-NWFZ maka ASEAN perlu
mengadakan konsultasi dengan negara-negara sahabat untuk membahas masalah-masalah
politik dan keamanan yang dapat menunjang situasi di kawasan Asia Tenggara, dengan
mempertimbangkan perubahan-perubahan yang terjadi, baik pada tingkat regional
maupun global.
Bertitik tolak dari arahan tersebut, ASEAN kemudian memprakarsai dibentuknya
Forum Regional ASEAN (ASEAN Regional Forum/ARF) pada Pertemuan Tahunan Para
Menteri Luar Negeri ASEAN (ASEAN Ministerial Meeting/AMM) ke-26 dan ASEANPMC
di Singapura tanggal 23-28 Juli 1993, sebagai suatu forum konslutasi untuk
membahas masalah politik dan keamanan di Asia Tenggara. Forum ini diikuti oleh
negara-negara anggota ASEAN dan beberapa negara di kawasan Asia-Pasifik, Amerika
dan Eropa, yang diperkirakan mempunyai pengaruh terhadap situasi politik dan
keamanan, baik pada tingkat regional maupun global.
Dalam pertemuan ARF pertama di Bangkok tanggal 25 Juli 1994, seluruh peserta
(ASEAN: Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Singapura dan Brunei), termasuk 7
negara mitra dialog (AS, Jepang, Kanada, Australia, Selandia Baru dan Masyarakat
Eropa), 3 negara peninjau (Laos, Vietnam dan PNG), 2 negara mitra konsultatif (RRC
dan Rusia), serta 2 negara mitra tamu ASEAN (Myanmar dan Kamboja), mendukung
ARF245 sebagai instrumen diplomatik untuk membina sikap saling percaya (confidence
building measures/CBM) pada tingkat regional Asia-Pasifik --antara lain masalah
transparansi, diplomasi preventif, dan kerjasama/wahana pembahasan masalah politik
dan keamanan di kawasan. Selain itu pertemuan tersebut juga telah mengangkat tujuan
245 Bahasan mengenai peran ASEAN dalam ARF dan upaya-upayanya menciptakan stabilitas
keamanan di Asia Pasifik dapat dilihat dalam F. Andrea, “Peran ASEAN dalam Mewujudkan ASEAN
Regional Forum, (Jakarta: Tesis Magister PPs Universitas Jayabaya, 2000); Yulia Diniastuti, “Masa Depan
Kerjasama Keamanan ASEAN: Tantangan bagi Pengembangan ASEAN Regional Forum”, Analisis CSIS
Tahun XXV No. 5 (September-Oktober 1996), hal. 374-381; dan Ikrar Nusa Bhakti, "Forum Regional
ASEAN dan Pengaturan Keamanan Regional di Asia-Pasifik”, Jurnal Ilmu Politik No. 16 (Jakarta: AIPILIPI-
Gramedia Pustaka Utama, 1996), hal. 59-72.
114
dan prinsip-prinsip Perjanjian Kesepakatan dan Kerjasama (Treaty of Amity and
Cooperation in Southeast Asia) sebagai tata perilaku (code of conduct) dalam hubungan antarbangsa.
246
Tetapi sampai sewindu (delapan tahun) usia ARF, bagi Asia Tenggara forum ini
masih dirasakan belum mampu mengatasi berbagai masalah penting yang ada, serta tidak
menjamin berkurangnya persepsi ancaman bagi banyak negara. Hal ini antara lain
ditandai dengan masih berlarutnya penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan (LCS), dan
masih intensifnya dinamika persenjataan negara-negara di kawasan Asia Tenggara.
Pertanyaannya, kendala dan faktor-faktor apakah yang menyebabkan ARF tidak
mampu atau belum mampu mengatasi dan meredam dinamika persenjataan negaranegara
Asia Tenggara?
Peran dan Mekanisme Kerja ARF
Forum Regional ASEAN (ASEAN Regional Forum/ARF) dibentuk dalam
Pertemuan Tahunan Para Menteri Luar Negeri ASEAN (ASEAN Ministerial
Meeting/AMM) ke-26 dan ASEAN-PMC di Singapura tanggal 23-28 Juli 1993, sebagai
suatu forum konslutasi untuk membahas masalah politik dan keamanan di Asia-Pasifik.
Forum ini diikuti oleh negara-negara anggota ASEAN dan beberapa negara di kawasan
Asia-Pasifik, Amerika dan Eropa, yang diperkirakan mempunyai pengaruh terhadap
situasi politik dan keamanan, baik pada tingkat regional maupun global.
Kendati namanya ASEAN Regional Forum --dan bahkan ASEAN merupakan
pelopor pendirinya, tetapi lingkup permasalahan yang dibahas dalam ARF bukan hanya
persoalan-persoalan yang terjadi di kawasan Asia Tenggara, tetapi juga meliputi
permasalahan yang ada di kawasan Asia-Pasifik.247
ARF mendasarkan kinerjanya pada tiga bentuk mekanisme, yaitu:248 (1) Membina
saling percaya (Confidence Building Measures/CBMs) untuk mengurangi timbulnya konflik
yang tidak diinginkan, maupun meningkatkan kualitas lingkungan politik di kawasan.
Pembinaan rasa percaya ini bukan saja di bidang militer, tetapi juga di bidang-bidang
ekonomi dan politik. CBMs juga merupakan latihan psikologis untuk mengurangi atau
bahkan menghilangkan mispersepsi dan kecurigaan. Secara mendasar CBMs bertujuan
untuk meningkatkan transparansi diantara negara-negara Asia-Pasifik yang berkaitan
dengan kekuatan-kekuatan militer mereka. Contoh transparansi ini adalah Buku Putih
Pertahanan (Defence White Paper) yang dapat diketahui oleh khalayak umum baik domestik
maupun antar negara, pemebritahuan dini tentang latihan bersenjata kepada negara
tetangga, tranparansi pemebelian senjata dan tipe senjata yang dibeli, pertukaran
informasi intelejen, dan lain-lain; (2) Diplomasi Preventif (preventive diplomacy), yaitu
246 Chairman’s Statement: The First Meeting of the ASEAN Regional Forum, (Bangkok: 25 Juli
1994), hal. 2.
247 Pengertian kawasan “Asia” dan “Pasifik” adalah mencakup keseluruhan kawasan Asia
ditambah (sub) kawasan Pasifik Selatan. Sementara kawasan “Asia-Pasifik” dalam arti sempit (ditulis
bersambung, tanpa kata “dan”) terdiri dari tiga (sub) kawasan, yaitu Asia Timur, Asia Tenggara dan Pasifik
Selatan (atau menurut istilah LEMHANAS adalah wilayah yang dibasahi Samudera Pasifik). Tetapi secara
umum diterima pengertian (dalam konteks ARF), bahwa Asia-Pasifik adalah kawasan yang mencakup Asia
Timur Laut, Asia Tenggara, Pasifik Selatan, Oceania dan Amerika Utara. Sedangkan yang dirancang dalam
pola kerjasama APEC adalah mencakup kawasan yang lebih luas, yaitu ditambah sebagian dari kawasan
Amerika Selatan (sebelah timur Samudera Pasifik).
248 ASEAN Secretariat, ARF Documentations: 1993-2000, (Jakarta, ASEAN Secretariat, 2001); dan
Bhakti, Op.Cit., hal. 70-71.
115
tindakan non-militer untuk mencegah timbulnya perselisihan diantara berbagai pihak,
dan mencegah perselisihan berkembang menjadi konflik dan membatasi perkembangan
konflik apabila hal itu terjadi;249 dan (3) Kerjasama keamanan dan politik, antara lain
saling tukar dokumen pertahanan, infromasi perkembangan politik domestik dan
regional, latihan militer bersama pada tingkat bilateral dan multilateral, saling mengirim
pengamat di dalam latihan militer yang dilakukan oleh negara-negara anggota,
pengiriman siswa militer, dan kerjasama lain yang bersifat non-militer.
ARF Tidak Mampu Mereduksi Dinamika Persenjataan
Adanya ketidakpastian keamanan seiring dengan berakhirnya Perang Dingin,
yang ditandai dengan adanya: (1) perselisihan-perselisihan teritorial yang tidak
terpecahkan; (2) upaya mencari keamanan sendiri (pertahanan mandiri) sebagai akibat
perubahan postur pertahanan dengan berkurangnya kehadiran pasukan AS di kawasan
ini; dan (3) kekhawatiran atas meningkatnya proyeksi kekuatan militer regional yang
berpotensi menjadikan kawasan Asia Tenggara sebagai wilayah rivalitas pengaruh dan
kepentingan, telah melahirkan persepsi ancaman baru yang menyebabkan negara-negara
Asia Tenggara terlibat dalam perlombaan pembangunan persenjataan (dinamika
persenjataan) untuk melindungi kepentingan, keamanan dan kedaulatan negara masingmasing.
Selain persepsi ancaman diatas, kemampuan akuisisi juga didorong oleh faktor
domestik, yaitu adanya kapabilitas ekonomi dan berkembangya industri pertahanan
lokal.250
Dari gambaran umum data yang ada, dalam variabel-variabel pengembangan
sumber daya tentara, pengeluaran pertahanan dan pemilikan persenjataan menunjukkan
realitas peningkatan: (1) “Variabel sumberdaya manusia/tentara” (military manpower), jumlah
tentara seluruh negara-negara ASEAN mengalami peningkatan kecuali Vietnam, Laos
dan Malaysia. Jumlah total tentara Singapura tahun 1990 (akhir tahun era Perang Dingin)
adalah 55.500 orang dan pada tahun 1998 (pasca Perang Dingin) menjadi 72.500 orang.
Berikutnya dalam format tahun yang sama, Thailand (283.000 menjadi 306.000),
Myanmar (230.000 menjadi 349.000), Kamboja (57.300 menjadi 94.000), Filipina
(108.500 menjadi 117.800), Indonesia (283.000 menjadi 299.000), dan Brunei (4.250
menjadi 5.000). Sedangkan Vietnam mengalami penurunan (1.052.000 menjadi 484.000),
Laos (55.100 menjadi 29.100) dan Malaysia (129.500 menjadi 105.000);251 (2) “Variabel
Pengeluaran Belanja Pertahanan” (military/defence expenditure). Dari 5 negara Asia Tenggara
yang datanya tercatat lengkap dalam SIPRI Yearbook, semuanya mengalami peningkatan
dalam hal pengeluaran belanja militer dalam tingkat harga konstan. Thailand pada tahun
1990 mengeluarkan biaya 2.015 juta dolar dan pada tahun 1996 menjadi 3.150 juta dolar,
Singapura (1.305 menjadi 2.718), Malaysia (1.380 menjadi 2.101), Filipina (616 menjadi
249 Amitav Acharya, “Selling ‘Preventive Diplomacy’”, Business Times, (30-31 Juli 1994), hal. 1.
250 Lihat tulisan mengenai beberapa faktor yang menjadi alasan terjadinya pening-katan
pembelian senjata dalam Dewi Fortuna Anwar, “Peningkatan Pembelian Senjata dalam ASEAN dan
Implikasinya”. Teknologi Strategi Militer No. 74 (Tahun VII Agustus 1993), hal. 43-47; juga Ninok Leksono
Dermawan, Akuisisi Senjata RI dan Negara ASEAN Lain: Suatu Kajian atas Riwayat, Pola, Konteks dan Logika
(Jakarta: Disertasi Doktor Program Pascasarjana UI, Jakarta, 1990), Bab. IV.
251 Diolah dari data The International Institute for Strategic Studies, The Military Ba-lance 1990-
1991 dan 1998-1999 (London: IISS, 1990 dan 1998).
116
698), dan Indonesia (1.520 menjadi 2.674).252 Dalam perbandingan proporsi
anggaran belanja militer pada basis perkapita (dalam US dollar), data Thailand
menunjukkan tahun 1990 adalah 28 dan tahun 1997 menjadi 52, Singapura (485 menjadi
1.360), Malaysia (89 menjadi 157), Filipina (14 menjadi 20), dan Indonesia (10 menjadi
24);253 dan (3) “Variabel pemilikan/akuisisi persenjataan” (military acquisition). Dari indikator
dalam senjata-senjata utama yang diakuisisi oleh negara-negara Asia Tenggara
menunjukkan kenaikan, seperti tercatat sebagai berikut: (a) Angkatan Laut negara-negara
Asia Tenggara pada tahun 1990 hanya memiliki 2 buah kapal selam (submarines) yang
dimiliki Indonesia, sedangkan tahun 1999 negara-negara Asia Tenggara memiliki 7 buah
kapal selam yang tersebar di Indonesia, Vietnam dan Singapura; Jumlah kapal perusak
(Frigates) dari 34 buah (1990) menjadi 42 buah (1999); dan jumlah kapal patroli dan
tempur (patrol and coastal combatant) dari 316 buah (1990) menjadi 414 buah (1999); (b)
Angkatan Darat negara-negara Asia Tenggara tahun 1990 hanya memiliki tank ringan
sebanyak 1.618 buah sedangkan tahun 1999 menjadi sebanyak 2.092 buah; kendaraan
lapis baja dari 665 buah (1990) menjadi 805 buah (1999); dan kendaraan lapis baja
pengangkut pasukan dari 4.790 buah (1990) menjadi 4.966 buah (1999); dan (c)
Angkatan Udara negara-negara Asia Tenggara tahun 1990 memilki 341 buah pesawat
tempur udara/pembom/serang darat, menjadi 410 buah pada tahun 1999; pesawat
tempur dari 846 buah (1990) menjadi 880 buah (1999); helikopter tempur dari 121 buah
(1990) menjadi buah 195 (1999).254 Selain meningkatkan persenjataan konvensional
melalui impor, mereka juga telah memproduksi sendiri beberapa jenis senjata atas lisensi
dari AS, dan negara-negara Eropa.255
Dalam hal kepemilikan/penggelaran dan akuisisi persenjataan, dilihat dari jumlah
rata-rata seluruh negara mengalami kecenderungan meningkat. Dari 27 komponen
persenjataan (8 komponen AD, 11 komponen AL, dan 8 komponen AU –lihat Bab III)
yang diperbandingkan, hanya tiga komponen yang mengalami penurunan, yaitu
komponen perbandingan Pesawat Tempur dengan perbedaan sangat tipis dari 846 unit
menjadi 838 unit; perbandingan Pesawat Angkut dari 460 unit menjadi 299 unit; dan
Helikopter Angkut dari 536 unit menjadi 474 unit.
Dilihat dari kecenderungan peningkatan per masing-masing negara, seluruh
negara-negara Asia Tenggara mengalami peningkatan dalam sebagian besar komponen,
kecuali dalam komponen-komponen tertentu (mengalami penurunan). Penurunan
Vietnam dalam kepemilikan Tank Tempur Utama, Kendaraan Lapis Baja Angkut
Pasukan, Kapal Frigat, Kapal Patroli dan Tempr Pantai, Landing Shift, FTR, Helikopter
Bersenjata (7 komponen); Indonesia: Kapal Pendukung dan Jenis Lainnya, FTR, Pesawat
Latih, Pesawat Angkut, Helikopter Angkut (5 komponen); Malaysia: Artileri, Pesawat
Latih, Pesawat Angkut, Helikopter Angkut (4 komponen); Singapura: Senjata Pertahanan
Udara, FGA, FTR, Pesawat Angkut (4 komponen); Filipina: Kapal Frigat dan Landing
252 Diolah dari data Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI Yearbook; World
Armament and Disarmament 1991 dan 1997, (Oxford: Oxford University Press, 1991 dan 1997). Data-data
negara Asia Tenggara lainnya tidak tercatat.
253 Diolah dari data The International Institute for Strategic Studies, The Military Ba-lance 1990-
1991 dan 1997-1998 (London: IISS, 1990 dan 1997).
254 Diolah dari data The International Institute for Strategic Studies, The Military Balance 1990-
1991 dan 1999-2000 (London: IISS, 1990 dan 1999).
255 Michael T. Klare, “The Next Great Arms Race”, Foreign Affairs 72, No. 3 (Summer 1993), hal.
140.
117
Shift (2 komponen); Thailand: FTR, Pesawat Angkut (2 komponen); Brunei:
Helikopter Angkut, Helikopter Bersenjata (2 komponen); Myanmar: Pesawat Angkut (1
komponen); dan Kamboja: Kapal Patroli dan Tempur Pantai (1 komponen).
Dilihat dari perspektif keamanan, fenomena diatas cenderung mengkhawatirkan,
bahkan akuisisi yang dilakukan dalam beberapa kategori mengarah pada lomba senjata
mini (mini arms race). Satu hal lagi, secara ekonomis adanya perlombaan senjata diatas,
telah menyebabkan kegagalan Asia Tenggara untuk memetik keuntungan perdamaian
(peace devidend), yaitu mengalihkan anggaran pertahanan untuk kepentingan-kepentingan
pembangunan, sebagaimana yang dialami kawasan-kawasan lain pasca berakhirnya
Perang Dingin.
Harapan-harapan kemudian muncul dengan kehadiran ARF sejak tahun 1994.
Adanya mekanisme ARF, diharapkan negara-negara Asia Tenggara dan Asia-Pasifik
khususnya, dapat mengurangi tekanan-tekanan tentang persepsi ancaman, dan dengan
demikian negara-negara dapat mengurangi keharusan untuk meningkatkan kemampuan
pertahanan dengan mengakuisisi berbagai jenis persenjataan. Harapan ini wajar,
mengingat Menlu AS Madeleine Albraight pun menyatakan bahwa ARF merupakan satusatunya
kelompok resmi Asia di bidang keamanan sebagai forum yang dapat dijadikan
tempat untuk membahas berbagai masalah keamanan.256
Akan tetapi dari sejumlah indikator dinamika persenjataan menunjukkan --paling
tidak sampai 2-3 tahun konsolidasi ARF, organisasi ini tampaknya belum dianggap
sebagai upaya yang dapat meredam pembangunan persenjataan negara-negara Asia
Tenggara. Dua sampai tiga tahun setelah mekanisme ARF diluncurkan, hampir semua
negara-negara Asia Tenggara tetap mengalami peningkatan yang signifikan dalam
pengeluaran belanja pertahanan dan akuisisi persenjataan, kecuali Laos yang
menunjukkan trend penurunan (Lihat Tabel 5.1.).257
TABEL 5.1.
PENGARUH PENDIRIAN ASEAN REGIONAL FORUM (ARF)
TERHADAP DINAMIKA PERSENJATAAN NEGARA-NEGARA ASIA TENGGARA
(Dalam juta dolar AS)
TAHUN 1994
(Konsolidasi 1 ARF)
TAHUN 1995
(1 tahun setelah konsolidasi ARF)
TAHUN 1996
(2 tahun setelah konsolidasi ARF)
NEGARA Anggaran Belanja
Militer
Belanja
Persenja-taan
Anggaran Belanja
Militer
Belanja
Persenja-taan
Anggaran Belanja
Militer
Belanja
Persenja-taan
VIETNAM 837 89 910 217 930 272
LAOS 111 ... 73 ... 76 ...
KAMBOJA 59 ... 174 ... 177 ...
MYANMAR 415 111 1.880 152 1.929 272
THAILAND 3.313 434 4.006 1.193 4.212 759
SINGAPURA 2.982 256 3.970 217 3.959 543
MALAYSIA 2.652 945 3.514 814 3.542 488
FILIPINA 855 96 1.361 94 1.457 104
INDONESIA 2.256 55 4.403 184 4.599 868
BRUNEI 235 ... 268 ... 330 ...
SUMBER : Diolah dari “Table of Arms Deliveries to East Asia, 1987, 1993-1999”, The Military Balance 2000-2001 (London: IISS, 2000), hal. 289.; “International Comparisons
of Military Expenditure”, The Military Balance 1997-98, 1998-99 dan 1999-00 (London: IISS).
KETERANGAN: Konstan dalam dolar AS tahun 1999
256 Antara, 26 Juli 1999.
257 Lihat Oman Heryaman, “Kegagalan ARF dalam Mengatasi Konflik Laut Cina Selatan dan
Dinamika Persenjataan Negara-Negara Asia Tenggara”, Jurnal Hubungan Internasional Universitas Pasundan,
Vol I No.1 (Agustus-Nopember 2001), hal. 45-54.
118
Penyebab Kegagalan ARF
Ada beberapa alasan yang dapat diketengahkan untuk menjelaskan mengenai
sedikitnya peran ARF dalam mengatasi sengketa Kepulauan Spratly dan meredam
pembangunan persenjataan, maupun membicarakan masalah-masalah keamanan lainnya
di negara-negara Asia Tenggara:258
(1) Meskipun ARF dianggap sebagai instrumen kebijaksanaan keamanan regional,
tampaknya tidak ada negara yang bersedia menggantungkan keamanannya pada
ARF.259 ARF bukanlah organisasi pakta pertahanan keamanan --seperti NATO di
Eropa-- yang dapat menjamin keamanan kolektif anggotanya, tetapi lebih merupakan
forum dialog yang bersifat longgar sehingga kesepakatan-kesepakatannya tidak terlalu
mengikat.
(2) Proses pembahasan mekanisme ARF mengalami kemandekan karena anggotanya --
bahkan sampai pertemuan keenam-- belum menyetujui langkah ARF dari tahap CBM
ke tahap diplomasi preventif. Hal ini karena dilandasi sikap Cina yang lebih
mempertahankan ARF sebagai mekanisme konsultasi informal, dan menolak proses
multilateralisme kawasan.260 Penolakan Cina didasarkan atas kebijakan assertive-nya261
yang semakin mengemuka pasca Perang Dingin.
(3) Anggota ARF belum sepenuhnya meyakini kemampuan ARF. Hal ini disebabkan
ketidakmampuan ARF mengatasi berbagai masalah, termasuk dalam masalah konflik
Laut Cina Selatan. Terbukti Masalah peran ARF ini dibahas dalam retreat pada AMM
ke-23 di Singapura 23-24 Juli 1999. Retreat dimaksudkan untuk meninjau kembali
keputusan-keputusan yang telah diambil dan sejauhmana pelaksanaannya.
Mengikuti alur pikir diatas, maka sampai sejauh ini persepsi ancaman tetap
menjadi perhatian utama negara-negara Asia Tenggara, dan relevan dalam menggerakan
keputusan untuk melakukan akuisisi persenjataan.
Perbandingan Kekuatan antar Negara: Dimana Supremasi Indonesia?
Peta Kekuatan Pertahanan antar Negara
Untuk melihat peta kekuatan pertahanan antar negara, dapat digunakan
perhitungan dan perbandingan berdasarkan kuantitas dan kualitas. Perhitungan dan
perbandingan kuantitas dalam sistem persenjataan konvensional masih tetap relevan
untuk memberikan gambaran kekuatan sebuah negara dalam hal akuisisi senjata.
Penambahan dengan perhitungan kualitas memang dapat memberikan bobot lebih, tetapi
andaikan aspek kualitas tidak dilibatkan, pendekatan kuantitas tetap penting mengingat
alasan berikut: (1) Paritas teknologi senjata konvensional yang dicapai oleh para
produsen senjata menyebabkan tidak adanya keunggulan mutlak dari sebuah jenis senjata
258 Kompas, 24 Juli 1999. Masalah peran ARF ini dibahas dalam retreat AMM ke-23 di Singapura
23-24 Juli 1999.
259 Michael Leifer, “The ASEAN Regional Forum”, Adelphi Paper 302 (1996), hal. 58.
260 Bantarto Bandoro, “ASEAN dan Dilomasi Preventif di Asia-Pasifik”, Analisis CSIS Tahun
XXV N0. 6 (November-Desember 1996), hal. 512-513.
261 Assertive yaitu suatu ketegasan Sikap Cina dalam menyikapi segala bentuk perselisihan maupun
konflik yang menyangkut kepentingan, kedaulatan dan keamanan nasionalnya. Kebijakan ini merupakan
strategi politik luar negerinya karena dorongan-dorongan perubahan politik global untuk melakukan
pemikiran ulang (rethinking) dan penyesuaian (readjustment). Lihat Amin Maulana W., “Reorientasi Strategi
Militer Cina dan Sengketa Spartly: Tantangan Indonesia sebagai Pelopor Lokakarya Laut Cina Selatan”,
Jurnal Luar Negeri, No. 33 (Balitbang Deplu RI: Tahun 1998), hal. 59.
119
dalam generasinya; (2) Kemampuan negara-negara dunia ketiga --khususnya Asia
Tenggara, dalam hal akuisisi terhadap segala jenis senjata relatif sama, justeru yang
membedakannya adalah dalam hal akuisisi secara kuantitas.
Berdasarkan pendekatan kualitas, tingkat kecukupan pertahanan dan keamanan262
diukur dari rasio jumlah personel relatif terhadap jumlah penduduk suatu negara yang
merupakan ukuran kecukupan angkatan darat; dan rasio luas wilayah relatif terhadap
jumlah alutsista yang merupakan luas tanggung jawab per unit alutsista angkatan laut (dan
juga angkatan udara). Dengan menggunakan ukuran-ukuran seperti itu, dapat dipetakan
kekuatan pertahanan dan kemanan negara-negara Asia Tenggara (juga Asia umumnya)
sebagaimana ditunjukkan pada tabel 5.2.
TABEL 5.2.
PETA KEKUATAN PERTAHANAN NEGARA-NEGARA ASIA TENGGARA DAN ASIA
No. Urut Nama Negara % Personil terhadap Jumlah
Penduduk
Rasio luas wilayah dibagi jumlah Alutsista
(Km persegi/Alutsista)
AD AL AU
1 Vietnam 4.21 308.06 692.35
2 Brunei 2.22 180.83 96.15
3 Korsel 2.19 39.10 137.57
4 Malaysia 0.64 1,472.00 1,177.68
5 Singapura 0.40 10.47 1.55
6 Thailand 0.33 299.22 584.63
7 Australia 0.31 2,796.38 14,722.75
8 RRC 0.24 2,453.21 1,148.65
9 Filipina 0.19 8,496.23 1,271.19
10 Jepang 0.15 451.12 345.31
11 India 0.15 461.87 1,616.06
12 Indonesia 0.13 38,662.72 43,421.05
13 Kamboja - 336.00 2,873.65
Rata-Rata Seluruh Asia 0.93 4,305.17 5,237,58
Indonesia pada Urutan 12 13 12
KETERANGAN *) Di luar RRC yang terlalu ekstrim
SUMBER Adaptasi dari Subiyanto, Bijah, Studi Komparatif Kekuatan Pertahanan dan Keamanan Negara-Negara Asia, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
(Bappenas), Jakarta, 2000; hal: 17-18; Juga diambil dari Bijah Subijanto, “Model Pengalokasian Anggaran Dalam Pembangunan Kekuatan Pertahanan dan
Keamanan”, Dharma Wiratama, No. DW/106/2000, hal. 66-71.
Dari data yang telah diolah tersebut maka peta posisi kekuatan pertahanan
negara-negara Asia Tenggara dapat tercermin secara tegas, bahkan dapat dilihat
perbandingannya dengan negara-negara lain dan dengan total rata-rata negara Asia.
Sebagai contoh kekuatan pertahanan Indonesia adalah sebagai berikut: (1) Angkatan
Darat berada pada urutan ke 12 dengan prosentase jumlah personil militer terhadap
jumla penduduk adalah 0.13% sementara rata-rata Asia telah mencapai besaran 0,63% (2)
Angkatan Laut berada pada posisi ke 13 dengan luas tanggung jawab wilayah perunit alut
sista matra laut seluas 38,662,72 km2, sementara rata-rata Asia hanya mencapai luas
4,663,23 km2, per unit alutsista; dan (3) Ankatan Udara berada pada urutan ke 13 dengan
luas tanggung jawab wilayah udara per unit alutsista matra udara seluas 43,421.05 km2,
sedangkan rata-rata Asia hanya mencapai besaran seluas 18,471.81 km2.
262 Subiyanto, Bijah, Studi Komparatif Kekuatan Pertahanan dan Keamanan Negara-Negara Asia, Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Jakarta, 2000; hal: 17-18.
120
Sedangkan berdasarkan pendekatan kuantitas, dapat dilihat melalui
perhitungan dan perbandingan komponen-komponen berikut: kondisi geografis dan
demografi, pengeluaran anggaran pertahanan, jumlah SDM angkatan bersenjata dengan
berbagai variannya, akuisisi berbagai jenis senjata konvensional utama (alusista).
Kemudian berdasarkan tabulasi sederhana dapat dilihat komposisi peringkat masingmasing
negara dalam setiap komponen tersebut. Peta kekuatan pertahanan dan
keamanan negara-negara Asia Tenggara berdasarkan kuantitas dapat dilihat dalam tabel
5.3.
Kebijakan Pertahanan Negara-Negara Asia Tenggara
Berdasarkan realitas dan peta kekuatan pertahanan diatas, maka di-identifikasikan
pola strategi pembangunan kekuatan pertahanan negara-negara Asia Tenggara dalam
membangun kekuatan pertahanan masing-masing matra baik Darat, Laut, dan Udara.
Di lihat dari data kekuatan sumber daya tentara, hampir semua negara menganut
prioritas visi pertahanan kontinen, yang didukung kekuatan laut dan udara. Bedanya,
Laos, Singapura dan Malaysia lebih memprioritaskan kekuatan udara dibanding laut
setelah angkatan darat. Sementara berdasarkan peta kekuatan pertahanan yang diukur
dari rasio jumlah personel relatif terhadap jumlah penduduk suatu negara (untuk AD);
dan rasio luas wilayah relatif terhadap jumlah alutsista yang merupakan luas
tanggungjawab per unit alutsista AL dan AU, adalah sebagai berikut:263
• Vietnam menganut prioritas pengembangan kekuatan pertahanan dan
keamanannya dengan visi kontinen yang didukung dengan
Angkatan Laut dan Udaranya.
• Brunei menganut prioritas pengembangan kekuatan pertahanan dan
keamanannya dengan visi kontinen yang didukung Angkatan
Udara dan Laut yang kuat.
• Malaysia menganut prioritas pengembangan kekuatan pertahanan dan
keamanannya dengan visi kontinen namun kurang
memprioritaskan kekuatan laut dan udara.
• Singapura menganut prioritas pengembangan kekuatan pertahanan dan
keamanannya dengan visi maritim yang didukung dengan
Angkatan Laut dan Kepolisian yang cukup memadai.
• Thailand menganut prioritas pengembangan kekuatan pertahanan dan
kemanannya dengan visi maritim yang ditopang dengan
Angkatan Udara Angkatan Darat yang cukup.
• Filipina menganut prioritas pengembangan kekuatan pertahanan dan
keamanannya dengan visi dirgantara yang ditopang dengan
Angkatan Darat dan Laut yang cukup.
• Indonesia menganut prioritas pengembangan kekuatan pertahanan dan
keamanannya dengan visi kontinen yang ditopang dengan
kekuatan Laut dan Udara.
263 Diolah dari tabel 3.9., Tabel 5.1., dan Bijah Subijanto, “Model Pengalokasian Anggaran Dalam
Pembangunan Kekuatan Pertahanan dan Keamanan”, Dharma Wiratama, No. DW/106/2000, hal. 66-71.
121
• Kamboja menganut prioritas pengembangan kekuatan pertahanan dan
keamanannya dengan visi maritim namun kurang didukung
dengan kekuatan matra yang lain.
• Myanmar menganut prioritas pengembangan kekuatan pertahanan dan
keamanannya dengan visi kontinen yang ditopang dengan
kekuatan Laut dan Udara.
• Laos menganut prioritas pengembangan kekuatan pertahanan dan
keamanannya dengan visi kontinen yang ditopang dengan
kekuatan Udara dan Laut.
Dimana Supremasi Indonesia?
Tidak disangkal lagi, dari aspek geografis dan demografi, Indonesia merupakan
negara terbesar di kawasan. Indonesia memiliki luas wilayah 1.904.433 kilometer persegi,
dan penduduk sebanyak lebih kurang 207 juta jiwa. Baik dari aspek luas wilayah maupun
jumlah penduduk, Indonesia hampir setengah dari luas wilayah dan jumlah penduduk
Asia Tenggara (ASEAN 10). Dengan realitas seperti ini, sebenarnya Indonesia memenuhi
syarat untuk dapat digolongkan sebagai kekuatan regional (regional power), atau menurut
istilah Juwono Sudarsono sebagai negara berpengaruh di kawasan (NBK).264 Tetapi tanpa
didukung kekuatan militer yang tangguh --dalam negara modern ketangguhan militer
suatu negara didasarkan atas kepemilikan dan akusisi persenjataan yang lengkap dan
canggih, julukan ini menjadi kurang berarti mengingat elemen kekuatan militer
merupakan aspek terpenting dalam melihat peran negara sebagai kekuatan global atau
kawasan dewasa ini, selain tentu saja kombinasi wilayah dan penduduk tadi disamping
kapabilitas ekonomi.
Dilihat dari realitas kekuatan militer saat ini, Indonesia tidaklah dapat
digolongkan memiliki supremasi (dominasi) kekuatan untuk kawasan Asia Tenggara
seperti yang pernah dicapai tahun 1960-an dan 1970-an. Dari beberapa indikator,
Indonesia tidak memiliki kuantitas yang dapat digolongkan dominan dibanding kekuatan
lainnya, sebagaimana ditunjukkan dari deskripsi data berikut (lihat tabel 5.3.):
(1) Dalam hal penetapan anggaran belanja militer/pertahanan (berdasarkan data tahun
1997 dalam situasi pertumbuhan ekonomi normal), Indonesia memang
membelanjakan anggaran tertinggi dibanding negara lainnya. Tetapi kalau dilihat dari
proporsinya terhadap GDP dan basis per kapita, peringkat Indonesia berada di
belakang Singapura, Malaysia, Brunei dan bahkan Kamboja.
(2) Dalam sumberdaya manusia (tentara) walaupun Vietnam mengurangi jumlah
tentaranya hampir setengah dari kekuatannya pada saat Perang Dingin, jumlah
tentaranya saat ini masih yang terbanyak di Asia Tenggara, disusul kemudian
Myanmar, Thailand, dan baru Indonesia.
(3) Dalam hal akuisisi persenjataan angkatan darat, Vietnam masih merupakan kekuatan
dominan. Walaupun akuisisi yang dilakukan pada pasca Perang Dingin relatif sedikit,
264 Juwono Sudarsono, “Negara Berpengaruh di Kawasan”, Makalah Ceramah di Pusat Studi
Asia-Afrika dan Negara-negara Berkembang - Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Luar
Negeri RI, Bandung, Maret 1988. Indonesia dogolongkan sebagai negara berpengaruh di kawasan Asia
Tenggara, sejajar dengan India di Asia Selatan, Mesir di Timur Tengah, dan Brasil di Amerika Selatan.
122
tetapi persenjataan sisa-sisa Perang Dingin masih cukup banyak. Posisi Indonesia
berada di belakangnya, relatif mempunyai kekuatan sama dengan Thailand. Salah satu
kelemahan yang dimiliki persenjataan Indonesia, sampai sejauh ini belum
mengakuisisi jenis senjata Tank Tempur Utama (Main Battle Tank), sama seperti yang
dialami Malaysia, Filipina dan Myanmar.
(4) Dalam hal akuisisi persenjataan angkatan laut, kuantitas kekuatan persenjataan
Indonesia berada di depan, disusul kemudian oleh Thailand, Malaysia dan Myanmar.
Tetapi dilihat dari kuantitas perbandingannya, margin perbedaannya relatif sedikit.
Bahkan Thailand, walaupun berada dalam posisi dua, tetapi merupakan satu-satunya
negara di Asia Tenggara yang telah memiliki Kapal Induk sejak tahun 1998.
(5) Dalam hal akuisisi persenjataan angkatan udara (merujuk pada penggelaran dan
akuisisi kekuatan pesawat tempur), posisi Indonesia berada pada peringkat 4.
Kekuatan utama tempur udara masih berada di Vietnam, disusul kemudian Thailand
dan Singapura.
Walaupun bukan yang terdepan (kecuali AL), postur kekuatan Angkatan
Bersenjata dan penggelaran persenjataan Indonesia sebenarnya dapat dikategorikan
sebagai salah satu kekuatan utama di Asia Tenggara. Tetapi bila ukuran-ukuran kualitas
dikedepankan (misalnya dilihat dari proporsi/per-sentase/perbandingannya dengan
jumlah penduduk, luasnya wilayah kedaulatan dan wilayah operasi pertahanan), bukan
tidak mungkin postur kekuatan Indonesia akan berada pada level menengah ke bawah,
bahkan dibanding kekuatan negara kecil seperti Malaysia dan Singapura. Padahal dilihat
dari aspek-aspek tersebut diatas, jumlah penduduk dan wilayah kedaulatan yang harus
dilindungi, baik darat, laut dan udara, adalah yang terbesar dan terluas dibanding negara
Asia Tenggara lainnya.
Rasionalitas Pembangunan Persenjataan Indonesia
Mengingat realitas seperti diatas, rasionalitas kekuatan militer Indonesia masih
jauh dari ideal, dan ini hendaknya menjadi prioritas jangka panjang dalam pembangunan
kekuatan militer ke depan. Pentingnya pembangunan kekuatan militer Indonesia, bukan
semata-mata diadasarkan atas keinginan Indonesia untuk menjadi “polisi”, supervisi
adidaya atau kekuatan regional di Asia Tenggara yang pasti akan “meresahkan” para
tetangga dan kekuatan-kekuatan lain yang selama ini telah memposisikan diri sebagai
“polisi” atau kekuatan regional. Tetapi lebih didasarkan atas perlunya peningkatan postur
militer terkait dengan kepentingan pengamanan wilayah dan menjaga persatuan,
keutuhan dan kedaulatan tanah air sebagaimana tergambar dalam Doktrin CADEK 1988
dan Doktrin TNI baru yang tengah direvisi.265
Krisis ekonomi berkepanjangan yang dialami Indonesia, dipastikan telah
mempengaruhi program modernisasi TNI, namun demikian masalah keamanan
hendaknya tetap menjadi perhatian utama. Dilihat dari kenyataan geografik, kenyataan
demografi, kebutuhan ruang untuk hidup,266 dan perlunya kekuatan penangkal,
pertimbangan untuk pembangunan kekuatan militer Indonesia dari waktu ke waktu tetap
penting dan mendesak sampai mencapai kondisi ideal.
265 Dewi Fortuna Anwar, disampaikan secara lisan dalam Lokakarya Organisasi dan Doktrin
TNI, Kerjasama SESKO TNI dan LIPI, Bandung 29 Oktober – 1 Nopember 2001.
266 Lihat Robert Mangindaan, “CTBT dari Perspektif Pertahanan Negara”, Makalah yang
disampaikan dalam Seminar CTBT Departemen Luar Negeri RI, Bogor, 12-14 Desember 2000.
123
Kenyataan Geografik
Wilayah negara Indonesia terdiri atas 17.508 pulau dengan perairan 5 juta
kilometer persegi ditambah 3 juta kilometer persegi Zona Ekonomi Eklusif/ZEE,
berada di jalan silang dunia, dan sudah menjadi hak dan kewajiban bagi Indonesia untuk
memelihara kedaulatannya terhadap wilayahnya yang sah. Dari keseluruhan pulau
tersebut, hanya tiga daerah yang memiliki perbatasan di darat, artinya musuh mempunyai
akses untuk 360 derajat. Dikaitkan dengan konsekuensi berada di jalan silang dunia,
berarti ada unsur asing di dalam wilayah kedaulatan yang memanfaatkan innocent passage
tumpang tindih dengan life line dari 207 juta manusia Indonesia.
Tidak ada pihak yang bisa menjamin bahwa para pengguna sea lanes of communication
(SLOC) semuanya adalah pengguna yang sopan dan santun. Kenyataan di lapangan
meperlihatkan bahwa pada umumnya para pengguna SLOC adalah negara maritim yang
kuat dan memiliki kekuatan laut yang lebih superior dar TNI-AL. Memang benar interstate
conflict sudah tidak popular sekarang ini, akan tetapi kenyataan di lapangan
memperlihatkan bahwa penyiapan mesin perang merupakan never ending business.
Meskipun bahasanya adalah perampingan dan pengurangan kekuatan operasional, akan
tetapi kemampuan untuk proyeksi kekuatan tidak pernah surut bahkan lebih modern dan
mematikan.
Dari kaca mata pertahanan --adalah hal yang mustahil apabila suatu kekuatan laut
yang mondar-mandir di perairan kawasan Asia Tenggara tetapi tidak mempunyai
kemampuan untuk memproyeksikan kekuatannya. Buktinya? Singapore masih
memelihara supremasi kekuatan udara di Asia Tenggara,267 kemudian Thailand dan
Malaysia secara konsisten membangun kekuatan laut yang perkasa di perairan Asia
Tenggara.
Terkait dengan faktor geografis, beberapa hal yang perlu mendapatkan prioritas
pengamanan adalah: 1) pengamanan jalur laut: a) pengamanan Alur Laut Kepulauan
Indonesia (ALKI) yang telah disahkan International Maritime Organization (IMO) tanggal 15
Juni 1998;268 dan 2) pengamanan jalur laut dari ancaman para pembajak atau perompak.
Wilayah perairan Indonesia, terutama Malaka yang paling sibuk dan padat, sangat rawan
terhadap pembajakan dan perompakan sebagaimana dilaporkan Biro Maritim
Internasional (IMB);269 2) pengamanan wilayah laut terhadap tindakan-tindakan
pencurian ikan dan kekayaan alam lainnya; dan 3) pengamanan wilayah laut terhadap
segala bentuk dan tindakan penyelundupan, baik dari dalam maupun luar Indonesia, yang
dilakukan sebagai bentuk tindakan kriminal ekonomi maupun kriminal politik
(kepentingan gerakan separatis); serta 4) pengamanan wilayah laut dan udara terhadap
penggunaan jalur laut dan jalur Indonesia oleh pihak asing untuk kepentingan mata-mata
atau inteljen.
Kenyataan Demografik
Penduduk Indonesia berjumlah 207 juta jiwa dan terdiri dari 300 suku bangsa.
Tanpa penduduk berarti tidak ada negara, dan negara sudah jelas mempunyai hak
267 "Profil Republic of Singapore Air Force", Angkasa, No. 5 Tahun X Februari 2000, hal. 17-21;
dan Mangindaan, Loc.Cit.
268 "Alur Laut Kepulauan Indonesia: Sebuah Tantangan Bagi TNI-AU", Angkasa, No. 12 Tahun
VIII Februari 1998, hal. 72-74.
269 “Dua Kapal Dibajak di Selat Malaka”, Media Indonesia 27 Juni 2001; dan "Satuan Udara
Armada Barat: Terbang Demi 4 Milyar Dollar", Angkasa, No. 5 Tahun X Februari 2000, hal. 36-38.
124
kedaulatan untuk melindungi warga negaranya, dari manapun ancaman itu datang.
Moda konflik yang sedang berkembang, belakangan ini adalah intra-state conflict, dan
hampir pasti selalu ada tangan dari luar yang ikut bermain didalamnya. Perbedaannya
adalah mereka bermain secara terbuka atau secara tertutup, sedangkan persamaannya
adalah aktornya sudah pasti lebih superior. Apapun namanya, intra-state conflict menyangkut
kedaulatan negara, artinya semua pihak tanpa kecuali, mempunyai kewajiban
mempertahankan hak kedaulatan negara. Konflik bisa terjadi di daerah mana saja, di
daerah pesisir pantai, atau di pedalaman, atau di daerah periferal, dan tidak bisa dihindari
pasti ada “tangan yang kuat dari luar” ikut bermain. Menghadapi ancaman tersebut,
kekuatan apa yang menjadi andalan negara untuk melaksanakan hak kedaulatannya?
Alternatifnya hanya satu yaitu kekuatan mesin perang yang tangguh.
Terkait dengan faktor demografik, beberapa hal yang perlu mendapatkan
prioritas pengamanan adalah: 1) secara internal, pengamanan migrasi dan integrasi
nasional antar suku yang rawan konflik, seperti kasus Dayak-Madura dan pengusiran
warga etnik lain dalam konflik Aceh; dan 2) secara eksternal, menjaga migrasi ilegal untuk
kepentingan gerakan-gerakan separatis dan kasus-kasus lintas batas, seperti pelarian
aktivis gerakan separatis Aceh ke Malaysia dan Thailand Selatan, lintas batas warga
sekitar perbatasan Papua Indonesia dengan Papua New Guinea, dan dimasa depan
adalah kasus-kasus lintas batas di perbatasan Nusa Tenggara Timur dan Timor-Timur.
Kebutuhan untuk Hidup
Sebagai bangsa dari negara yang berdaulat, kebutuhan untuk hidup, berkembang,
dan bermartabat sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia (dengan istilah lain prestise
dan pengaruh), merupakan kepentingan yang hakiki. Kepentingan tersebut merupakan
prinsip universal, dan sudah seharusnya bangsa Indonesia berjuang untuk mengejar hak
tersebut. Perjuangan untuk mengejar kepentingan tesebut, tentunya hanya dapat
berkembang dnegan baik apabila di payungi dengan atmosfir yang kondusif. Masalahnya
adalah atmosfir tersebut tidak terbentuk secara alamiah, tetapi perlu diupayakan oleh
segenap bangsa Indonesia sendiri.
Sebagai bangsa yang besar, Indonesia membutuhkan labensraum yang besar pula,
dan pasti akan bersinggungan dengan kepentingan nasional negara lain, yang mungkin
lebih lemah dan mungkin juga lebih superior. Dalam konteks ini negosiasi hanya dapat
dikembangkan secara maksimal dan menguntungkan apabila ada posisi tawar yang kuat,
yang didukung oleh kekuatan nyata di bidang politik, ekonomi dan kekuatan militer. Sulit
bagi mesin perang Indonesia untuk mengembangkan posisi tawarnya apabila bersandar
pada postur yang kecil dan low profile seperti sekarang.
Pada masa otonomi daerah sekarang ini, bila implementasinya sudah
dilaksanakan secara penuh, maka interaksi daerah dengan pihak asing akan semakin
meningkat, sehingga memerlukan liputan pengamanan yang semakin besar. Terjadinya
kemungkinan intervensi (petualangan) dari pihak asing tidak akan terjadi apabila
Indonesia memiliki kekuatan dengan deterrence power yang memadai, minimal di
lingkungan terkecil kawasan Asia Tenggara.
Terkait dengan faktor diatas, beberapa hal yang perlu mendapatkan prioritas
penanganan adalah: 1) kemampuan postur pertahanan yang kuat yang dapat mendukung
kemampuan negosiasi dan diplomasi Indonesia; dan 2) terkait dengan interaksi daerahdaerah
otonomi (baik otonomi umum maupun otonomi yang diperluas) adalah menjaga
125
keamanan daerah terhadap kemungkinan intervensi (petualangan dan intelejen) pihak
lain lain dengan kekuatan penangkal (deterrence) yang memadai.
Kebutuhan Penangkalan (Deterrence)
Sebagai penegasan dari kebutuhan diatas, kasus masuknya INTERFET
(International Force in East Timor) yang notabene pasukan Australia ke Propinsi Timor-
Timur (saat itu secara de facto merupakan wilayah Indonesia) setelah jajak pendapat
Agustus 1999, merupakan pelajaran berharga mengenai kebutuhan penangkalan
(deterrence) TNI. Hal ini antara lain karena posisi TNI yang sangat lemah di mata negara
asing. Ada beberapa tantangan yang harus menjadi perhatian Indonesia mengenai
kebijakan penangkalan ini:
(1) Kemungkinan Australia menjadikan Timor Leste sebagai “pangkalan depan (forward
base defense)”, hal ini terkait dengan Doktrin Howard yang menjadikan Australia
seakan-akan “wakil” AS sebagai polisi regional dan lebih aktif dalam masalahmasalah
keamanan Australia, jika perlu melalui intervensi. Hal ini akan menjadi
relevan, jika muncul konflik di Papua dan konflik Maluku terus berkepanjangan, yang
dilihat Australia sebagai instabilitas kawasan. Keterlibatan Australia dalam konflik
PNG dengan pemberontakan separatis Bouganville tahun 1988-1998,270 juga harus
dilihat sebagai pelajaran.
(2) Kemungkinan melubernya (spillover) konflik Laut Cina Selatan, karena letak konflik
yang berdekatan dengan wilayah Indonesia (Natuna). Hal ini diperlukan fasilitas
militer yang kuat di sekitar Kepulauan Natuna yang dapat menangkal melubernya
konflik tersebut, sekaligus untuk menghadapi kejahatan dilaut seperti
perompakan/pembajakan. Dalam dua tahun terakhir telah terjadi beberapa kali
ketegangan di kawasan konflik ini akibat sikap bermusuhan (hostilities) antara negaranegara
pengklaim Spratly, yakni Malaysia-Filipina dan Vietnam-Filipina, termasuk
konflik berskala rendah antara Cina-Filipina.271
(3) Tidak kalah pentingnya adalah kebutuhan konsentrasi di titik-titik rawan perbatasan
yang dijadikan lintasan gerakan separatis untuk pemasokan informasi dan
persenjataan: 1) disekitar wilayah perairan Aceh, terutama wilayah perbatasan laut
dengan Malaysia Utara dan Thailand Selatan untuk menangkal penyelundupan
senjata yang dilakukan Gerakan Aceh Merdeka (GAM); (2) Sepanjang perbatasan
darat Papua-PNG untuk memotong jalur logistik gerakan Organisasi Papua Merdeka
(OPM); dan (3) disekitar perairan wilayah kepulauan Maluku Selatan untuk
memotong jalur hubungan gerakan Republik Maluku Selatan (RMS) yang mencoba
bangkit kembali.272 Adanya konsentrasi pasukan TNI yang kuat diwilayah tersebut
270 Di Bougainville (Papua New Guinea) Australia dengan kekuatan militer penuh terlibat dalam
Operasi Belisi (Operation Belisi) sebagai bagian dari Peace Monitoring Group in Bougainville pada tahun 1998.
Kegiatan operasi perdamaian diatas bukan bagian dari operasi perdamaian PBB. Lihat “Multinational
Peacekeeping Operations”, The Military Balance 2000/2001 (London: IISS, 2000), halaman sisipan.
271 Budiarto Shambazy, “Anggaran Militer dan Modernisasi Senjata TNI”, Kompas 22 November
1999, hal. 20.
272 Terjadi peristiwa pengibaran bendera Republik Maluku Selatan (RMS) 25 April 2001 di
kawasan Kudamati Ambon, oleh kelompok Front Kedaulatan Maluku (FKM) yang dipimpin oleh Alex H.
Manuputty. Bahkan FKM menuntut pengembalian kedaulatan wilayah Alifuru (Maluku) yang dikatakan
telah merdeka dan berdaulat pada 25 April 1950, tetapi dirampas oleh Indonesia. Keberanian pengibaran
bendera dan tuntutan FKM ini disikapi sebagai keberanian akibat adanya dukungan dari pihak-pihak
126
merupakan daya tangkal terhadap pihak-pihak asing yang mencoba melakukan
intervensi melalui gerakan separatis.
Dengan pertimbangan-pertimbangan diatas, walaupun sedang ditempa krisis
ekonomi dan sekarang tengah dalam proses recovery, mewujudkan Postur TNI yang kecil,
professional, efisien dan efektif,273 adalah keharusan yang tidak bisa diabaikan. Hal
inipun kemudian didukung oleh pertimbangan-pertimbangan lain yang juga penting.
Pertama, walaupun sedang dalam kesulitan ekonomi, peningkatan pembagunan
persenjataan tetap penting dilaksanakan, walaupun pelaksanaannya tentu saja disesuaikan
dengan kemampuan melalui bentuk peningkatan secara gradual atau secara mencicil.
Dengan demikian, hal tersebut akan dapat menghindarkan kemungkinan negara kita pada
posisi pacuan senjata dengan diri sendiri (self-arms race) di kemudian hari.274 Penghindaran
dari self-arms race menjadi penting, karena selain menghindari penumpukan pembelian
senjata pada waktu tertentu yang akan memakan biaya yang sangat besar, juga dapat
menghindarkan kekhawatiran negara tetangga dan pihak-pihak domestik yang kritis
terhadap keberadaan militer Indonesia atau TNI.
Kedua, walaupun ancaman serangan militer (ancaman konvensional) secara langsung
sudah hampir tidak dimungkinkan lagi, tetapi menjaga keamanan wilayah dan kedaulatan
tetap harus dilakukan, dan untuk itu diperlukan modernisasi persenjataan. Sekecil apapun
faktor ancaman konvensional yang mungkin terjadi, dalam penyusunan defence planning
(perencanan pertahanan) tetap harus diperhitungkan.275 Hal ini sejalan definisi umum
fungsi pertahanan yang dianut NATO, bahwa kekuatan pertahanan dilaksanakan untuk
menghadapi fungsi-fungsi pertahanan yang saling tumpang tindih,276 yaitu: 1) Menjaga
pertahanan dan kedaulatan wilayah walaupun tidak ada ancaman dari luar; 2) Menjaga
negara dari ancaman musuh; dan 3) Ikut menjaga perdamaian dunia (peace keeping
operations).
eksternal yang mencoba memanfaatkan situasi konflik di wilayah tersebut. Lihat Forum Keadilan No. 6, 13
Mei 2001, hal. 85.
273 Letjen TNI Djadja Suparman, disampaikan dalam pidato pembukaan Lokakarya Organisasi
dan Doktrin TNI, Kerjasama SESKO TNI dan LIPI, Bandung 29 Oktober – 1 Nopember 2001.
274 Wawancara dengan Dr. Kusnanto Anggoro, tanggal 1 Juli 2001
275 Rizal Sukma, disampaikan secara lisan dalam Lokakarya Organisasi dan Doktrin TNI,
Kerjasama SESKO TNI dan LIPI, Bandung 29 Oktober – 1 Nopember 2001.
276 Marsekal Pertama Kusnadi Kardi, disampaikan secara lisan dalam Lokakarya Organisasi dan
Doktrin TNI, Kerjasama SESKO TNI dan LIPI, Bandung 29 Oktober – 1 Nopember 2001.
127
BAB VI KESIMPULAN
DAN PENUTUP
Hasil pemeriksaan data perbandingan terhadap indikator-indikator dinamika
persenjataan negara-negara Asia Tenggara menunjukkan kecenderungan meningkat pada
periode pasca Perang Dingin (tahun 1991-2000) dibandingkan pada periode masa Perang
Dingin (tahun 1975-1990). Peningkatan ini merupakan bagian dari arms build-up
(pembangunan persenjataan) dan arms maintenance (pemeliharaan persenjataan) dilihat dari
kepentingan dinamika persenjataan negara masing-masing. Kesimpulan umum ini
tercermin dalam kesimpulan-kesimpulan khusus sebagai berikut:
Anggaran Belanja Militer/Pertahanan
a) Dilihat dari nilai rata-rata anggaran belanja militer dalam harga konstan, sebagian
besar negara-negara Asia Tenggara mengalami peningkatan pada pasca Perang
Dingin dibanding pada masa Perang Dingin. Thailand mengalokasikan anggaran
sebesar 1.541,62 juta dolar AS, dan meningkat menjadi 2.919,33 juta dolar AS pada
pasca Perang Dingin. Indonesia dari 2290,87 juta dolar AS menjadi 3.139,66 juta
dolar AS, Myanmar (208,81 menjadi 1.268,22), Malaysia (1.443,31 menjadi 2788),
Filipina (839,38 menjadi 1178,56) dan kenaikan paling tajam dialami Singapura
(928,56 menjadi 3.342,44). Sedangkan dua negara yang mengalami penurunan adalah
Vietnam dan Laos.
b) Dari lima negara (ASEAN 5) yang datanya lengkap semuanya mengalami
kecenderungan menaik dalam anggaran belanja militer dalam tingkat harga berjalan.
Thailand pada tahun 1980 membelanjakan sebanyak 25.049 juta bhat, meningkat
menjadi 64.956 juta bhat pada tahun 1990, dan meningkat kembali pada tahun 1992
dan 1996 menjadi 68.810 dan 107,900 juta bhat. Myanmar (untuk tahun yang sama
dengan Thailand: 1.622; 2.400; dan 8.297 juta kyats), Singapura (1.234; 3.040; 3.684;
5.686 juta dollar Singapura); Malaysia (3.389; 4.165; 4.500; 7.176 juta ringgit), Filipina
(5.240; 17.680; 26.700; 30.183 juta pesos), dan Indonesia (951; 3.204; 4.784; 8.238
milyar Rupiah).
c) Kecuali Vietnam dan Laos yang mengalami penurunan, 5 negara lainnya yang
datanya lengkap semuanya mengalami kecenderungan menaik. Thailand pada tahun
1980 memiliki basis per kapita sebanyak 23 (dalam dolar AS), meningkat menjadi 28
pada tahun 1990, dan meningkat kembali pada tahun 1992 dan 1997 menjadi 33 dan
52. Myanmar (untuk tahun yang sama dengan Thailand: 6; 8; 6; 45, Singapura (239;
485; 590; 1.360), Malaysia (108; 89; 128; 157), Filipina (20; 14; 13; 20), dan Indonesia
(14; 10; 11; 24). Brunei dan Kamboja juga mengalami peningkatan, pada tahun 1991
masing-masing sebanyak 756 dan 7 menjadi masing-masing 1.240 menjadi 17 pada
tahun 1999.
d) Dilihat dari persentase anggaran militer dari GDP, semua negara mengalami
penurunan. Vietnam dan Laos mengalami penurunan tajam yang konstan. Vietnam
pada tahun 1990 tercatat sebesar 16,0% dan turun drastis menjadi 3,1% pada tahun
1999, sementara Laos dari 7,9% pada tahun 1993 menjadi 2,3% pada tahun 1999.
Sedangkan negara-negara lainnya, kendati diselingi peningkatan dalam beberapa
128
tahun, bila dihitung rata-rata mengalami penurunan dalam margin yang tipis.
Thailand pada masa Perang Dingin sebesar 3,9% menjadi 2,3% pada pasca Perang
Dingin, Myanmar (5,98% menjadi 5,3%), Singapura (5,55% menjadi 5,08%),
Malaysia (5,02% menjadi 4,1%), Filipina (2,30% menjadi 1,92%), Indonesia (3,37%
menjadi 1,76%) dan Brunei (6,45% menjadi 6,43%). Tetapi walaupun terjadi
penurunan hal ini tidak berpengaruh terhadap nilai riil belanja militer dalam harga
konstan.
Tentara/SDM Angkatan Bersenjata
Sebagian besar jumlah tentara Angkatan Bersenjata (AB) seluruh negara-negara
Asia Tenggara mengalami peningkatan kecuali Vietnam, Laos dan Malaysia. Jumlah total
tentara Singapura tahun 1990 (akhir tahun era Perang Dingin) adalah 55.500 orang dan
pada tahun 1998 (pasca Perang Dingin) menjadi 72.500 orang. Berikutnya dalam format
tahun yang sama, Thailand (dari 283.000 menjadi 306.000), Myanmar (230.000 menjadi
349.000), Kamboja (57.300 menjadi 94.000), Filipina (108.500 menjadi 117.800),
Indonesia (283.000 menjadi 299.000), dan Brunei (4.250 menjadi 5.000). Sedangkan
Vietnam mengalami penurunan (1.052.000 menjadi 484.000), Laos (55.100 menjadi
29.100) dan Malaysia (129.500 menjadi 105.000). Penurunan jumlah AB Vietnam sangat
tajam, hal ini disebabkan Vietnam (dan juga Laos) mengurangi secara besar-besaran ABnya
dikarenakan berkurangnya faktor ancaman dan berakhirnya situasi perang akibat
konflik Kamboja (selesai tahun 1991), dan sekarang lebih berorientasi kepada
pembangunan ekonomi dan bidang lainnya setelah banyak tertinggal dibanding negaranegara
tetangganya, ASEAN 6.
Pola kecenderungan peningkatan dalam total AB ini juga dapat diterapkan untuk
melihat kecenderungan peningkatan: (a) jumlah tentara bila dilihat dari per angkatan,
terutama untuk angkatan darat; (b) proporsi tentara per 1000 penduduk; dan (3) proporsi
tentara per 10 mil luas wilayah. Sementara kecenderungan peningkatan untuk Angkatan
Laut (AL) agak berbeda, dimana jumlah tentara seluruh negara-negara Asia Tenggara
mengalami peningkatan kecuali Filipina. Demikian pula dalam jumlah tentara Angkatan
Laut (AU) seluruh negara-negara Asia Tenggara mengalami peningkatan kecuali
Indonesia.
Kepemilikan/Penggelaran dan Akuisisi Sistem Persenjataan Utama
Dilihat dari jumlah rata-rata seluruh negara, kepemilikan/penggelaran dan
akuisisi persenjataan mengalami kecenderungan meningkat. Dari 27 komponen
persenjataan (8 komponen AD, 11 komponen AL, dan 8 komponen AU) yang
diperbandingkan, hanya tiga komponen yang mengalami penurunan, yaitu komponen
perbandingan Pesawat Tempur dengan perbedaan sangat tipis dari 846 unit menjadi 838
unit; perbandingan Pesawat Angkut dari 460 unit menjadi 299 unit; dan Helikopter
Angkut dari 536 unit menjadi 474 unit.
Dilihat dari kecenderungan peningkatan per masing-masing negara, seluruh
negara-negara Asia Tenggara mengalami peningkatan dalam sebagian besar komponen,
kecuali dalam komponen-komponen tertentu (mengalami penurunan). Penurunan
Vietnam dalam kepemilikan Tank Tempur Utama, Kendaraan Lapis Baja Angkut
Pasukan, Kapal Frigat, Kapal Patroli dan Tempur Pantai, Landing Shift, FTR, Helikopter
Bersenjata (7 komponen); Indonesia: Kapal Pendukung dan Jenis Lainnya, FTR, Pesawat
Latih, Pesawat Angkut, Helikopter Angkut (5 komponen); Malaysia: Artileri, Pesawat
Latih, Pesawat Angkut, Helikopter Angkut (4 komponen); Singapura: Senjata Pertahanan
Udara, FGA, FTR, Pesawat Angkut (4 komponen); Filipina: Kapal Frigat dan Landing
129
Shift (2 komponen); Thailand: FTR, Pesawat Angkut (2 komponen); Brunei:
Helikopter Angkut, Helikopter Bersenjata (2 komponen); Myanmar: Pesawat Angkut (1
komponen); dan Kamboja: Kapal Patroli dan Tempur Pantai (1 komponen).
* * *
Terjadinya peningkatan dalam pembangunan persenjataan diatas, disebabkan
adanya perkaitan faktor-faktor internasional dan domestik yang mempengaruhi dan
dipertimbangkan oleh para pengambilan keputusan di negara-negara Asia Tenggara.
Dari lingkungan internasional, faktor-faktor yang yang mempengaruhi dan
dipertimbangkan tersebut adalah terkait dengan perubahan konfigurasi keamanan seiring
dengan berakhirnya Perang Dingin, yang ditandai dengan menurun drastisnya intensitas
konflik global US-AS, penarikan pasukan US-AS dari wilayah Asia Tenggara dan dapat
ditanganinya masalah Kamboja melalui Persetujuan Paris 23 Oktober 1991, yang
memunculkan harapan akan suatu perdamaian. Tetapi era kehendak baik (era of goodwill)
ini tidak berlansung lama, ketika berakhirnya tatanan global yang bercirikan dua kutub
membuka jalan bagi suatu struktur banyak kutub yang kommpleks bercirikan
ketidakpastian. Bagi negara-negara Asia Tenggara, ketidakpastian ini berkisar pada tiga
masalah penting: (1) perselisihan-perselisihan teritorial yang tidak terpecahkan; (2)
pengurangan kehadiran militer AS di kawasan; dan (3) munculnya peranan kekuatankekuatan
regional. Tiga masalah ini, kemudian dibarengi dengan adanya perubahan pola
perdagangan senjata internasional yang makin memudahkan banyak negara mengakuisisi
persenjataan.
Kecurigaan dan Konflik Intra dan Ekstra-Regional
Salah satu konsekuensi berakhirnya persaingan Timur-Barat adalah muculnya
kecurigaan dan konflik-konflik regional diseluruh belahan dunia, tidak terkecuali di Asia-
Pasifik dan khususnya Asia Tenggara. Konflik-konflik ini memiliki otonomi yang lebih
besar untuk berkembang menjadi konflik yang lebih serius dan mengancam stabilitas
kawasan. Potensi konflik ini mengandung aspek persepsi historis, aspek sengketa
teritorial intra-kawasan dan aspek teritorial intra dan ekstra-kawasan.
a) Persepsi historis kondisi hubungan antar negara masa lampau masih melandasi
adanya kecurigaan-kecurigaan dalan hubungan antar negara pasca Perang Dingin.
Persepsi historis ini antara lain: sikap ekspansionistik politik luar negeri Indonesia
Era Soekarno dan kebijakannya dalam konfrontasi Indonesia-Malaya, persepsi negara
kecil terhadap negara besar, serta perebutan pengaruh dan kepemimpinan di
Indocina, khususnya antara Thailand dan Vietnam.
b) Sesama negara intra-kawasan Asia Tenggara, masih terlibat dalam banyak sengketa
atau konflik yang diakibatkan masalah-masalah: klaim atas kedaulatan pulau atau
wilayah, perbatasan darat, dan perbatasan landas kontinen.
c) Negara-negara Asia Tenggara selain terlibat konflik sesama negara intra-kawasan juga
terlibat konflik dengan negara ekstra-kawasan, yaitu: Konflik Kep. Spartly di Laut
Cina Selatan yang melibatkan enam negara ASEAN Taiwan dan Cina, konflik Kep.
Paracel antara Vietnam dan Cina, dan konflik perbatasan antara Myanmar dan
Bangladesh. Walaupun Indonesia dan Thailand tidak terlibat dalam konflik Laut Cina
Selatan, tetapi adanya kemungkinan limpahan konflik (spillover) dipandang sebagai
potensi ancaman yang harus diwaspadai.
130
Pergeseran Aliansi/Postur Pertahanan Regional
Selama era Perang Dingin konfigurasi keamanan negara-negara Asia Tenggara
didominasi oleh hubungan bipolar antara negara AS dan US. Dalam sistem ini tercipta
stabilitas strategis dengan adanya hubungan-hubungan strategis yang jelas --meskipun
berbahaya, antara dua blok, AS vs US serta para sekutunya. Dalam situasi ini, AS
disamping melindungi kepentingan strategisnya sendiri, juga berperan sebagai pelindung
para sekutunya (model payung keamanan) dengan membentuk beberapa kerjasama
keamanan bilateral dengan Thailand, Filipina, Jepang dan Korea Selatan. Demikian pula
US menjalin kerjasama keamanan bilateral dengan Vietnam dan sub sekutunya (Laos dan
Kamboja).
Pasca Perang Dingin konfigurasi keamanan mengalami perubahan dan
pergeseran aliansi mendasar dalam tatanan baru keamanan regional, yang ditandai adanya
penarikan mundur kekuatan militer US (dari Cam Ranch Bay dan Danang di Vietnam)
dan berkurangnya peran (juga ditandai dengan penarikan kekuatan militer di Subic Bay
dan Clark Field di Filipina) dan pengaruh AS di Asia Pasifik di satu pihak, yang
dipersepsi sebagai adanya power vacuum (kekosongan kekuasaan) yang mengharuskan
peran aktif dari negara-negara Asia Tenggara untuk turut menjaga keamanannya sendiri,
dan secara kolektif berbagi beban keamanan (burden sharing) dengan AS yang telah
mengurangi peran stabilisator di kawasan.
Perimbangan Kekuatan Regional Asia-Pasifik
Persepsi power vacuum dikarenakan berkurangnya kehadiran pasukan AS juga
ditanggapi oleh negara-negara yang dianggap sebagai kekuatan regional di Asia-Pasifik,
yaitu Cina, Jepang, India dan dalam beberapa hal Australia. Upaya-upaya yang dilakukan
keempat negara ini, terutama Cina dan Jepang adalah peningkatan proyeksi kekuatan
militer yang dapat dilihat dari beberapa indikator berikut: anggaran belanja militer yang
terus meningkat; impor senjata konvensional yang meningkat; dan modernisasi Angkatan
Bersenjata.
Negara-negara Asia Tenggara memandang kekhawatiran terhadap kekuatan
regional ini disebabkan kemungkinan munculnya potensi konflik akibat benturan
kepentingan diantara mereka untuk melindungi berbagai kepentingannya, dan adanya
rivalitas kekuatan di wilayah Asia Tenggara. Oleh karenanya setiap peningkatan
proyeksi kekuatan militer yang dilakukan negara-negara kekuatan regional akan
mempengaruhi dinamika persenjataan negara-negara disekitarnya mengikuti penalaran
adanya dilema keamanan.
Kemudahan Pasar Senjata: Dari Sellers Market ke Buyers Market
Pada periode Perang Dingin, sistem perdagangan senjata internasional lebih
berpola tradisional, dimana penjualan senjata selain mempunyai implikasi politik juga
bersifat selektif. Negara-negara produsen senjata dalam blok Barat, terutama AS dan
sekutunya, membatasi penjualan senjata pada negara-negara, yang secara ideologi, politik,
dan ekonomi, berhubungan dekat dengan mereka. Demikian juga US, hanya mensuplai
senjata pada negara-negara dalam blok Komunis atau yang mempunyai hubungan politik
bersahabat dengannya. Sementara dalam hal prosedur, penjualan senjata dilakukan
bertahap sesuai standar yang diberikan oleh penjual dan dikontrol sangat ketat oleh
pemerintah. Tipe dan kapasitas senjata yang dijual pun mempunyai berbagai persyaratan
dan pembatasan. AS, misalnya, tidak akan menjual teknologi pertahanannya yang paling
mutakhir pada Thailand kendati negara ini merupakan sekutu AS. Sistem perdagangan
131
senjata model ini disebut dengan “sellers market (pasar penjual)”, yaitu penjual yang
menentukan senjata apa yang dapat diperoleh dan dengan kondisi dan persyaratan apa
saja.
Tetapi dengan berakhirnya Perang Dingin, walaupun pola lama sama sekali tidak
lenyap tetapi sistem perdagangan senjata internasional sudah bergerak ke arah pola baru
dengan berbagai kemudahan dalam persyaratan Kontrol ketat penjual kepada pembeli
bahkan sudah tidak lagi menjadi stempel dalam perdagangan senjata internasional. Sistem
penjualan senjata ini kemudian dikenal dengan istilah “buyers market (pasar pembeli)”.
Artinya, pembeli berada pada posisi penawaran yang lebih kuat dan bahkan dapat
menuntut berbagai macam (dan kemudahan) persyaratan dari para produsen, baik dari
segi mutu (dapat membeli senjata yang sebelumnya tidak bisa di jual kepadanya),
kompensasi harga, pengalihan teknologi, layanan purna jual, dan sebagainya.
* * *
Dari lingkungan domestik, ada dua faktor utama yang mempengaruhi terjadinya
pembangunan persenjataan, yaitu kapabilitas ekonomi dan perkembangan industri
hankam lokal:
1. Kapabilitas ekonomi negara-negara Asia Tenggara yang tercermin dalam
pertumbuhan ekonomi mengalami kecenderungan meningkat. Bila dihitung rata-rata
per tahun sampai sebelum masa krisis, tingkat pertumbuhan periode tahun 1991-
1996 mengalami kenaikan dibanding periode tahun 1981-1990. Thailand dari 7,9%
menjadi 7,93%, Singapura (6,5% menjadi 8,22%), Malaysia (5,2% menjadi 8,72%),
Indonesia (6,0% menjadi 7,8%), dan Filipina (1,0% menjadi 2,98%). Adanya
kenaikan ini secara umum mempunyai korelasi dengan kenaikan dinamika
persenjataan pasca Perang Dingin. Penetapan pembelanjaan militer dan pengeluaran
anggaran untuk akuisisi senjata cenderung meningkat pada saat tingkat pertumbuhan
ekonomi meningkat, dan cenderung mengalami penurunan pada saat tingkat
pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan, sebagaimana ditunjukkan pada saat
krisis ekonomi regional melanda negara-negara Asia Tenggara. Dengan demikian
faktor kapabilitas ekonomi mempunyai korelasi yang paling signifikan dengan
pengeluaran anggaran belanja militer dan pengeluaran anggaran untuk akuisisi
senjata. Walaupun persepsi ancaman tetap menjadi perhatian utama, tetapi apabila
kemampuan ekonomi menurun maka persepsi ancaman --mengikuti pola akuisisi
rasional-- berada dibelakangnya. Tetapi walaupun berada di belakang, hal ini bukan
berarti persepsi ancaman menjadi tidak penting dan tidak berpengaruh terhadap
kepentingan akuisisi senjata, mengingat walaupun dalam keadaan krisis ekonomi,
akuisisi tetap dilakukan hanya dengan derajat yang menurun. Maka, dengan
mengikuti pola dan trend sebelumnya, maka apabila negara-negara Asia Tenggara
mengalami tingkat pertumbuhan ekonomi yang baik, kompetisi pembanguan
persenjataan di kawasan ini besar kemungkinan akan terulang kembali.
2. Kecuali Laos, Kamboja dan Brunei, semua negara Asia Tenggara mempunyai dan
mengembangkan industri pertahanan domestik, baik berdasarkan lisensi negara Barat
maupun hasil desain dalam negeri. Selain untuk kepentingan pasar dalam negeri
(captive market), hasil produksi mereka juga untuk kepentingan ekspor.
Di pihak lain, meningkatnya pembangunan persenjataan di negara-negara Asia
Tenggara pada periode pasca Perang juga disebabkan karena pada saat yang bersamaan
132
(1991-1993) belum terbentuk suatu mekanisme regional yang dapat mengatur
masalah-masalah keamanan di antara sesama negara kawasan. Selanjutnya, setelah
terbentuknya ASEAN Regional Forum (ARF) pun yang berfungsi sebagai forum untuk
membahas dan membicarakan masalah-masalah kemanan di Asia-Pasifik, peningkatan
pembangunan persenjataan tetap berlangsung. Kehadiran ARF belum sepenuhnya
mampu meredam dinamika persenjataan, hal ini dikarenakan: 1) Instrumen-instrtumen
kebijakan keamanan ARF masih belum berjalan semestinya; 2) ARF lebih bersifat forum
dialog yang bersifat longgar sehingga kesepakatan-kesepakatannya tidak terlalu mengikat
anggotanya; dan 3) Sebagian besar anggota ARF, terutama negara-negara besar, belum
sepenuhnya meyakini kemampuan ARF dalam mengatasi persoalan-persoalan keamanan,
dianataranya masalah Laut Cina Selatan dan konflik Cina-Taiwan.
* * *
Berdasarkan perbandingan dinamika persenjataan diatas, terutama dalam
penggelaran dan akuisisi persenjataan, dapat dilihat pula peta peningkatan dan kekuatan
militer negara-negara Asia Tenggara, dimana postur kekuatan militer Indonesia
menunjukkan profil utama (dari aspek kuantitas) dibanding negara-negara lainnya. Tetapi
bila kuantitas persenjataan yang dimilikinya dilihat proporsi dan persentasenya terhadap
jangkauan wilayah operasi, wilayah kedaulatan, dan jumlah penduduk yang harus
dilindunginya, profil kekuatannya tampak jauh lebih kecil (bersahaja) dibanding sebagian
besar negara-negara lainnya.
Realitas diatas, menggarisbawahi pentingnya pembangunan kekuatan
persenjataan Indonesia untuk mencapai postur kekuatan militer yang ideal. Pentingnya
pembangunan kekuatan militer Indonesia, bukan semata-mata diadasarkan atas keinginan
Indonesia untuk menjadi “polisi” atau kekuatan regional di Asia Tenggara yang pasti
akan “meresahkan” para tetangga dan kekuatan-kekuatan lain yang selama ini telah
memposisikan diri sebagai “polisi” atau kekuatan regional. Tetapi lebih didasarkan atas
perlunya peningkatan postur militer terkait dengan kepentingan pengamanan wilayah dan
menjaga persatuan, keutuhan dan kedaulatan tanah air.
Krisis ekonomi berkepanjangan yang dialami Indonesia, dipastikan telah
mempengaruhi program modernisasi TNI, namun demikian masalah keamanan
hendaknya tetap menjadi perhatian utama. Dilihat dari kenyataan geografik (luasnya
wilayah), kenyataan demografi (besarnya jumlah penduduk), kebutuhan ruang untuk
hidup (keinginan untuk sejajar secara politis dengan negara lain), dan perlunya kekuatan
penangkal, pertimbangan untuk pembangunan kekuatan militer Indonesia dari waktu ke
waktu tetap penting dan mendesak sampai mencapai kondisi ideal.
133
DAFTAR PUSTAKA
Buku, Disertasi, Tesis dan Penelitian
Alfian (dkk.). 1986. Laporan Penelitian Latar Belakang Terbentuknya ASEAN, Jakarta:
Proyek Kerjasama ASEAN, Sekretariat Nasional ASEAN dan Departemen
Luar Negeri RI.
Andrea, F. 2000. Peran ASEAN dalam Mewujudkan ASEAN Regional Forum, Jakarta: Tesis
Magister PPs Universitas Jayabaya.
Buzan, Barry. 1983. People, State, and Fear: The National Security Problem in International
Relations. Brighton, Sussex: Wheatsheaf Books, Ltd.
_____. 1987. An Introduction to Strategic Studies: Military Technology and International Relations.
London: Macmillan for the International Institute for Strategic Studies.
_____. 1991. People, States, and Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post
Cold War Era, Hertfordshire: Harvester Wheatsheaf,.
_____. and Gohwer Rizvi, 1986. South Asian Security and the Great Powers, London:
MacMillan Press.
Bandoro, Bantarto (ed). 1996. Agenda dan Penataan Keamanan di Asia Pasifik. Jakarta: CSIS.
Cunha, Derek da (ed). 2000. Southeast Asian Perspectives on Security. Singapore: Institute of
Southeast Asian Studies.
Cahn, Anne Hessing. 1977. Controlling the Future Arms Trade. New York: Mc Graw Hill.
Dermawan, Ninok Leksono. 1992. Akuisisi Senjata RI dan Anggota ASEAN Lain, 1975-
1990: Suatu Kajian atas Riwayat, Pola, Konteks dan Logika. Jakarta: Disertasi Doktor,
Program Pasca Sarjana, Universitas Indonesia.
Dupuy, Trevor N (ed). 1993. International Military and Defense Encyclopedia. Vol. 1-6,
Washington DC and New York: Brassey’s (US), Inc. A Division of Maxwell
Macmillan, Inc.
Hall, D.G.E. 1988. A History of Southeast Asia. London: Macmillan Asian Histories Series.
Jones, Walter S. (Terjemahan Haris Munandar dan Y. Priyo Utomo). 1993. Logika
Hubungan Internasional: Persepsi dan Ancaman (Jilid 1). Jakarta: P.T. Gramedia
Pustaka Utama.
_____. (Terjemahan Haris Munandar dan Y. Priyo Utomo). 1993. Logika Hubungan
Internasional: Kekuasaan, Ekonomi-Politik Internasional dan Tatanan Dunia (Jilid 2).
Jakarta: P.T. Gramedia Pustaka Utama.
Jeshurun, Chandran (ed). 1993. China, India, Japan and the Security of Southeast Asia.
Singapore: ISEAS.
Kaufman, Daniel J. 1985. US National Security: A Framework for Analysis. Washington
D.C.: Lexington Book.
Kahin, George T. (ed). 1978. Governments and Politics of Southeast Asia. New York: St
Martin’s Press.
134
Kegley, Charles W., Jr and Pat McGowan. 1982. Foreign Policy USA/USSR. Sage
International Yearbook of Foreign Policy Studies Volume 7.
_____. and Eugene R. Wittkopt. 1989. World Politics: Trend and Transformation, (3rd edition).
New York: St. Martin’s Press.
Korb, Lawrence. 1990. The End of the Cold War and Declining Military Expenditure. New
York: UN Publications.
Lewry, Robert et.al.1996. The Armed Forces of Indonesia: The Armed Forces of Asia Series.
Penerbit (lihat library pasca)?
Mak, J.N. 1993. ASEAN Defence Reorientation 1975-1992: The Dynamic of Modernisation and
Struktural Change. Canberra: Strategic and Defence Studies Centre, Research
School of Pacific Studies, The Australian National University.
Mas’oed, Mochtar. 1989. Ilmu Hubungan Internasional: Tingkat Analisis dan Teorisasi.
Yogyakarta: PAU Studi Sosial UGM.
_____. 1990. Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi. Jakarta: LP3ES.
Muhadjir, Noeng. 1989. Metodologi Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Rake Sarasin.
Mahmood, Rohana dan Rustam A. Sani (ed). 1993. Confidence Building and Conflict Reduction
in the Pacific. Kuala Lumpur: ISIS.
Osborne, Milton. 1988. Southeast Asia: An Illustrated Introductory History. Sidney: Allen &
Unwim Australia Pty Ltd.
Ra’anan, Uri, Roberts L. Pfaltzgraff, Jr., dan Geoffrey Kemp (ed). 1978. Arms Transfers to
the Third World: The Military Buildup in Less Industrial Countries. Boulder, Colorado:
Westview Press,.
Rubinstein, AZ. 1989. Soviet Foreign Policy Since World War II: Imperial and Global. Glenview
Ill.: Scott, Foresman.
Rudy, Teuku May. 1997. Studi Kawasan: Sejarah Diplomasi dan Perkembangan Politik di Asia.
Bandung: Bina Budhaya.
Russett, Bruce. 1983. The Prisoners of Insecurity: Nuclear Deterrence, the Arms Race, and Arms
Control, New York: W.H. Freeman and Company.
Subiyanto, Bijah. 2000. Studi Komparatif Kekuatan Pertahanan dan Keamanan Negara-Negara
Asia, Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Sokolsky, Richard, and Angel Rabasa, C.R. Neu. 2000. The Role of Southeast Asia in U.S.
Strategy Toward China. Santa Monica: RAND Corporation.
Seabury, P., and A. Codevilla. 1989. Wars: Ends and Means. New York: Basic Books.
Sheehan, Michael. 1983. The Arms Race. Oxford: Martin Robertson.
Sudarsono, Juwono (dkk). 1996. Perkembangan Studi Hubungan Internasional dan Tantangan
Masa Depan. Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya.
Spanier, J. 1988. American Foreign Policy Since World War II. Washington D.C.:
Congressional Quarterly.
Sukma, Rizal. 1991. Peranan Strategis RRC dan Pengaturan Keamanan di Asia Tenggara,
Jakarta: CSIS.
Sutopo, A.R., 1986. Amerika Serikat dan Uni Soviet dalam Perimbangan Persenjataan Strategis.
Jakarta: CSIS
Sekretariat Nasional ASEAN. 1995. ASEAN Selayang Pandang. Jakarta: Departemen Luar
Negeri RI.
Syah, Djalinus. 1994. Mengenal ASEAN dan Negara-negara Anggotanya. Jakarta: PT Kreasi
Jaya Utama.
135
SarDesai, D.R. 1989. Southeast Asia: Past and Present. London: Macmillan Education
Ltd., Westview Press, Inc.
Solidum, Estrella D. 1974. Towards a Southeast Asian Community. Quezon City: University
of the Philippines Press.
Tilman, R.O. 1987. Southeast Asia and the Enemy Beyond: ASEAN Perceptions of External
Threats. Boulder, Colorado: Westview Press, Inc.
Than, Mya and Carolyn L. Gates (ed), 2001. ASEAN Enlargement: Impacts and Implications.
Singapore: ISEAS.
Usman, Asnani dan Rizal Sukma. 1997. Konflik Laut Cina Selatan: Tantangan Bagi
ASEAN. Jakarta: CSIS.
Wah, Chin Kin. 1983. The Defence of Malaysia and Singapore. Cambridge: Cambridge
University Press.
______, (ed). 1987. Defence Spending in Southeast Asia. Singapore: ISEAS.
Jurnal, Proposal Proyek dan Paper
Anggoro, Kusnanto. “Pengkajian Strategi dan Keamanan”. Preliminary Draft PPs
Universitas Indonesia dan Universitas Jayabaya. Jakarta, 1996.
_____. “Senjata Nuklir, Doktrin Penangkalan dan Kerjasama Keamanan Pasca Perang
Dingin”. Dalam Juwono Sudarsono dkk. Perkembangan Studi Hubungan
Internasional dan Tantangan Masa Depan, Dunia Pustaka Jaya, Jakarta 1996.
Alagappa, Muthiah. “Soviet Policy in South-east Asia: Towards Constructive
Engagement”, Pacific Affairs 63, No. 3.
Anwar, Dewi Fortuna. “Negara-negara ASEAN Mencari Model Keamanan Regional”.
Analisis CSIS No. 4 Tahun XXII, Juli-Agustus 1993.
_____. “Peningkatan Pembelian Senjata dalam ASEAN dan Implikasinya”. Teknologi
Strategi Militer. No. 74, Th. VII, Agustus 1993.
_____. “The Rise in Arms Purchase: Its Significance and Impacts on Southeast Asian
Political Stability”. Indonesian Quarterly Vol. XXII, No. 3, 1994.
Asnan, Hanafie. “Kekuatan Udara Indonesia: Memelihara Persatuan dalam Kebhinekaan
dan Pandangan tentang Kekuatan Udara di Masa Depan”. Prangnya Karya
Wiratama - Majalah Ikatan Alumni SESKOAU, No. 05 Tahun 2000.
Acharya, Amitav. “Arms Proliferation Issues in ASEAN: Towards a More
‘Conventional’ Defence Posture?”. Contemporary Southeast Asia 10, No. 3, 1988.
_____. “An Arms Race in Post-Cold War Southeast Asia: Prospects for Control”. Pacific
Strategic Papers, Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 1994.
Andrea, F. “Kegiatan-kegiatan Diplomatik ASEAN di Asia Pasifik 1999”, Analisis CSIS
Tahun XXVIII No. 4 1999.
Ahmad, Zakaria Haji. “Images of American Power: Perspectives from Southeast Asia”,
makalah Unit Pengajian Strategi dan Keselamatan (Kuala Lumpur: Strategic and
Security Studies Programme, Universiti Kebangsaan Malaysia, 1991.
Ball, Nicole. “Measuring Third World Security Expenditure: A Research Note”, World
Development, Vol. 12 No. 2, 1984.
Bandoro, Bantarto. “Keamanan di Kawasan Asia-Pasifik dan Pertahanan Jepang”.
Analisa CSIS No. 10 Tahun X, Oktober 1981.
_____. “Tujuan Strategi Global Uni Soviet dalam Dasawarsa 1980-an”. Analisa CSIS No.
12 Tahun X, Desember 1981.
136
_____. “Dinamisme Pasifik dan Kebijakan Alternatif Jepang”, Analisis CSIS, Tahun
XIX No. 6, Nopember-Desember 1990.
_____. “Isu Keamanan di Asia Pasifik: Rekomendasi Untuk ASEAN dan Indonesia”.
Analisis CSIS No. 4 Tahun XXII, Juli-Agustus 1993.
_____. “Visi dan Pilihan Strategis Jepang Pasca Perang Dingin: Implikasinya untuk
Keamanan Asia-Pasifik dan Peran ASEAN”, Analisis CSIS, Tahun XXIII No.
6, November-Desember 1994.
_____. “ASEAN dan Dilomasi Preventif di Asia-Pasifik”, Analisis CSIS Tahun XXV
N0. 6, November-Desember 1996.
Brzoska M. & Ohlson, T. “The Future of Arms Transfers: The Chaning Pattern”, Bulletin
of Peace Proposals, Vol. 16 No. 2, 1985.
Binh, Pam. “Prospek Penyelesaian Masalah-masalah Perdamaian dan Kestabilan di
Negara-negara Asia Tenggara”. Analisa CSIS, Tahun VIII No. 4, April 1984.
Ball, Desmond. “Arms and Affluance: Military Acquisition in the Asia-Pacific Region”,
International Security 18, No. 13 (Winter), 1993/94.
_____ and Andrew Mack. “The Military Build-up in the Asia Pacific Region: Scope,
Cases and Implications for Security”, Working Paper No. 264. Canberra:
Strategic and Defence Studies Center, The Australian National University,
Oktober 1992.
Boey, David. “A Firm Product Base”, Jane’s Defence Weekly 19, No. 14 Tahun 1993.
Bhakti, Ikrar Nusa. “Forum Regional ASEAN dan Pengaturan Keamanan Regional di
Asia Pasifik”, Jurnal Ilmu Politik No. 16, Tahun 1996.
Buszynski, Leszek. “ASEAN’s Security Dilemmas”, Survival 34, No. 4, Winter 1993.
Chufrin, Gennady. “The USSR and Asia-Pacific in 1990”, Asian Survey XXXI No. 1,
Januari 1991.
De Castro, Renato Cruz. “Managing “Strategic Unipolarity”: The ASEAN States’
Responses to the Post-Cold War Regional Environment”. dalam Derek da
Cunha (ed). Southeast Asian Perspectives on Security. Singapore: Institute of
Southeast Asian Studies, 2000.
Dipoyudo, Kirdi. “Masalah-masalah Keamanan di Asia Tenggara Menurut Suatu
Pandangan Jepang”. Analisa CSIS No. 10 Tahun X, Oktober 1981.
_____. “Garis Baru Politik Luar Negeri Uni Soviet Menuju Ko-Eksistensi Damai dan
Kerjasama”, Analisis CSIS, Tahun XVIII No. 1, Januari-Pebruari 1989.
Dibb, Paul. “The Trend Toward Military Build-up and Arms Proliferation in the Asia-
Pacific Region”, The Sixth International Security Forum, Ministry of Foreign
Affairs, Japan, 24-25 Februari 1993.
Djiwandono, Soedjati J. “Strategi Jangka Panjang Negara-negara Asia Tenggara”. Analisa
CSIS, Tahun VIII No. 4, April 1984.
_____. “Asia Tenggara dan Hubungan Timur Barat”. Analisa CSIS, Tahun XVII No. 3,
Maret 1988.
_____. “Detente Cina-Soviet dan Asia Tenggara”. Analisa CSIS, Tahun XVII No. 3,
Maret 1988.
Diniastuti,Yulia. “Masa Depan Kerjasama Keamanan ASEAN: Tantangan bagi
Pengembangan ASEAN Regional Forum”, Analisis CSIS Tahun XXV No. 5,
September-Oktober 1996.
Dewanto, Wisnu. “India: Kekuatan Militer Asia yang Sedang Tumbuh”, Analisis CSIS,
Tahun XIX No. 6, November-Desember 1990
137
Evans, Paul M. “Managing Security Relations After the Cold War: Prospect for the
Council for Security Cooperation in Asia Pacific”, Indonesian Quarterly 22, No. 1,
First Quarter 1994.
Faust, John R. “The Emerging Security System ini East Asia”, Journal of East Asia Affairs
8, No. 1, Winter/Spring 1994.
Gill, Graeme “The Soviet Union and Southeast Asia: A New Beginning?’’, Contemporary
Southeast Asia X, No. 1 Juni 1988.
Heinzig, Dieter. “Rusia dan Uni Soviet di Asia”. Analisa CSIS, Tahun XII No. 12,
Desember 1983.
Hassan, Amris. “ASEAN Sebagai Stabilisator Wilayah Asia Tenggara”. Dalam Juwono
Sudarsono dkk. Perkembangan Studi Hubungan Internasional dan Tantangan Masa
Depan, Jakarta: P.T. Dunia Pustaka Jaya, 1996.
Hassan, Fuad. “Kepentingan Negara-negara Besar di Asia Tenggara”. Analisa CSIS,
Tahun VIII No. 4, April 1984.
Habib, Hasnan. “Tinjauan Geopolitik Asia-Pasifik Menjelang Abad ke-21”, Teknologi dan
Strategi Militer, No.10 Tahun I, April 1988.
Hadi, Syamsul. “Memajukan Budaya ASEAN sebagai Landasan Kerjasama Regional”,
Analisis CSIS Tahun XXV No. 5, September-Oktober 1996.
Ivanov, Vladimir I. “The Soviet Union and the Asia-Pacific Region in the 1990s:
Evolution or Radical Changes?”, Korean Journal of Defence Analysis II, No. 2
Winter 1990.
Juwana, Hikmahanto. “Japan’s Defense Conception and Its Implication for Southeast
Asia”, Indonesian Quarterly XXI, No.4, Fourth Quarter, 1993.
Kolodziej, Edward A. “The Multilateralization of Regional Security in Southeast and
Northeast Asia: The Role of Soviet Union”, Pacific Focus VI, No. 1 Spring 1991.
Kusumaatmadja, Mochtar. “Beperapa Pemikiran Mengenai Kerjasama Keamanan
ASEAN: Suatu Perspektif Indonesia”. Analisis CSIS No. 6 Tahun XX,
November-Desember 1991.
Kraft, Herman Joseph S. (Terjemahan Sunarto Mursito). “Pengkajian Keamanan di
ASEAN: Kecenderungan dan Arah”. Analisis CSIS No. 2 Tahun XXIII, Maret-
April 1994.
Luhulima, C. P.F. “ASEAN dan Hubungan Intra Asia Tenggara Pasca Konflik
Kamboja”. Analisis CSIS No. 6 Tahun XX, November-Desember 1991.
Leifer, Michael. “The ASEAN Regional Forum”, Adelphi Paper 302, 1996.
Mangindaan, Robert. “CTBT dari Perspektif Pertahanan Negara”, Makalah yang
disampaikan dalam Seminar CTBT Departemen Luar Negeri RI, Bogor, 12-14
Desember 2000.
Mayama, Katsuhiko. “Chinese People’s Liberation Army: Reduction in Force by 500,000
and Trend of Modenization”. NIDS Security Reports, No. 1, March 2000.
Machetzki, Rudiger. “Kebijaksanaan Asia Cina dan Peranan Anti Hegemonisme”.
Analisa CSIS, Tahun XII No. 12, Desember 1983.
Mack, Andrew. “Reassurance Versus Deterrence Strategis for The Asia-Pacific Region”.
Working Paper, No. 103, Peace Research Centre-The Australian National
University, Februari 1993.
Maulana, Amin W. “Reorientasi Strategi Militer Cina dan Sengketa Spartly: Tantangan
Indonesia sebagai Pelopor Lokakarya Laut Cina Selatan”, Jurnal Luar Negeri
Balitbang Deplu RI, No. 33 Tahun 1998.
138
Moertopo, Ali. “Konfigurasi Negara-Negara Besar di Kawasan Asia-Pasifik”. Analisa
CSIS No. 12 Tahun VIII, Desember 1979.
Muthalib, Alfian. “Perkiraan Ancaman Militer Vietnam Dilihat dari Eskalasi Pertahanan
Muangthai”. Analisa CSIS No. 8 Tahun X, Agustus 1981.
Nangoi, Ronald. “Sikap Amerika Serikat Terhadap Keamanan Kawasan Asia Tenggara”.
Analisa CSIS No. 8 Tahun X, Agustus 1981.
Notosusanto, Indrya Smita. “Politik Global Amerika Serikat Pasca Perang Dingin”.
Dalam Juwono Sudarsono dkk. Perkembangan Studi Hubungan Internasional dan
Tantangan Masa Depan, Dunia Pustaka Jaya, Jakarta 1996.
Nye, Joseph S. Jr. “The Contribution of Strategic Studies: Future Challenges”. Adelphi
Paper 235 (Spring 1989).
Nishizaki, Yoshinori. “A Brief Survey of Arms Production in ASEAN”, Contemporary
Southeast Asia 10, No. 3 Tahun 1988.
Prasetyono, Edi. “Kerjasama Keamanan Asia-Pasifik: Pemikiran dan Masalah-masalah
yang Dihadapi”, Analisis CSIS No. 5 Tahun XXI, September-Oktober 1992.
_____. “Peningkatan Kekuatan Militer Negara-negara Asia Pasisik dan Implikasinya
terhadap Keamanan Regional”, Analisis CSIS No. 6 Tahun XXIII, November-
Desember 1994.
Porter, Gareth. “The China and US Indochina Policy”, Indochina Issues, Center for
International Policy, Indochina Project, November 1980.
Parennas Juliaus C. “China and Japan in ASEAN’s Staretgic Perceptions”, Contemporary
Southeast Asia 12, No. 3, Desember 1990.
Polomka, Peter. “East Asian Security in A Changing World: Japan’s Search for a ‘Third
Way’”, Korean Journal of Defence Analysis IV, No. 2, Winter 1992.
Rodriguez, Keith Dkk. “Konsepsi Pembinaan Potensi Nasional Kekuatan Pendukung
Hankamneg Aspek Dirgantara Pada 10 Tahun Mendatang”. Prangnya Karya
Wiratama-Majalah Ikatan Alumni SESKOAU, No. 05 Tahun 2000.
Rosecrance, Richard. “Regionalism and the Post War Era”, International Journal XL, No. 3
Summer 1991.
Soesastro, Hadi. “Amerika Serikat dan Uni Soviet dalam “Perang Dingin” Kedua dan
Implikasinya Bagi Asia Tenggara”. Analisa CSIS No. 12 Tahun X, Desember
1981.
Sukma, Rizal. “Cina dan Asia Tenggara Pasca Kamboja”, Analisis CSIS, Tahun XIX No.
6, Nopember-Desember 1990.
_____. “Pengaturan Keamanan di Asia Tenggara: Agenda Rumit KTT ASEAN
IV”. Analisis CSIS No. 6 Tahun XX, November-Desember 1991.
Singh, Jasjit. “Trends in Defence Expenditure”, dalam Asian Strategic Review 1998-99,
Institute for Defence and Studies Analyses, New Delhi, 1999.
Singh, Bilver. “ASEAN’s Arms Procurement: Challenge of the Security Dillema in the
Post-Cold War Era”, Comparative Strategy 12, 1993.
Simon, Sheldon W. “The United States and Conflict Reduction in Southeast Asia”,
Contemporary Southeast Asia 12, No. 2, September 1990.
Sudarsono, Juwono. “Negara Berpengaruh di Kawasan”, Makalah Ceramah di Pusat
Studi Asia-Afrika dan Negara-negara Berkembang-Badan Penelitian dan
Pengembangan Departemen Luar Negeri RI, Bandung, Maret 1988.
Subijanto, Bijah. “Model Pengalokasian Anggaran Dalam Pembangunan Kekuatan
Pertahanan dan Keamanan”, Dharma Wiratama, No. DW/106/2000.
139
Tow, William T. “Reshaping Asian-Pacific Security”, Journal of East Asian Affairs 8,
No. 1, Winter/Spring 1994.
Takahashi, Sugio. “Redefinition of Cooperative Security and “Regional” Security in the
Asia-Pacific”. NIDS Security Reports, No. 1, March 2000.
Turley, William dan Jeffrey Race. “Vietnam, Cina dan Keamanan Asia Tenggara”, Prisma,
No. IV Tahun IX, 1980.
To, Lee Lai. “ASEAN-PRC Political and Security Cooperation: Problems, Proposals dan
Prospects”, Asian Survey 33 No. 11, November 1993.
Thee, Marek. “Third World Armament: Structure and Dynamics”, Bulletine of Peace
Proposals Vol. 13, No. 2, 1982.
Trofimenko, Henry. “Long Term Trends in the Asia-Pacific Region: A Soviet
Evolution”, Asian Survey XXIX, No. 3, Maret 1988.
Tao, Lee Lai. “Managing Potensial Konflik in the South Cina Sea: Political and Security
Issues”, Indonesian Quarterly XVIII No. 2, 1990.
Usman, Anani. “Menilai Kerjasama Politik ASEAN”. Analisis CSIS No. 6 Tahun XX,
November-Desember 1991.
Ullah, Hafeez Dkk. “Kemungkinan Ancaman Udara di Wilayah Asia-Pasifik Terhadap
Indonesia pada Masa Mendatang”. Prangnya Karya Wiratama - Majalah Ikatan
Alumni SESKOAU, No. 05 Tahun 2000.
Wortzel, Larry M. “China Pursues Great-Power Status”, Orbis 38, No. 2, Spring, 1994.
Wanandi, Jusuf. “Arah Kebijakan Amerika Serikat di Asia-Pasifik di Masa Mendatang”.
Analisa CSIS No. 12 Tahun VIII, Desember 1979.
_____. “Perubahan-perubahan Strategis dalam Percaturan Politik Internasional
Memasuki Dasawarsa 1980-an”, Prisma, No. IV Tahun IX, 1980.
_____. “Perkembangan Strategis di Asia-Pasifik Menjelang Abad Ke-21: Suatu
Pandangan Regional”. Analisa CSIS, Tahun XVII No. 3, Maret 1988.
_____. “Menuju Orde Internasional Baru”. Analisis CSIS No. 6 Tahun XX, November-
Desember 1991.
Yu, Bin. “Sino-Russian Military Relations: Implication for Asian-Pacific Region”, Asian
Survey 33, No. 3, Maret 1993.
Zagorsky, Alexei V. “Confidence Building Measures: An Alternative for Asia-Pacific
Security?,” Pacific Review 4, No. 4, 1991.
Laporan Tahunan
“Trends and Defence Expenditure”, Asian Strategic Review, Tahun 1998-1999
“Power Game and Military Forces”, Asia Yearbook, Tahun 1984
“Power Game and Military Forces”, Asia Yearbook, Tahun 1985
“Power Game and Military Forces”, Asia Yearbook, Tahun 1986
“Power Game and Military Forces”, Asia Yearbook, Tahun 1987
“Power Game and Military Forces”, Asia Yearbook, Tahun 1988
“Power Game and Military Forces”, Asia Yearbook, Tahun 1989
“The Military Balance”, Asia Yearbook, Tahun 1993
“The Military Balance”, Asia Yearbook, Tahun 1995
“The Military Balance”, Asia Yearbook, Tahun 1996
“The Military Balance”, Asia Yearbook, Tahun 1997
“The Military Balance”, Asia Yearbook, Tahun 1998
140
“Data and Statistics: All South East Asia Countries”, The Europa World Yearbook,
Tahun 1997. Vol. I dan II.
“Data and Statistics: All South East Asia Countries”, The Europa World Yearbook, Tahun
1998. Vol. I dan II.
“List of Armed Forces and Comparisons of Defence Expenditures and Military
Manpower: Asia”, The Military Balance, Tahun 1975-1976
“List of Armed Forces and Comparisons of Defence Expenditures and Military
Manpower: Asia”, The Military Balance, Tahun 1976-1977
“List of Armed Forces and Comparisons of Defence Expenditures and Military
Manpower: Asia”, The Military Balance, Tahun 1977-1978
“List of Armed Forces and Comparisons of Defence Expenditures and Military
Manpower: Asia”, The Military Balance, Tahun 1978-1979
“List of Armed Forces and Comparisons of Defence Expenditures and Military
Manpower: Asia”, The Military Balance, Tahun 1979-1980
“List of Armed Forces and Comparisons of Defence Expenditure and Military
Manpower: Asia”, The Military Balance, Tahun 1980-1981
“List of Armed Forces and Comparisons of Defence Expenditure and Military
Manpower: Asia”, The Military Balance, Tahun 1981-1982
“List of Armed Forces and Comparisons of Defence Expenditure and Military
Manpower: Asia”, The Military Balance, Tahun 1982-1983
“List of Armed Forces and Comparisons of Defence Expenditure and Military
Manpower: Asia”, The Military Balance, Tahun 1983-1984
“List of Armed Forces and Comparisons of Defence Expenditure and Military
Manpower: Asia”, The Military Balance, Tahun 1984-1985
“List of Armed Forces and Comparisons of Defence Expenditure and Military
Manpower: Asia”, The Military Balance, Tahun 1985-1986
“List of Armed Forces and Comparisons of Defence Expenditure and Military
Manpower: Asia”, The Military Balance, Tahun 1986-1987
“List of Armed Forces and Comparisons of Defence Expenditure and Military
Manpower: Asia”, The Military Balance, Tahun 1987-1988
“List of Armed Forces and Comparisons of Defence Expenditure and Military
Manpower: Asia”, The Military Balance, Tahun 1988-1989
“List of Armed Forces and Comparisons of Defence Expenditure and Military
Manpower: Asia”, The Military Balance, Tahun 1989-1990
“List of Armed Forces and Comparisons of Defence Expenditure and Military
Manpower: Asia”, The Military Balance, Tahun 1990-1991
“List of Armed Forces and Comparisons of Defence Expenditure and Military
Manpower: Asia”, The Military Balance, Tahun 1991-1992
“List of Armed Forces and Comparisons of Defence Expenditure and Military
Manpower: Asia”, The Military Balance, Tahun 1992-1993
“List of Armed Forces and Comparisons of Defence Expenditure and Military
Manpower: Asia”, The Military Balance, Tahun 1993-1994
“List of Armed Forces and Comparisons of Defence Expenditure and Military
Manpower: Asia”, The Military Balance, Tahun 1994-1995
“List of Armed Forces and Comparisons of Defence Expenditure and Military
Manpower: Asia”, The Military Balance, Tahun 1995-1996
141
“List of Armed Forces and Comparisons of Defence Expenditure and Military
Manpower: Asia”, The Military Balance, Tahun 1996-1997
“List of Armed Forces and Comparisons of Defence Expenditure and Military
Manpower: Asia”, The Military Balance, Tahun 1997-1998
“List of Armed Forces and Comparisons of Defence Expenditure and Military
Manpower: Asia”, The Military Balance, Tahun 1998-1999
"List of Armed Forces and Comparisons of Defence Expenditure and Military
Manpower: Asia”, The Military Balance, Tahun 1999-2000
“List of Armed Forces and Comparisons of Defence Expenditure and Military
Manpower: Asia”, The Military Balance, Tahun 2000-2001
“World Military Expenditure 1975”, SIPRI Yearbook, Tahun 1976
“World Military Expenditure 1976”, SIPRI Yearbook, Tahun 1977
“World Military Expenditure 1977”, SIPRI Yearbook, Tahun 1978
“World Military Expenditure 1978”, SIPRI Yearbook, Tahun 1979
“World Military Expenditure 1979”, SIPRI Yearbook, Tahun 1980
“World Military Expenditure 1980”, SIPRI Yearbook, Tahun 1981
“World Military Expenditure 1972-81”, SIPRI Yearbook, Tahun 1982
“World Military Expenditure 1973-82”, SIPRI Yearbook, Tahun 1983
“World Military Expenditure 1974-83”, SIPRI Yearbook, Tahun 1984
“Tables of World Military Expenditure”, SIPRI Yearbook, Tahun 1992
“The End of the Cold War: Measuring the Effects”, SIPRI Yearbook, Tahun 1993
“Military Expenditure: Production and Trade”, SIPRI Yearbook, Tahun 1994
“Tables of World Military Expenditure”, SIPRI Yearbook, Tahun 1995
“Tables of Military Expenditure”, SIPRI Yearbook, Tahun 1996
“Tables of Military Expenditure”, SIPRI Yearbook, Tahun 1997
“Tables of Military Expenditure”, SIPRI Yearbook, Tahun 1998
“Tables of Military Expenditure”, SIPRI Yearbook, Tahun 1999
“Tables of Military Expenditure”, SIPRI Yearbook, Tahun 2000
“Soviet Global Power Projection”, Soviet Military Power, 1989
Dokumen Institusi
Bank Indonesia, Statistik Ekonomi-Keuangan Indonesia, Vol. III No. 1, Januari 2001.
Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Luar Negeri RI (Balitbang Deplu RI),
Report of the Workshop on Managing Potential Conflict in the South China Sea, Bali, 22-24
Januari 1990.
Balitbang Deplu RI, The Second Workshop on Managing Potential Conflict in the South China
Sea, Bandung, 15-18 Juli 1991.
Balitbang Deplu RI, The Third Workshop on Managing Potential Conflict in the South China Sea,
Yogyakarta, 28 Juni-2 Juli 1992.
Balitbang Deplu RI, The Fourth Workshop on Managing Potential Conflict in the South China
Sea, Surabaya, 23-25 Agustus 1993.
Balitbang Deplu RI, The Fifth Workshop on Managing Potential Conflict in the South China Sea,
Bukittinggi, 26-28 Oktober 1994.
Balitbang Deplu RI, The Sixth Workshop on Managing Potential Conflict in the South China Sea,
Balikpapan, 10-13 Oktober 1995.
142
Balitbang Deplu RI, The Seventh Workshop on Managing Potential Conflict in the South
China Sea, Pacet, Bogor, 3-5 Desember 1997.
Balitbang Deplu RI, The Eight Workshop on Managing Potential Conflict in the South China Sea,
Balikpapan, 1-3 Desember 1998.
Chairman’s Statement, The First Meeting of the ASEAN Regional Forum, Bangkok: 25 Juli
1994.
Defense White Paper 1999, The Ministry of National Defense, The Republic of Korea.
“Ministry of Defence, Goverment of India Annual Report 1999-2000: National Security
Environment”, Documentation AGNI Studies in International Strategic Issues, Vol. V No.
2, May-August 2000.
US Department of Defense, “A Strategic Framework for the Asian Pacific Rim Report
to Congress, 1992”, Washington DC: USGPO, 1992.
Surat Kabar/Majalah
(Referensi artikel, berita, dan tajuk rencana beserta tanggalnya yang dikutip dalam surat kabar dan
majalah dibawah ini telah disebutkan dalam footnote [catatan kaki] dalam setiap Bab)
Antara, Jakarta
Angkasa, Jakarta
Asiaweek, Hongkong
Far Eastern Economic Review, Hongkong
Forum Keadilan, Jakarta
International Herald Tribune, New York
Jakarta Post, Jakarta
Jane’s Defence Weekly, Washington
Kompas, Jakarta
Koran Tempo, Jakarta
Media Indonesia, Jakarta
Military Technology, London
New Straits Times, Singapore
Newsweek, Hongkong
Pikiran Rakyat, Bandung
Republika, Jakarta
Suara Pembaruan, Jakarta
Suara Hidayatullah, Jakarta
Time Asia, Hongkong
The Economist, London
TSM, Jakarta
Utusan Malaysia, Kuala Lumpur
Website/Internet
(Referensi artikel, berita, data dan tajuk rencana beserta tanggalnya yang dikutip dalam website
dibawah ini telah disebutkan dalam footnote [catatan kaki] dalam setiap Bab)
http://www.iijnet.or.jp
http://www.isn.ethz.ch.iiss
http://www.iseas.edv.sg
143
http://www.sipri.se
http://www.asiaweek.com
http://www.newsweek.com
http://www.asiaweek.com
http://www.cnn.com
http://www.kompas.com
mjbookmaker by:
http://jowo.jw.lt